jhoni-allen-marbun-1_169.jpeg

Akankah Hasil KLB Demokrat Disahkan? Ini Penjelasan Stafsus Menkum HAM

Diposting pada

Acara yang dideklarasikan Kongres Luar Biasa Partai Demokrat (KLB) di Sumatera Utara itu mengangkat Kepala Kantor Kepegawaian Kepresidenan (KSP) Moeldoko sebagai presiden umum. Apakah hasil KLB akan disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia?

Staf Khusus Menkum HAM Yasonna Laoly, Ian Siagian, tak menanggapi langsung soal disahkannya KLB demokrasi di Sumut. Namun, kata dia, Kementerian Hukum dan HAM akan melakukan audit terlebih dahulu untuk memenuhi ketentuan yang ada.

“Kalau sesuai dengan piagam partai, Kemenkumham tidak ada alasan untuk tidak meratifikasinya, jadi ada proses. Biasanya tim Kemenkum HAM akan mengecek persyaratan dan permasalahan sesuai dengan regulasi saat ini dan saat ini,” kata Ian saat dikonfirmasi. pada Jumat (3/5/2021).

Sebelumnya, PD KLB yang secara sepihak diklaim oleh segelintir partai telah memilih Moeldoko sebagai presiden umum terpilih. Hal tersebut berdasarkan hasil pemungutan suara dalam pecahnya demokrasi di Deli Serdang di Sumatera bagian utara.

“Kongres Luar Biasa Partai Demokrat mempertimbangkan dan sebagainya, mempertimbangkan dan sebagainya memperhatikan, memutuskan, menentukan dulu, dari calon kedua, berdasarkan hasil suara akhir, Pak Moeldoko akan diangkat sebagai ketua umum Partai Demokrat pada Periode 2021 – 2025 “Ketua Sidang Jhoni Allen Marbun mengatakan membacakan keputusan tersebut saat rapat paripurna di The Hill Hotel and Resort, Deli Serdang, Jumat (3/5/2021).

Baca Juga :  30-an Lembaga di AS Desak Biden Kembali ke Perjanjian Nuklir Iran

Keputusan demokratis KLB diterima oleh Moeldoko melalui telepon. Moeldoko menerima keputusan Demokrat dari KLB Sumut untuk memimpin partai tersebut.

Karena itu, saya menghargai dan menghormati keputusan Anda untuk menerima dia sebagai presiden, tambahnya.

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan KLB di Sumut tidak valid. AHY menyebut KLB Demokrat di Deli Serdang ilegal dan inkonstitusional.

“Baru hari ini terjadi wabah ilegal dan inkonstitusional atas nama Partai Demokrat di Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Apa yang mereka lakukan pasti niat buruk, bahkan dengan cara yang tidak sopan,” kata AHY dalam konferensi tersebut. pers di DPP Demokrat, Jl Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (5/3). [detik.com]

link sumber

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *