Aniess1-696x458.jpg

Astaghfirullah! Anies Sengaja Tutupi Anggaran dari Pengawasan Publik

Diposting pada
Gubernur DKI Anies Baswedan. (Suara.com/Fakhri)

DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI meminta Anies Baswedan mengungkapkan data pembelian tanah dari Perumda Pembangunan Sarana Jaya untuk program DP RP. Hal itu disampaikan Komisioner B DPRD DKI, Eneng Malianasari.

Seperti diketahui, Sarana Jaya mengaku telah membeli lahan seluas 70 hektare untuk program tersebut, namun dalam pertemuan tersebut Sarana Jaya tidak memberikan detil lokasi dan rencana alokasi lahan yang dibeli tersebut.

Seringkali berbagai permasalahan muncul dalam perencanaan dan pembahasan anggaran, seperti data yang tidak diungkapkan kepada publik, tetapi hanya diberikan kepada anggota dewan pada H-1 atau bahkan pada hari-hari rapat. Akibatnya, ada anggaran dari ratusan miliar hingga triliunan rupee yang belum dinilai.

“Gubernur Anies sengaja mengabaikan dan menutupi anggaran dari pengawasan publik,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (17/3/2021).

Lebih lanjut, Eneng mengatakan, di hadapan massa terkait kasus korupsi pengadaan tanah DP rumah sebesar Rp. 0, PSI telah meminta kepada Dinas Pertamanan lokasi kuburan Covid-19. Kontrak tersebut menelan biaya sebesar 185 miliar rupee. Sejauh ini belum ada kejelasan tentang topik ini.

Baca Juga :  RI Tenggelamkan 2 Kapal Pencuri Ikan Berbendera Malaysia

Proses jual beli tanah oleh Pemprov DKI Jakarta, kata dia, harus dilakukan secara terbuka untuk mencegah masuknya oknum mafia tanah. Pemerintah juga harus membuka data lokasi di tanah yang telah dibeli selama ini.

“Apa NJOPnya, berapa harga penawaran dari pemilik tanah, berapa harga yang disepakati dan nama penjualnya.” Kasus korupsi Sarana Jaya diharapkan bisa menjadi momentum untuk menyelesaikan proses anggaran pemerintahan Anies Baswedan.

(Warta Batavia)

link sumber

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *