Bolehkah Bawon (Upah Memanen) Diambilkan dari Jatah Wajib Zakat Pertanian? – Aspiratif News

Bolehkah Bawon (Upah Memanen) Diambilkan dari Jatah Wajib Zakat Pertanian?
Views: 23
Read Time:6 Minute, 12 Second

Bolehkah Bawon (Upah Memanen) Diambilkan dari Jatah Wajib Zakat Pertanian? – Aspiratif News

Assalamualaikum, Yai. Nderek tanklet (izin menanyakan). Bolehkah sesuatu yang jadi hak orang lain, seperti ongkos (upah), kita ambilkan dari kewajiban zakat? Biasanya di kampung ada bawon (upah jasa memanen padi berdasar banyak sedikitnya padi yang dipotong, red). Bawon itu umumnya ialah ongkos untuk orang yang babat padi. Lha, misalkan bawon itu diambilkan dari padi yang jadi kewajiban zakat pertanian kita, angsal mboten (boleh atau tidak)? (Farida Ulvi)

 

Respon

Wa’alaikum salam warahmatullahi wa barakatuh. Penanya yang budiman, semoga rahmat Allah subhanahu wata’ala senantiasa menyertai kita semua! Ada 4 fokus yang hendak kita bahas terkait dengan pertanyaan saudari. Ke-1, sistem pengupahan dengan jalan memberikan bawon dalam tinjauan fiqih. Ke-2, pihak tanaman wajib zakat dan ketentuannya dalam fiqih. Ketiga, pemberian bawon untuk tenaga pemanen tanaman zakawi. Ke-4, jalan penyelesaian fiqih berhadapan dengan urf (kultur) masyarakat yang mengongkosi pemetikan tanaman dengan jalan bawon.

 

Ke-1, soal sistem pengupahan petani pemanen dengan jalan memberikan bawon. Bawon amat terkenal dalam kultur masyarakat Jawa, waktu mereka melakukan aktifitas petik tanaman (panen). Biasanya, pengupahan metode bawon ini Dilakukan dengan jalan memberikan upah berupa hasil tanaman yang dipetik berdasar hitungan total hasil petikan yang berhasil Dilakukan. Kian banyak yang dipetik, maka makin banyak pula upah yang diterima pekerja.

 

Sejauh data pemeriksaan yang berhasil penulis himpun, ada 2 metode pemberian bawon ini, yaitu (1) dengan memberikan upah berupa hasil tanaman, dan (2) dengan memberikan upah berupa uang. Persamaan dari keduanya ialah upah itu diberikan menyesuaikan kuantitas hasil panenan yang berhasil dipetik oleh petani pemanen.

 

Dengan mencermati ke-2 konsep sistem pemberian bawon ini, maka secara fiqih, sistem bawon itu termasuk sistem pengupahan yang berbasis akad ju’alah, atau yang biasa dikenal sebagai akad sayembara (besaran pendapatan ikut tingkat capaian). Konsep dasar dari akad ini ialah sebagaimana perkataan Arab yang terkenal:

 

من كثر عمله كثر أجره

 

READ  Keistimewaan Manusia - Aspiratif News

“Siapa yang banyak kerjanya, maka banyak upah yang diterimanya.”

 

Kata-kata ini sesungguhnya berangkat dari sebuah pernyataan yang oleh para ulama’ kemudian memperoleh penegasan sebagaimana pernyataan al-Munawi berikut ini:

 

لأن من كثر خيره كلما امتد عمره كثر أجره وضوعفت درجاته ففي الحياة زيادة الأجور بزيادة الأعمال

 

“Karena sesungguhnya orang yang banyak melakukan amal kebaikan di waktu usianya panjang, maka banyak pula pahala yang didapatkan, sehingga dilipat gandakan derajatnya. Sementara itu dalam konteks kehidupan dunia, berlaku ketetapan bahwa bertambahnya upah, berkorelasi dengan bertambahnya daya-kerja” (Abdurrauf al-Munawi, Faidlu al-Qadir Syarah al-Jami’u al-Shaghir li al-Allamah al-Munawi, Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1972, juz 3, h. 480).

 

Itulah sebabnya para ulama mazhab Menyatakan bahwa akad ju’alah – yaitu akad pemeringkatan prestasi/sayembara – Ialah bagian dari sistem pengupahan yang sahih dalam syara’, tanpa khilaf. Nah, karakteristik dari sistem bawon itu, rupa-rupanya menemui kecocokan dengan akad tersebut.

 

Ke-2, Soal hal pihak tanaman wajib zakat dan ketentuannya dalam fiqih. Di dalam fiqih 4 mazhab telah dinyatakan bahwa pihak tanaman yang wajib dizakati ialah pihak tanaman yang terdiri atas biji-bijian (habbah) dan buah (tsimar). Kelompok biji-bijian ini terdiri dari kategori biji tanaman bahan makanan pokok negeri dan dapat disimpan (mudakhar) dalam jangka waktu lama. Di Indonesia, yang masuk dalam pihak tanaman ini ialah padi dan jagung. Alhasil, keduanya Ialah objek tanaman zakawi, yang wajib dikeluarkan zakatnya bila telah mencapai batas nishab.

 

Sementara itu, tanaman dari kategori buah (tsimar) yang wajib dizakati ialah bila buah tanaman tersebut dapat dijadikan makanan pokok dan dapat disimpan, sehingga terbatas pada nakhl (kurma) dan karam (anggur). Karena di Indonesia tidak ada tanaman dari kategori keduanya sehingga layak dikeluarkan zakatnya, maka pihak tsimar ini cenderung diabaikan penetapannya dalam bagian objek zakat, sehingga meninggalkan padi, jagung, dan gandum saja.

 

Hal yang berlaku mengikat dikarenakan oleh nash, ialah bahwa tidak ada kewajiban selain zakat yang berlaku atas padi, jagung, dan gandum itu. Maksudnya, selagi zakat belum dikeluarkan dari ketiga bahan makanan pokok biji-bijian di atas, maka semua kewajiban lainnya mesti diabaikan. Alhasil, zakat Ialah yang ke-1 kali wajib diperhatikan secara otomatis (tsubut), berdasar nash.

 

READ  Hoaks, Ribuan Santri Pingsan seusai Rapid Test - Aspiratif News

Adapun tata cara pengeluarannya ialah ditetapkan berdasar pola irigasinya, yaitu antara irigasi berbayar (zakat yang keluar sebesar 5%) dan irigasi gratis (10%). Tidak ada ongkos apa pun yang diperkenankan memotong hasil panenan sehingga berpengaruh untuk kadar nishab ketiganya, baik itu upah pekerja, pupuk, ongkos obat-obatan, dan lain sebagainya. Alhasil, zakat yang dihitung ialah yang wajib dikeluarkan sebelum upah pekerja dalam bentuk produk siap simpan dan kering.

 

 

Ketiga, soal upah bawon untuk tenaga pemanen tanaman zakawi. Dengan mencermati Penjelasan di atas, maka pengupahan dengan sistem bawon yang diberlakukan atas tanaman wajib zakat (padi, jagung dan gandum), dan diambil sebelum zakat dikeluarkan oleh petani pemilik hasil panen, secara tidak langsung (mafhum), hukumnya dapat dikelompokkan jadi 2, yaitu:

 

  1. Jikalau bawon tersebut diberikan dalam bentuk nisbah hasil panen

Jikalau bawon itu diberikan berupa nisbah hasil panen dari tanaman yang dipetik, misalnya tiap-tiap 1 kuintal, petani pemanen memperoleh 10 kg, maka tata cara pengupahan semacam ini secara tidak langsung dapat mengurangi kadar nishab zakat. Untuk itu, pengupahan dengan model semacam, semestinya ialah ditinggal dikarenakan karena akadnya berubah jadi akad ijarah fasidah (sewa jasa yang rusak) atau ju’alah fasidah (sayembara yang rusak) dikarenakan illat pengurangan nishab wajib zakat.

  1. Jikalau bawon tersebut diberikan dalam bentuk uang kontan

Adapun jikalau bawon itu disampaikan dalam bentuk upah berupa uang kontan yang diperingkat sesuai dengan capaian hasil petikan petani pemanen, maka dalam konteks ini tidak ada 1 illat larangan pun yang dilanggar sehubungan dengan permasalahan mengurangi kadar nishab. Oleh karenanya, hukumnya ialah boleh. Akad yang dipergunakan Ialah akad ijarah shahihah atau ju’alah shahihah.

 

Ke-4, jalan penyelesaian fiqih berhadapan dengan urf (kultur) masyarakat yang mengongkosi pemetikan tanaman dengan jalan bawon. Karena yang berlaku umum di masyarakat ialah sistem pengupahan dengan bawon hasil panenan, maka dalam hal ini, dibutuhkan jalan penyelesaian bagi masyarakat terkait dengan kultur yang berlaku umum tersebut. Sudah barang tentu, jalan penyelesaian itu tidak boleh menabrak ketentuan nash yang tersurat. Kecuali itu, jalan penyelesaian juga diinginkan tidak bertentangan dengan ‘urf yang sudah berlangsung turun temurun.

Dalam pertimbangan penulis, ada beberapa jalan penyelesaian yang dapat Dilakukan seiring kultur yang sudah berkembang tersebut, di antaranya:

 

READ  Lirik Teks Ya Hayatir Ruh - Arab dan Latin - Warta Batavia
  1. Bila petani meyakini, bahwa hasil total panenan tanaman zakawi tersebut (padi, jagung dan gandum) kurang dari 1 nishab, maka memberi upah dengan sistem bawon ini ialah dibolehkan, sebab tidak ada ketentuan nash yang dilanggar terkait dengan pengurangan kadar nishab
  2. Bila Disangka bahwa total hasil panenan ialah mencapai 1 nishab, maka petani pemilik tanaman wajib mecatat total padi yang diberikan untuk petani pemanen, kemudian ikut menjumlahkannya ke dalam total hasil panenan yang tersisa, kemudian dibandingkan dengan nishab. Jikalau kemudian ditemukan perbandingan bahwa total panenan mencapai 1 nishab, maka pihak petani pemanen wajib mengeluarkan zakatnya yang diambil dari padi tersisa sesuai hitungan total total panenan yang sebagiannya sudah diberikan sebagai upah petani pemanen. Padi yang sudah diberikan untuk petani, tidak boleh dijadikan zakat. Padi itu tetap berkedudukan sebagai upah, tapi tetap dihitung sebagai penyempurna nishab.
  3. Rumus pengeluaran zakat sebagaimana dimaksud dalam nomor 2 itu, dapat diilustrasikan sebagai berikut:

    Langkah 1:
    Bawon + Sisa panenan sesudah dipotong bawon = total panenan yang wajib dizakati

    Langkah 2:
    Total panenan yang wajib dizakati x (5%) atau (10%) = Zakat Panenan

 

Semoga tulisan singkat ini dapat menjawab permasalahan dari saudari penanya dan berguna bagi masyarakat petani yang menerapkan kultur pengupahan dengan sistem bawon ini! Wallahu a’lam bish shawab.

 

Ustadz Muhamamd Syamsudin, Peneliti Bidang Ekonomi Syariah – Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur

Bolehkah Bawon (Upah Memanen) Diambilkan dari Jatah Wajib Zakat Pertanian? – Aspiratif News

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *