Alur Laut Kepulauan Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia – Aspiratif News

Industri Pertahanan Sebagai Upaya Kemandirian
Views: 2986
Read Time:7 Minute, 49 Second

Alur Laut Kepulauan Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia – Aspiratif News

Oleh: Muhammad Ali Haroen, Pengamat problem Pertahanan dan eks Redaktur Majalah Teknologi Strategi Angkatan bersenjata

Opini, Aspiratif News – Negara Kesatuan Republik Indonesia Ialah negara yang berdaulat san mempunyai wilayah yang amat luas dengan wilayah perairan yang jauh lebih luas dari luas daratannya.

Konsep keberadaan Negara Kepulauan oleh kalangan internasional kian kokoh dengan hasil dari Konvensi ke-3 Perserikatan Bangsa-Bangsa Masalah Hukum Laut atau United Nation Convention on the Law of the Sea (UNCLOS III) pada 10 Desember 1982 yang berlangsung di London, Inggris.

Konvensi ini disebut sebagai the Law of the Sea Convention atau the Law of the Sea treaty, sebagai perjanjian internasional yang menggantikan perjanjian internasional quad-treaty 1958 Convention on the High Seas.

Tahun 1996, Pemerintah Indonesia mengusulkan usulan untuk Organisasi Maritim Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa (IMO) soal penetapan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) di wilayah teritorial perairan Indonesia. Usulan tersebut disetujui oleh IMO, dan Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Undang Undang Nomor 6 Soal hal Perairan Indonesia.

Dengan seperti ini, ALKI dapat diterjemahkan sebagai alur laut yang dapat dilalui oleh Kapal-kapal dan pesawat udara internasional dengan cara normal, semata-mata untuk transit yang terus menerus, langsung dan secepat mungkin serta tidak terhalang melalui atau atas perairan kepulauan dan laut teritorial yang berdampingan antara 1 bagian laut lepas atau Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia dan di bagian laut lepas atau ZEE Indonesia lainnya.

Dengan seperti ini pelayaran dan penerbangan internasional dapat terselenggara di perairan dan wilayah udara yang ditetapkan diwilayah teritorial Indonesia.

Pembagian ALKI

Penetapan ALKI diperkuat dan diperjelas lagi melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2002, Soal hal Alur Laut Kepulauan Indonesia.

Peraturan tersebut memperjelas batas wilayah ketiga ALKI beserta cabang-cabangnya. ALKI I melintasi Laut Cina Selatan, Selat Karimata, Laut Jawa, Selat Sunda, Samudra Hindia.

Difungsikan untuk pelayaran dari Laut Cina Selatan melintasi Laut Natuna, Selat Karimata, Laut Jawa, dan Selat Sunda ke arah Laut Hindia dan sebaliknya. Untuk pelayaran dari Selat Singapura melalui Laut Natuna dan sebaliknya – atau disebut sebagai Alur Laut Cabang I A.

ALKI II melintasi Laut Sulawesi, Selat Makassar, Laut Flores, Selat Lombok. Difungsikan untuk pelayaran dari Laut Sulawesi melintas Selat Makasar, Laut Flores dan Selat Lombok ke arah Samura Hindia, dan sebaliknya.

ALKI III Melintas Samudra Pasifik, Laut Maluku, Laut Seram, Laut Banda, Selat Ombai, Laut Sawu, Samudra Hindia. Spesial untuk ALKI III, mempunyai 3 cabang diselatan yaitu ALKI IIIA, ALKI IIIB dan ALKI III C.

READ  HANI 2020, Deputi Pencegahan BNN : Hidup 100 % - Aspiratif News

ALKI IIIA difungsikan untik pelayaran dari Laut Pasifik melintasi Laut Maluku, Laut Seram, Laut Banda, Selat Ombai dan Laut Sawu. ALKI IIIA ini mempunyuai 4 (4) cabang, yaitu: ALKI Cabang IIIB; untuk pelayaran dari Laut Pasifik melintasi Laut Maluku, Laut Seram, Laut Banda, dan Selat Leti ke Laut Hindia, dan sebaliknya.

ALKI Cabang IIIC; untuk pelayaran dari Laut Pasifik melintasi Laut Maluku, Laut Seram, Laut Banda ke Laut Arafura dan sebaliknya. ALKI Cabang IIID; untuk pelayaran dari Laut Pasifik melintasi Laut Maluku, Laut Seram, Laut Banda, Selat Ombai dan Laut Sawu ke Laut Hindia dan sebaliknya.

 

AKI Cabang IIIE; untuk pelayaran dari Laut Hindia melintasi Laut Sawu, Selat Ombai, Laut Banda, Laut Seram, Laut Maluku dan sebaliknya. 

Dari gambaran diatas, tidak salah apabila Negara Kepulauan Republik Indonesia disebut juga sebagai Poros Maritim Dunia. Dapat dibayangkan padatnya lalu lintas jalur laut di nusantara ini, sebagai gambaran, kepadatan lalu lintas laut di Selat Sunda saja dalam kurun waktu 1 tahun tidak kurang dari 53 ribu kapal dari bermacam kategori yang melintas.

Hak Dan Kewajiban Kapal dan Pesawat Udara Asing Waktu Melintasi ALKI Referensinya ialah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2002.

Penetapan ALKI.

Penetapan ALKI secara internasional selain punya target untuk memelihara kedaulatan teritorial negara, juga untuk memberikan kelancaran bagi lalu-lintas laut dan udara untuk menyebrangi 2 lautan yaitu; Laut Pasifik dan Laut Hindia.

Oleh karenanya berlaku hak dan kewajiban bagi kapal-kapal dan pesawat udara asing yang melintas melalui ALKI yang Ialah wilayah yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk mentaati peraturan yang telah disepakati yaitu:

Ke-1. Kapal dan pesawat udara asing yang melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan wajib melintas secepatnya melalui atau terbang di atas alur laut kepulauan dengan cara normal, semata- mata untuk melakukan transit yang terus-menerus, langsung, cepat, dan tidak terhalang.

Ke-2. Kapal atau pesawat udara asing yang melaksanakan lintas alur laut kepulauan, selama melintas tidak boleh melenceng lebih dari 25 (2 puluh 5) mil laut ke ke-2 sisi dari garis sumbu alur laut kepulauan, dengan ketentuan bahwa kapal dan pesawat udara tersebut tidak boleh berlayar atau terbang dekat ke pantai kurang dari 10 % (sepuluh per seratus) jarak antara titik- titik yang terdekat pada pulau-pulau yang berbatasan dengan alur laut kepulauan tersebut.

READ  Kenapa Poros Resistensi Tidak Kunjung Membalas Serbuan Israel ke Suriah? - Aspiratif News

Ketiga. Kapal dan pesawat udara asing sewaktu melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan tidak boleh melakukan ancaman atau mempergunakan aksi anarkis ke kedaulatan, keutuhan wilayah, atau kemerdekaan politik Republik Indonesia, atau dengan cara lain apapun yang menabrak asas-asas Hukum Internasional yang Ada dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Ke-4. Kapal perang dan pesawat udara angkatan bersenjata asing, sewaktu melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan, tidak boleh melakukan latihan perang-perangan atau latihan mempergunakan senjata macam apapun dengan mempergunakan amunisi.

Kelima. Kecuali dalam keadaan force majeure atau dalam hal musibah, pesawat udara yang melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan tidak boleh melakukan pendaratan di wilayah Indonesia.

Keenam. Semua kapal asing sewaktu melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan tidak boleh berhenti atau berlabuh jangkar atau mondar-mandir, kecuali dalam hal force majeure atau dalam hal keadaan musibah atau memberikan pertolongan untuk orang atau kapal yang tengah dalam keadaan musibah.

Ketujuh. Kapal atau pesawat udara asing yang melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan tidak boleh melakukan siaran gelap atau melakukan gangguan ke sistem telekomunikasi dan tidak boleh melakukan komunikasi langsung dengan orang atau kelompok orang yang tidak berwenang dalam wilayah Indonesia.

Dengan disepakatinya penetapan ALKI ini tentunya ada konsekuensi yang wajib Ditunaikan oleh Pemerintah Republik Indonesia, yaitu menjamin keamanan pelayaran dan penerbangan di wilayah ALKI yang telah ditetapkan tersebut.

ALKI dan Kemungkinan Ancaman

Dari segi kemamanan, keberadaan ALKI tentunya juga menimbulkan bermacam kemungkinan ancaman yang memerlukan perhatian dan penanganan yang amat serius. Dari beberapa Perkara yang sudah dikabarkan, kejahatan dan pelanggaran hukum di laut terjadi di wilayah ALKI baik berupa perompakan, penyelundupan, penyanderaan dan atau penculikan Awak Kapal, sampai pencurian hasil laut dan kekayaan alam lainnya.

Kecuali itu, juga Penting diantisipasi hal-hal yang berhubungan dengan problem konflik batas wilayah negara seperti legitimasi beberapa negara atas beberapa wilayah di Laut Cina Selatan, problem Pulau Spratley dan Paracel, yang mengakibatkan tidak terhindarnya terjadi manuver kapal-kapal perang dari negara-negara yang bersengketa. Kita juga tentu masih ingat lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan, juga ada kondlik Blok Ambalat dan lain-lain.

Kecuali Faktor kemungkinan ancaman, kehadiran Pemerintah dikawasan pulau-pulau terluar serta pulau-pulau kecil jadi amat penting. Pembangunan daerah wisata pulau atau laut strategis seperti di daerah Raja Ampat di ujung bagian Timur NKRI, mungkin dapat jadi bagian alternatif agar bermacam wilayah dapat berkembang dan bergulirnya aktifitas ekonomi rakyat.

Untuk menjaga pertahanan dikawasan teritorial perairan NKRI juga dibutuhkan suatu strategi yang jitu mengingat keterbatasan Sarana pertahanan laut dan kesanggupan anggaran pendukungnya.

READ  Begini Cara RSI Unisma Tingkatkan Servis Kesehatan bagi Dhuafa - Aspiratif News

Menurut catatan dari Global Fire Power tahun 2019, keberadaan armada kapal perang TNI AL diperkirakan sebanyak 221 unit dari bermacam kategori, dari Frigate, Corvette, Kapal Selam, Kapal Patroli Cepat, dan sebagainya.

Sementara untuk masa damai, kehadiran Badan Keamanan Laut dan Pantai (BAKAMLA) menurut catatan per Desember 2019 Disokong dengan 40 kapal dari bermacam kategori, di antaranya 1 unit kapal markas berukuran panjang 110 meter (KN 1101), 3 unit kapal patroli berukuran 80 meter (KN Pulau Nipah-321, KN Pulau Marore-322, dan KN Pulau Ongkos-323), 6 unit kapal patroli berukuran 48 meter (Kelas A), 16 unit kapal patroli berukuran 15 meter (Kelas IV, Kelas C), serta 14 unit Rigid Inflatable Boat (RIB) berukuran 12 meter (Kelas V, Speed Boat).

Dapat dibayangkan bagai mana penegakkan hukum di laut yang luasnya nyaris 6 (enam) juta kilo-meter persegi ini. Data dari Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP), lautan non-ZEE seluas 3,25 juta Km2, dan lautan ZEE seluas 2,55 juta Km2. Dibandingkan dengan luas daratan NKRI yang luasnya 2,01 juta Km2 (terbagi dalam 17.499 pulau besar dan pulau-pulau kecil).

Power pihak pertahanan dan pihak penegakkan hukum di perairan dan pantai NKRI ini tentunya juga diperhitungkan oleh pihak-pihak yang mempunyai kepentingan dengan wilayah perairan NKRI. Baik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan perdagangan dan lalu-lintas perairan dengan maksud baik dan damai, maupun oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan tindakan kejahatan seperti perompak, pencurian sumber daya laut dan pelaku kriminal di
perairan lainnya.

Power armada kapal selam dengan hitungan total yang amat minim juga Ialah suatu problematika tersendiri, tidak dipungkiri bahwa perairan NKRI sering dilalui oleh bermacam kapal selam asing dimana di beberapa ALKI Ada tempat ideal bagi kapal selam untuk”rendezvous”, seperti di Selat Ombai sampai ke alur selatan wilayah Cilacap.

Belum lagi bila dikembangkan dengan konsep-konsep pembangunan wilayah seperti yang di di gagas oleh Rahardjo Adisasmita dalam buku yang berjudul “Wilayah Pembangunan SEMEJA”,dimana digambarkan kemungkinan Kemajuan wilayah beberapa selat seperti; Selat Lombok, Selat
Makasar dan sebagainya.

Tentunya kehadiran penjaga kedaulatan Laut dan Pantai NKRI jadi suatu hal yang amat penting dan Penting diperhatikan. Semoga saja kedepannya Kita mempunyai power TNI AL dan BAKAMLA yang lebih kuat lagi, sesuai semboyan “DILAUT KITA JAYA”.*

Alur Laut Kepulauan Indonesia Selaku Poros Maritim Dunia – Aspiratif News

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *