polisi-696x392.jpeg

Alhamdullilah! Polisi akan Kejar Penyebar Video Hoax Jaksa Terima Suap Sidang Rizieq

Diposting pada
Pol Argo Yuwono, Kepala Divisi Humas Polri, Inspektur Jenderal

Penyidik ​​Bareskrim Polri membenarkan akan mengusut peredaran video palsu jaksa penerima suap dalam sidang massal Rizieq Shihab dan uji tamponade di PN Jakarta Timur. Polri akan segera melakukan penyidikan.

“Iya, saat ini sedang dalam penyidikan,” kata Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Argo Yuwono, Minggu (21/3/2021), seperti dikutip detik.com.

Video itu menjadi viral di media sosial dan Kejaksaan Agung menyebut kejadian itu palsu.

Video tersebut bercerita dengan sulih suara “Dengan mengungkap pengakuan jaksa yang mengaku menerima suap dalam kasus persidangan Rizieq Shihab, innalillah, wajah hukum Indonesia semakin terpuruk.”

Video berdurasi 48 detik itu memperlihatkan wawancara wartawan dengan jaksa yang kemudian ditemukan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur (NTT), Yulianto.

“Berapa banyak yang ditangkap, Tuan?” kata reporter itu.
“Yang kami ambil dari kejaksaan AM, yang kedua adalah AF yang memberikannya,” kata kuasa hukum Yulianto.
“Nominalnya?” jawab reporter.
Nilainya 1,5 ribu rupee, 100 ribu rupee, dan 50 rupee, ”kata jaksa.
‘Ditemukan di?’ reporter itu melanjutkan.
“Ditemukan di penginapan jaksa,” kata jaksa, pungkas.

Baca Juga :  Mendag Lutfi: Saya Jamin Tak Ada Impor Beras Saat Panen Raya

Kejaksaan pun memberikan penjelasan. Ketua Jaksa Agung Leonard Eben Ezer Simanjuntak dari Pusat Informasi Hukum (Kapuspenkum) mengatakan, kejadian dalam video itu terjadi pada November 2016. Leonard menjelaskan, video itu tidak ada kaitannya dengan peristiwa persidangan Rizieq.

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md pun menanggapi video hoax tersebut. Mahfud mengatakan penyebar video hoax itu bisa diusut meski bukan reporter.

“Video viral seperti ini tidak sengaja melaporkan kejahatan, tapi belum diselidiki,” cuit Mahfud di akun Twitter resminya, Minggu (21/3/2021).

Selain itu, jelas Mahfud, pihaknya akan mengkaji dan membuka kemungkinan revisi UU ITE untuk menghilangkan barang karet di dalamnya. Mahfud mengatakan hal itu dilakukan agar masyarakat bisa membedakan antara whistleblower delik dan delik umum.

“Namun, kami masih melihat kemungkinan revisi UU ITE untuk menghilangkan potensi pasal karet serta membedakan pengaduan pidana dan delik umum di dalamnya,” ujarnya.

(Warta Batavia)

link sumber

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *