Gugat-ADART-Demokrat-Kubu-Moeldoko-Minta-Ganti-Rugi-Rp100-M.jpg

Gugat AD/ART Demokrat, Kubu Moeldoko Minta Ganti Rugi Rp100 M

Diposting pada

Kata sambutan pertama Moeldoko saat Kongres Luar Biasa Partai Demokrat (KLB) di The Hill Hotel Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, pada Jumat, 5 Maret 2021. Saat berdiri, Moeldoko belum juga hadir dan hanya tinggal membuat janji. pernyataan telepon. ANTARA / Endi Ahmad

Jakarta, Warta Batavia—Partai Demokrat di kubu Moeldoko menggugat Anggaran Dasar Partai Demokrat (AD / ART) 2020 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) dan meminta ganti rugi Rp 100 miliar.

Hal itu disampaikan juru bicara Partai Demokrat Moeldoko, Muhammad Rahmad. Dalam gugatannya, kata dia, pihaknya menyerukan pembatalan Partai Demokrat AD / ART 2020 dan pengurus DPP Partai Demokrat 2020-2025.

Selain itu, pihaknya meminta Fraksi Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) membayar ganti rugi Rp 100 miliar untuk diberikan kepada kader Partai Demokrat di daerah yang telah ditagih setoran DPP Partai Demokrat. .

“Minta PN mencabut AD / ART 2020 karena melanggar hukum baik formal maupun materil. Minta PN mencabut akta notaris AD / ART 2020 dan susunan pengurus DPP,” jelasnya, pada Selasa (6/5). 4), seperti dikutip oleh CNN Indonesia.

“Dengan meminta ganti rugi 100 miliar rupee dari kubu AHY dan uang ini kami berikan kepada seluruh DPD dan DPC seluruh Indonesia yang sudah menabung di pusat,” imbuhnya.

Baca Juga :  Iran akan Ungkap 50-an Pencapaian Nuklirnya

Sementara itu, Rahmad mengaku pihaknya tidak ingin menggugat PTUN tersebut
terkait Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menolak meratifikasi hasil Kongres Luar Biasa (KLB).

“Gugatan terhadap putusan Kementerian Hukum dan HAM yang menolak hasil KLB Deli Serdang, sesuai pasal 55 UU PTUN, punya waktu 90 hari untuk mengajukan gugatan ke PTUN. Secara angsuran tidak boleh terburu-buru. “katanya. (ra / cnn)

link sumber

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *