Apakah Kesalehan atau Keadilan Syarat bagi Wali dan Saksi Perkawinan? – Aspiratif News

Apakah Kesalehan atau Keadilan Syarat bagi Wali dan Saksi Perkawinan?
Views: 1271
Read Time:4 Minute, 48 Second

Apakah Kesalehan atau Keadilan Syarat bagi Wali dan Saksi Perkawinan? – Aspiratif News

Para ulama fikih telah merinci sedikitnya enam syarat yang wajib dipenuhi seorang wali dan 2 orang saksi nikah. Enam persyaratan dimaksud sebagaimana termaktub dalam petikan berikut:

ويفتقر الولي والشاهدان إلى ستة شرائط: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورة والعدالة


Artinya, “Wali dan 2 saksi memerlukan enam syarat: (1) beragama Islam; (2) balig, (3) berakal sehat; (4) merdeka; (5) laki-laki (6) adil.” (Lihat Matan Taqrib li Matni Abi Syuja’, jilid I, halaman 31).


Di antara problem yang kerap muncul ke permukaan ialah syarat adil bagi wali dan 2 saksi. Persyaratan ini sungguh bukan tanpa dasar. Sebab, dalam bagian hadits Nabi Saw telah menyebutkan:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ


Artinya, “Tidak sah pernikahan kecuali dengan wali dan 2 saksi yang adil,” (HR Ahmad dan At-Tirmidzi).


Imam Asy-Syafi‘i juga meriwayatkan hadits lain, “Tidak sah pernikahan kecuali dengan wali yang mursyid. Dijelaskannya, maksud mursyid dalam hadits tersebut ialah adil dan tidak fasik.”


Adapun adil dan tidak fasik itu dijelaskan para ulama sebagai berikut:

والمقصود بالعدالة: عدم ارتكاب الكبائر من الذنوب، وعدم الإصرار على الصغائر، وعدم فعل ما يخلّ بالمروءة: كالبول في الطرقات


Artinya, “Adapun maksud adil itu sendiri ialah tidak melakukan dosa-dosa besar, tidak membiasakan dosa kecil, dan tidak melakukan sesuatu yang dapat mengurangi muru‘ah (kehormatan), seperti kencing di pinggir jalan,” (Lihat al-Musthafa Al-Khin, Al-Fiqhul Manhaji ala Madzhabil Imam Asy-Syafi‘i, [Damaskus, Darul Qalam: 1992 M], jilid IV, halaman 64).

READ  Hari Nakba 2020, Ini Curhatan Anak-Anak Muda Palestina   - Aspiratif News


Dari sudut pandang tauhid, fasik sebagai dijelaskan Al-Jurzani dalam At-Ta‘rifat ialah orang fasik yang mempunyai keimanan dan ketauhidan dalam hati, bahkan diikrarkan dengan lisan, tapi keimanan dan ketauhidan tersebut tidak diwujudkan dalam amal perbuatan.


menurut dalil di atas, sementara ulama fikih memutuskan bahwa orang tidak adil atau fasik tidak boleh menikahkan seorang wanita mukmin dan hak kewaliannya wajib dialihkan untuk wali di bawahnya. Seperti ini bagian pandangan yang dikutip oleh Doktor Musthafa al-Khin:

فلا يُزوّج الفاسق مؤمنة، بل ينتقل حق تزويجها إلى الوليّ الذي يليه، إن كان عدلاً. ولأن الفسق نقص يقدح في الشهادة، فيمنع الولاية في الزواج.


Artinya, “Laki-laki yang fasik (tidak adil) tidak boleh menikahkan perempuan mukmin sehingga hak menikahkannya beralih untuk wali di bawahnya jikalau di bawahnya itu adil. Sebab, kefasikan ialah kekurangan yang mencederai kesaksian sehingga mencegah kewalian dalam pernikahan.” (Lihat Al-Musthafa Al-Khin, 1992 M: IV/64).


Yang jadi permasalahan ialah bagaimana bila wali atau saksi tidak memenuhi syarat adil? Bagaimana dengan keabsahan pernikahannya? Para ulama bermacam pandangan menyikapi permasalahan ini.


Al-Habib Muhammad bin Salim walau menyokong pandangan Soal hal keadilan wali, tetapi cenderung lebih longgar. menurutnya, syarat adil wali atau 2 saksi cukup dilihat dari kacamata lahir saja, tidak Penting sampai dibuktikan keterlaluan mendetail. Dengan seperti ini, orang yang dikenal segelintir orang sebagai orang adil saja sudah cukup jadi wali atau saksi.

READ  Alumni PMII Hendaknya Tidak Fokus di Kota - Aspiratif News


Pandangan yang dikemukakan oleh Al-Habib Muhammad bin Salim dilatarbelakangi oleh pandangan Imam An-Nawawi yang Mempublikasikan bahwa kewalian orang fasik tetap melekat padanya. Seandainya kewalian wali nasab karena gegara fasik dialihkan untuk wali hakim, boleh jadi wali hakim pun melakukan kefasikan serupa dengan wali nasab tadi, bahkan mungkin lebih berat. (Lihat Al-Miftah li Babin Nikah, halaman 6).


Pandangan ini juga Disokong oleh Imam Al-Ghazali, sebagaimana yang dikutip oleh Ibnu Qasim Al-‘Izzi dengan argumentasi kefasikan sudah merajalela di tengah masarakat. walaupun kewalian dialihkan untuk hakim, hakim pun belum tentu adil sehingga kefasikan hakim tidak sampai melepaskan hak kewaliannya. (Lihat Hasyiyatul Baijuri, jilid II, halaman 104).


Mushthafa Al-Khin  sendiri, walau menyebutkan pandangan ke-1, tetapi lebih cenderung untuk pandangan ke-2 yang menyebutkan dengan argumentasi faktor kasih sayang:

لا تشترط العدالة في الزواج، لأن الولاية في الزواج مبنية على التعصب، والعصبة تحمله وفرة الشفقة على تحرّي مصلحة موليته، وهذه الشفقة لا تختلف بين العدل وغيره. ولأن اشتراط العدالة قد يؤدي إلى حرج كبير لقلّة العدول، ولاسيما في هذه الأيام، ولم يعرف أن الفسقة كانوا يُمنعون من تزويج بناتهم في أيّ عصر من العصور


Artinya, “Tidak disyaratkan sifat adil (wali) dalam pernikahan. Sebab, kewalian dibangun di atas hubungan ‘ashabah (garis turunan dari pihak ayah). Adapun ‘ashabah membawa si wali untuk curahan kasih sayang untuk mencari kemaslahatan bagi orang yang di bawah kewaliannya. Dan kasih sayang ini tidak ada bedanya antara orang yang adil dan tidak. Kecuali itu, sifat adil terkadang keterlaluan memberatkan, karena saking sedikitnya orang yang adil, terlebih di zaman now ini. Tidak sampai di situ, juga tidak dikenal pada 1 zaman, ada orang fasik yang dicegah menikahkan putrinya.” (Lihat Al-Musthafa Al-Khin, 1992 M: IV/64).

READ  kiai Said Aqil Siroj: Idul Kurban Hari Raya Membangun Brothership


Dengan mengacu pada penjelasan di atas, wali dan saksi yang adil Ialah sesuatu yang dipersyaratkan berdasar sabda Rasulullah. Namun di sisi lain, syarat adil bagi wali dan saksi Ialah sesuatu yang memberatkan, bahkan menyulitkan terlebih di zaman merebaknya kefasikan. Karena itu, sebagian ulama memilih untuk mempertahankan kewalian orang yang fasik, selain karena kian langkanya orang adil, juga kewalian wali nasab dibangun atas dasar kasih sayang ashabah atau garis anak cucu dari pihak ayah. Kasih sayang tidak mengenal orang yang adil atau pun tidak.


Walhasil, selama wali nasab yang lebih dekat masih ada, apalagi yang mujbir, yaitu ayah dan kakek, maka kewalian tetap Ada padanya. Dengan seperti ini, perkawinan dengan wali dan saksi yang tidak adil tetap sah secara syariat. Namun, tentu mendahulukan orang baik atau mengambil orang yang dipandang adil–walaupun secara lahir untuk jadi saksi karena untuk wali sulit sekali diterapkan–ialah hal diutamakan. Wallahu a’lam.


Penulis: Ustadz M Tatam Wijaya

Editor: Alhafiz Kurniawan

Apakah Kesalehan atau Keadilan Syarat bagi Wali dan Saksi Pernikahan? – Aspiratif News

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *