DPR Minta Tarif Tertinggi Tes PCR Ditetapkan – Aspiratif News

DPR Minta Tarif Tertinggi Tes PCR Ditetapkan - Warta Batavia
Views: 883
Read Time:3 Minute, 18 Second

DPR Minta Tarif Tertinggi Tes PCR Ditetapkan – Aspiratif News

KEBIJAKAN pembatasan tertinggi tes cepat dapat diberlakukan ke ongkos tes polymerase chain reaction (PCR) untuk mengurangi disparitas harga akibat permainan importir.

“Kita menyinyalir, masih tinggi dan beragamnya ongkos tes PCR yang dipatok masingmasing RS juga tidak terlepas dari permainan para importir,” ujar anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo seperti dilansir dari website DPR, Selasa (14/7).

Menurut Rahmad, hasil penelusurannya memperlihatkan perbedaan mencolok ongkos tes PCR di bermacam RS mulai Rp900 ribu sampai Rp3 juta. Penetapan batas harga tertinggi PCR, lanjut Rahmad, diinginkan dapat menutup celah dari pihak-pihak yang berusaha mengeruk keuntungan tidak wajar di tengah pandemi.

Sebagaimana dimaklumi, pemerintah lewat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 34 Tahun 2020 memberikan kebebasan dan kemudahan untuk perusahaan swasta untuk melakukan impor alat kesehatan baik APD, masker, maupun reagen untuk penanganan covid-19.

Menurut Rahmad, pengimpor reagen untuk PCR seharusnya ialah tim gugus tugas. alasannya, jika impor reagen dikerjakan pemerintah, tentu ongkos yang diberlakukan di tiap-tiap RS dapat dikontrol.

READ  Habib Pemersatu Bangsa, Maulana wa Habibana Luthfi bin Yahya - Warta Batavia

“Beda bila impor dibebaskan untuk pihak swasta. Mereka dapat mematok harga seenaknya sehingga RS juga wajib ikut harga yang ditetapkan para importir,” jelasnya.

Jikalau pemerintah abai, kata Rahmad, ujung-ujungnya penduduk juga yang terberatkan. Ia memotivasi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nasional dan Kementerian Kesehatan (Kementerian Kesehatan) duduk berbarengan mencari jalan keluar dari permasalahan ini diawali dengan memanggil para importir.

Stardardisasi

Minggu lalu, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengungkapkan sokongan atas langkah Presiden Joko Widodo yang melarang kementerian melakukan impor alat kesehatan karena produksi dalam negeri telah dapat mencukupi kebutuhan nasional dalam penanganan pandemi covid-19.

“Keputusan taktik tersebut sebagai wujud nyata keberpihakan pemerintah ke industri dalam negeri,” ujar Bambang dalam Penjelasan legal, Kamis (9/7).

Secara terpisah, MenteriKoordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ( Menko PMK) Muhadjir Effendy juga menargetkan Indonesia tidak lagi mengimpor alat tes PCR. Perusahaan di bawah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PT Biofarma, Jelas Muhadjir, sanggup membikin PCR kit sebanyak 50 ribu per Minggu.

READ  UAS Tidak Minta Maaf, Kyai Cholil Nafis Nge-Tweet Masalah 'Minta Maaf' selaku Sopan Santun

“Nanti kita akan memperkecil (impor) PCR dari luar sehingga jangan sampai itu menimbulkan pasar tidak sempurna,” kata dia beberapa waktu lalu.

sebelum ini, Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 sekaligus Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo melontarkan pernyataan Masalah planning standardisasi harga tes PCR sesuai dengan arahan Presiden Jokowi pada rapat terbatas awal Juni lalu. Tetapi, sampai Minggu ke-2 Juli 2020, planning tersebut masih belum diwujudkan. (Ant/H-3)

 


DPR Minta Tarif Tertinggi Tes PCR Ditetapkan – Aspiratif News

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *