AHY-Datangi-Kemenkum-HAM-Bawa-Bukti-KLB-Deli-Serdang-Ilegal.jpg

AHY Datangi Kemenkum HAM, Bawa Bukti KLB Deli Serdang Ilegal

Diposting pada

Presiden Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Sumber: Tribunnews.com/Chaerul Umam

Jakarta, Warta Batavia–Ketua Umum Partai Demokrat (PD) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengunjungi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Senin (8/3/2021) untuk mengajukan keberatan kepada Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara.

Sesampai di gedung AHU Kemenkumham, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan (Jakarta Selatan), AHY mengungkapkan bahwa dirinya datang dengan maksud menyampaikan surat resmi kepada Menteri Hukum dan HAM serta jajaran Kementerian Hukum dan dari lelaki. Hak. benar.

Didampingi Sekretaris Jenderal PD Teuku Riefky Harsya, putra Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dia menyatakan KLB Deli Serdang palsu dan ilegal. Sebab, menurut dia, KLB tidak sesuai dengan AD / ART PD.

“Kenapa? Kenapa? Karena buktinya lengkap. Kami sudah menyiapkan berkas yang lengkap dan otentik, yang dari segi organisasi dan peserta menilai KLB tidak menghormati atau menghormati undang-undang / ketetapan atau konstitusi yang demokratis. memiliki hak suara yang sah, ”katanya, seperti dikutip Kedua.

Pengambilan keputusan juga tidak valid. Kuorumnya tidak puas sama sekali, tidak ada unsur DPP. Seharusnya sesuai dengan statuta / statuta, KLB bisa terselenggara jika disetujui dan dihadiri oleh minimal dua pertiga ketua DPD RI. Padahal, ada 34 pimpinan DPD di sini, ”imbuhnya.

Baca Juga :  Erick Thohir Jajaki Kerja Sama Mobil Listrik dengan Tesla Bulan Depan

Namun, AHY tidak merinci bukti dan file apa yang dibawanya. AHY hadir dengan hanya satu file. Selain itu, berkasnya dibawa ke Kementerian Hukum dan HAM dan ditempatkan di 2 kotak besar berlogo PD.

AHY mengatakan KLB Deli Serdang tidak mendapat persetujuan SBY sebagai ketua majelis tinggi PD. AHY juga menyebut KLB Deli Serdang tidak sesuai dengan konstitusi PD.

“Jadi semua ini membatalkan, membatalkan semua klaim, semua hasil dan produk yang mereka hasilkan selama KLB Deli Serdang. Belum lagi pembahasan, mereka tidak menggunakan konstitusi partai demokrasi yang sah, yaitu AD / ART. , yang juga telah diratifikasi Kementerian Hukum dan HAM pada Mei 2020, ”ujarnya. (ra / dtk)

link sumber

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *