Jubir-HTI.jpg

Astaghfirullah! Eks Jubir HTI Sebar Hoaks Perpres Pengesahan Miras, Ini Faktanya!

Diposting pada

Beredar sebuah video dari Eks Jubir HTI, Ismail Yusanto, yang menyebarkan distorsi informasi terkait Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

Namun di media sosial terdapat opini seolah-olah Presiden menandatangani Perpres tentang pengesahan minuman keras hingga menimbulkan distorsi informasi dan kegaduhan baru.

Isi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal sejatinya mengatur investasi ratusan bidang usaha. Namun Ismail Yusanto menyebarkan opini seolah-olah Presiden menandatangani Perpres tentang pengesahan minuman keras.

Anehnya, Ismail Yusanto tidak mempersoalkan kebijakan Anies Baswedan soal kepemilikan saham Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam PT Delta Djakarta Tbk yang memproduksi bir Heineken.

Padahal dalam Perpres Nomor 10 Tahun 2021 ada pembatasan industri miras dengan menerapkan aturan yang sangat ketat dan hal ini hanya diperbolehkan di empat daerah, yakni Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Sulawesi Utara, dan Provinsi Papua.

Dikutip dari www.asianculture.net, berikut persyaratan ketat bagi pelaku usaha yang ingin berinvestasi industri miras:
1. Pelaku usaha hanya bisa berinvestasi di empat daerah Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Sulawesi Utara, dan Provinsi Papua.
2. Pelaku usaha juga harus memperhatikan budaya dan kearifan setempat.
3. Penanaman Modal diluar huruf a, dapat ditetapkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal berdasarkan usulan gubernur.
4. Penanam Modal asing hanya dapat melakukan kegiatan usaha pada Usaha Besar dengan nilai investasi lebih dari Rp 10 miliar di luar nilai tanah dan bangunan.
5. Memiliki, Jaringan distribusi dan tempat khusus.

Baca Juga :  Kasus Penembakan Laskar FPI, Polisi Tak Akan Menutup-nutupi

Menurut Pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio, Perpres yang melegalkan investasi dalam minuman keras tersebut berpotensi menarik masuknya modal asing.
Agus mengatakan, Perpres tersebut sudah sesuai dengan kearifan lokal terutama di wilayah yang mendapatkan kedatangan wisatawan mancanegara dalam jumlah besar.

“Perpres ini sudah sesuai dengan kearifan lokal, dan melibatkan tenaga kerja yang banyak juga. Seperti Sababay Winery di Bali. Itu sudah kelas dunia. Kalau ditutup, investor tidak mau datang,” kata Agus di Jakarta, Minggu (28/2).

Dikatakan, kebijakan untuk kemudahan investasi ini secara tidak langsung dapat meningkatkan pendapatan bagi masyarakat sekitar di daerah pariwisata serta mendorong aktivitas ekonomi yang sempat lesu akibat pandemi. “Pemerintah mau meningkatkan pariwisata. Kalau tidak ada miras, tidak ada turis yang datang,” ujarnya.

(Warta Batavia)

link sumber

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *