DPR Pertanyakan Tekad bulat Yasonna – Aspiratif News

Views: 20
Read Time:3 Minute, 31 Second

DPR Pertanyakan Tekad bulat Yasonna – Aspiratif News

KETIDAKHADIRAN Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Yasonna Laoly untuk ke-2 kalinya dalam pembahasan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 soal penundaan pemilihan kepala daerah (pilkada) membikin DPR marah. Komisi II DPR RI lantas mempersoalkan tekad bulat pemerintah.

Dalam rapat kesimpulan mini fraksi untuk menerima atau Tidak mau perppu pilkada di Komisi II DPR, kemarin, Yasonna tidak Hadir. Pimpinan Komisi II pun memutuskan rapat tersebut ditunda.

Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia menerangkan akan melayangkan surat untuk Presiden Joko Widodo Masalah keseriusan pemerintah dalam membahas perppu. “Atas anjuran dari Komisi II, kami menyampaikan teguran keras ke Menkum dan HAM bukan cuma tidak menghargai institusi DPR, melainkan juga proses politik maupun hukum yang berhubungan hajat orang banyak tertunda,” ujar Doli di ruang rapat Komisi II DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.

Perppu tersebut rencananya akan dibawa ke sidang paripurna dalam waktu tidak lama agar dapat disahkan jadi undang-undang. Ada 2 menteri yang diberikan mandat oleh Presiden untuk membahas perppu pilkada, yaitu Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Menkum dan HAM Yasonna Laoly. Tito Hadir dalam rapat, sedangkan Yasonna berhalangan.

READ  Ayo Do Ngurangi Nonton Televisi - Lirik Syiir Kebo Sapi Habib Syech

Doli Mengingatkan bahwa keputusan menunda pilkada jadi 9 Desember 2020 full konsekuensi. Oleh karena itu, Penting keseriusan semua pihak dalam mempersiapan Pelaksanaan hajatan demokrasi tersebut. Ia lalu menganjurkan agar pandangan mini fraksi dilanjutkan pada Kamis (2/7).

Senada, anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP Johan Budi menerangkan pihak yang meminta penundaan pilkada dari awalnya 23 September ialah pemerintah, lalu DPR menyetujuinya. Apabila pemerintah tidak punya tekad bulat, menurutnya, DPR Penting mengambil sikap tegas.

“Kalau tidak juga hadirapakah nanti ada keputusan Masalah penundaan 9 Desember 2020,” ucapnya.

Anggota Komisi II dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Guspardi Gaus menambahkan keputusan penundaan pilkada jadi 9 Desember 2020 Ialah keputusan yang diambil baik pemerintah maupun DPR. Oleh karena itu, Presiden mengeluarkan payung hukum berupa perppu yang memundurkan pelaksaan pemungutan suara pilkada serentak di 270 daerah.

“Waktu sudah amat mendesak, tidak ada respons dari Menkum dan HAM, 2 kali perjumpaan tidak Hadir,” pungkasnya.

Pengesahan perppu tersebut jadi undang-undang memberikan payung hukum bagi penundaan pilkada sekaligus memberikan fl eksibilitas sebagai respons atas pandemi covid-19 yang belum diketahui kapan berakhirnya.

READ  Pasar Mitra Tani di Jambi dan Kaltara Gelar Pangan Murah - Aspiratif News

Dapat dimaklumi

Tidak sama dengan para kolega nya tersebut, anggota Komisi II dari Fraksi PDIP Yunus Supriyatno berpendapat bahwa kunci dari pengambil an keputusan Masalah ditolak atau diterimanya perppu ada dalam rapat paripurna.

Untuk itu, ketidakkehadiran Menkum dan HAM dalam pandangan mini fraksi tidak problem dan dapat dimaklumi.

“Sudah laksanakan saja pandangan mini fraksi sehingga proses pilkada tetap berjalan,” tukasnya.

Kemarin, Menkum dan HAM Yasonna Laoly tercatat membuka rapat koordinasi pengendalian capaian daya-kerja Kementerian Hukum dan HAM di Jakarta. (Ant/P-2)


DPR Pertanyakan Tekad bulat Yasonna – Aspiratif News

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *