Ada Pungutan liar di PPDB 2020 Madrasah – Aspiratif News

Views: 11
Read Time:3 Minute, 32 Second

Ada Pungutan liar di PPDB 2020 Madrasah – Aspiratif News

PENDAFTARAN Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2020/2021 sekolah negeri dan madrasah negeri tengah berlangsung. 

Temuan pungutan liar (pungutan liar) juga mulai merebak. Dalam hubungan ini, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menemukan adanya Sangkaan pungutan liar di jenjang madrasah.

“Laporan dan temuan yang masuk pada kami, siswa wajib membayar seragam dan infak pembangunan antara Rp3 juta-Rp10 juta. Ini jadi keluhan para orangtua karena mereka punya problem ekonomi akibat dampak covid-19,” ungkap Koordinator JPPI Ubaid Matraji untuk Media Indonesia, kemarin.

Modus yang Dilakukan pihak madrasah jenjang sanawiah dan aliah di Jakarta ini dengan argumentasi daftar ulang. Jika orangtua sanggup membayar, anaknya dapat masuk. Sebaliknya, jika tidak  sanggup membayar, anaknya digusur.

Jika model pungutan liar PPDB Madrasah di Jakarta dapat terjadi, JPPI menduga pada daerah lain dapat terjadi modus serupa. “Ini jelas menabrak aturan sejatinya PPDB itu tidak berbiaya. Orangtua mengeluhkan wajib membayar ini dan itu. Mereka kecewa karena dikiranya gratis,” cetusnya.

READ  Tes Swab Massal Gratis BNI di Palembang - Aspiratif News

Ditanya apakah pungutan bersifat sumbangan sukarela? Menurut Ubaid, jika bersifat sukarela tidak problem, orangtua tidak keberatan. “Mereka keberatan karena pungutan ini dapat dijadikan modus gesermenggeser kursi. Lebih dari itu, pungutan ini melibatkan Komite Sekolah yang Turut memberi persetujuan,” tegas Ubaid.

Hasil PPDB untuk SMA/SMK negeri di Jawa Barat kemarin diumumkan melalui situs https://ppdb.disdik.jabarprov.go.id/. Proses seleksi siswa tahap I ini Dilakukan untuk pendaftar dari jalur prestasi, afi rmasi, perpindahan orangtua, dan anak guru, yang diawali pada 8-12 Juni kemarin.

“Kami membuka servis hotline pengaduan di saban kantor cabang dinas pendidikan sekaligus untuk memberi informasi apapun terkait PPDB,” kata Ketua Panitia PPDB SMA/SMK Jawa Barat 2020 Yesa Sarwedi.

UKT maha siswa baru

Di lingkup pendidikan tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah mengeluarkan keputusan taktik keringanan uang kuliah tunggal (UKT) bagi maha siswa PTN. Keputusan taktik Permendikbud 25/2020 ini diterbitkan untuk meringankan dampak finansial akibat pandemi covid-19.

Di sisi lain, perhatian juga wajib diberikan untuk para calon maha siswa. Kecenderungan naiknya UKT saban tahun ajaran baru, ditambah uang sumbangan pendidikan di awal kuliah, dapat memberatkan maha siswa baru.

READ  Abu Manshur al-Maturidi, Imam Aqidah Ahlusunnah wal Jama’ah - Aspiratif News

Pengamat Pendidikan dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Cecep Darmawan me nyarankan agar maha siswa baru dapat mengusulkan banding jika keberatan dengan UKT yang telah ditetapkan. menurutnya, UKT wajib dapat menyesuaikan kondisi pandemi ini.

“UKT seharusnya kondisional karena tidak ada yang memperkirakan akan terjadi pandemi seperti ini,” imbuhnya. Permasalahan UKT ini juga memperoleh respons serius dari maha siswa. Sejumlah maha siswa yang tergabung dalam aliansi Gerakan Maha siswa Jakarta Bersatu, kemarin, melakukan aksi unjuk rasa di kantor Kemendikbud. Aksi menuntut adanya keputusan taktik konkret terkait pemotongan ongkos kuliah di masa pandemi covid-19. (BY/Ifa/H-1)

READ

Korban Meninggal Akibat Covid-19 di Israel Naik Jadi 181 Orang


Ada Pungutan liar di PPDB 2020 Madrasah – Aspiratif News

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *