Haikal-hassan-696x400.jpg

Bikin Resah Ngaku ‘Mimpi Bertemu Rasulullah’, Haikal Hassan Dipolisikan

Diposting pada

Haikal Hassan resmi dipolisikan ke Polda Metro Jaya terkait ucapannya yang bercerita mimpi bertemu Rasulullah SAW.

Haikal Hassan dilaporkan karena pernyataannya diduga menyesatkan dan agar menimbulkan efek jera.

“Iya menyesatkan. Menyesatkan orang dengan berita bohong itu. Orang akan percaya dengan berita seperti itu. Padahal kan harus dibuktikan bener nggak omongannya Haikal,” kata Husein Shihab, selaku pelapor, saat dihubungi wartawan, Selasa (15/12/2020).

Lebih lanjut Husein Shihab mengatakan pihaknya melaporkan Haikal Hassan agar menimbulkan efek jera.

“Maksud kita untuk melapor seperti ini supaya ada pencegahan, efek jera. Jangan semena-mena bisa ceramah. Punya gelar ustaz, kiai, atau habib apa punlah. Supaya hal seperti ini tidak melebar. Supaya orang ada efek jeranya. Supaya nggak ngulangin lagi,” katanya.

Sedangkan menururt Ketua Umum Forum Pejuang Islam Guz Rofi’I, Haikal Hassan mempolitisasi pernyataannya soal mimpi untuk kepentingan diri dan kelompoknya.

“Kalau mimpi itu dipolitisir untuk kepentingan dirinya, dan kelompoknya dengan mengatakan atas nama Rasul. Padahal kita nggak tahu wajah Rasul bagaimana kan gitu. Apakah Rasulullah datang, ‘hey Haikal, saya Rasulullah, kan gitu’. Tolong begini begitu kan nggak masuk akal,” kata Gus Rofi’i.

Baca Juga :  Ayatullah Khamenei: Jika Iran Ingin Membuat Bom Nuklir, Siapapun Tak Dapat Mencegahnya

“Jadi kami menduga ini ada dugaan dusta untuk kepentingan dia dan kelompoknya. Kalau dibiarkan terus menerus maka suatu saat nanti ada kiai entah habaib yo ngarang-ngarang lagi gitu loh. Kan kasihan umat gitu kan,” tutur Guz Rofi’i.

Laporan Husein Shihab itu terdaftar dalam laporan bernomor LP/7433/XII/YAN.25/2020/SPKT PM tanggal 14 Desember. Haikal Hassan dilaporkan atas tuduhan tindak pidana ujaran kebencian melalui ITE dan Penistaan Agama serta menyebarkan berita bohong yg dapat menimbulkan kegaduhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat 2 UU ITE dan Pasal 156 huruf a KUHP dan/atau Pasal 14 dan Pasal 15 UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

(Warta Batavia)

link sumber

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *