bambang-widjojanto-diminta-tidak-menyerang-jokowi-terkait-konflik-demokrat-bu9LWVPRzP.jpg

Bambang Widjojanto Diminta Tidak Menyerang Jokowi Terkait Konflik Demokrat

Diposting pada

Kebrutalan demokrasi yang disampaikan kuasa hukum Partai Demokrat, Bambang Widjojanto, kembali dikritik Sekretaris Jenderal Pusat Kemajuan Galang, Diddy Budiono. Menurut dia, ada upaya untuk mengaitkan isu Ketua Kantor Kepresidenan (KSP) Moeldoko di Partai Demokrat dengan Presiden Jokowi.

“Klaim Bambang menurut saya tidak sepenuhnya benar, brutalisme dan sebagainya. Ini sebenarnya upaya mereka untuk mengaitkan Pak Moeldoko, posisi politik pribadi Pak Moeldoko dengan Presiden. Karena kami yakin Presiden cukup bijak. Menghormati pilihan Pak Moeldoko. Moeldoko. “, Kata Diddy Budiono dalam keterangan tertulisnya, Minggu (14/3/2021).

Diddy mengatakan, dalam dinamika kebijakan kepengurusan, termasuk pergantian presiden, implementasi KLB menjadi agenda. Karena itu, dia meminta Partai Demokrat tidak menyerang Jokowi dengan masalah internal partai.

Lebih lanjut, opini publik juga memahami bahwa tuduhan itu dilontarkan Bambang Widjojanto untuk menekan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kementerian Hukum dan HAM) agar menolak KLB (Kongres Luar Biasa), ”kata Diddy.

Ia meminta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memutuskan, sesuai dengan Undang-Undang (UU), bukan hanya Undang-Undang / Peraturan Partai (AD / ART) partai yang harus patuh dan mengikuti Undang-Undang Partai Politik (Parpol). .

Baca Juga :  AS Siapkan Opsi Untuk Lindungi Pasukan dan Diplomatnya di Irak dari “Serangan Iran”

“Politik itu biasa, dari dulu PDIP, PKB, selalu ada dinamika kepengurusan, termasuk presiden, ada ketidakpuasan dan ada wabah yang sangat umum. Kalau Pak Bambang menjawab, tidak adil baginya membuat pernyataan. jadi, dengan kata-kata yang dipilih. Biarkan mekanismenya bekerja. “Ada undang-undang, bawa ke pengadilan, butuh waktu lama karena akan ada pembahasan antara kedua belah pihak,” ujarnya.

Adapun permintaan Moeldoko untuk mundur sebagai presiden KSP dari sejumlah relawan, kata Diddy, relawan tersebut bukan bagian dan berhak meminta Presiden Jokowi mundur dari Moeldoko. “Kami yakin Pak Moeldoko sudah memikirkan langkah politiknya sebagai pribadi,” ujarnya.

Sebelumnya, kuasa hukum Partai Demokrat Bambang Widjojanto meminta pemerintah tidak menyambut pihak-pihak yang terlibat dalam KLB Deliserdang.

“Sebelumnya Mas Zaky mencontohkan konstitusi partai yang diinjak-injak. Kalau tindakan seperti ini diakomodir, difasilitasi, ini bukan sekedar hoax, ini adalah kebrutalan, kebrutalan demokrasi yang terjadi di negeri ini selama ini. Kepemimpinan Pak Jokowi … “kata Bambang. [okezone.com]

link sumber

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *