images-15.jpeg

Astaghfirullah! Aset Partai Demokrat Diduga Diatasnamakan Pribadi oleh Kubu SBY-AHY

Diposting pada

Juru bicara Partai Demokrat Moeldoko, Muhammad Rahmad mengungkapkan, pihaknya tengah menyelidiki dan mendata sejumlah aset Partai Demokrat yang diduga atas nama pribadi kubu SBY dan AHY.

Menurut dia, langkah tersebut diambil karena pihaknya mendapat informasi sejumlah aset Partai Demokrat tercatat atas nama pribadi, seperti di kantor DPP Partai Demorkat di Jalan Proklamasi nomor 41, Menteng, Jakarta Pusat.

“Di antara aset partai yang dibeli dengan sumbangan kader dan masyarakat adalah kantor DPP Partai Demokrat di Jalan Proklamasi nomor 41, Jakarta,” kata Rahmad dalam keterangannya, Minggu (21/3).

Berdasarkan informasi yang kami terima, lanjutnya, kantor DPP Partai Demokrat dibeli saat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi presiden Partai Demokrat dengan harga sekitar Rp 100 miliar.

Namun, menurut Rahmad, akta jual beli Kantor PLR Partai Demokrat itu bukan atas nama Partai Demokrat, melainkan atas nama perseorangan atau perseorangan. Dia mengatakan informasi ini tidak akan baik untuk Demokrat jika itu benar.

“Kami sedang mengkaji informasi penting ini dan mencari kebenarannya. Kalau benar, jelas cara ini tidak baik untuk Partai Demokrat,” kata Rahmad.

Baca Juga :  Silaturahmi ke Panglima TNI, Kapolri: Meningkatkan Soliditas dan Sinergi

Selain di kantor DPP Partai Demokrat di Jalan Proklamasi 41, kata dia, pihaknya juga tengah menjajaki informasi kepemilikan negara atas sejumlah aset Partai Demokrat di luar Jakarta.

Rahmad mengaku mendapat informasi penting dari kader bahwa banyak aset Partai Demokrat yang dibeli dari dana partai, namun kepemilikannya bukan atas nama partai atau akta tersebut tercatat atas nama seseorang.

Menurut dia, informasi tersebut tidak dapat dibenarkan jika benar-benar terjadi dan terdapat potensi manipulasi aset partai oleh individu.

“Pendataan ini penting karena yang membeli aset tersebut berasal dari uang rakyat, uang kader, dan uang rakyat. Oleh karena itu, harta kekayaan tersebut harus didaftarkan atas nama partai dan digunakan sepenuhnya untuk kepentingan anggota partai dan masyarakat di besar … masyarakat luas, “kata Rahmad.

Namun, hingga berita ini diturunkan, kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) belum mengomentari tudingan kubu Moeldoko tersebut.

(Warta Batavia)

link sumber

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *