Gus-Dur-Pejuang-Hak-untuk-Warga-Minoritas-yang-Tertindas.jpg

Guru Bangsa! Gus Dur Pejuang Hak untuk Warga Minoritas yang Tertindas

Diposting pada
Gus Dur melawan hak-hak warga minoritas yang ditindas oleh guru nasional!  Gus Dur memperjuangkan hak warga minoritas yang tertindas
KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur). (ist)

Abdurrahman Wahid atau begitu sering disapa Gus Dur adalah pejuang hak-hak minoritas yang tertindas. Meski sudah sebelas tahun berlalu sejak kematian Gus Dur, pemikiran seumur hidupnya masih relevan bagi masyarakat dari semua suku dan agama.

Perjuangan Gus Dur untuk membuka kesetaraan kepada minoritas, khususnya kelompok Tionghoa, menjadi tonggak sejarah kebangsaan Indonesia. Tidak hanya etnis Tionghoa, Gus Dur juga membela kelompok-kelompok yang diperlakukan secara diskriminatif baik dari segi struktur negara, ideologi politik, dan norma sosial.

Ide toleransi antar suku, agama dan kelompok datang dari Gus Dur, kakeknya, KH Hasyim Asy’ari, pendiri Nahdlatul Ulama, dan ayahnya, KH Wahid Hasyim, yang ikut serta dalam revolusi di masa Revolusi. dalam melindungi kemerdekaan Indonesia. Pengaruh pendidikan Gus Dur mulai dari pesantren hingga belajar di Timur Tengah hingga mendalami ajaran Islam turut memperkuat pemahaman Gus Dur tentang persoalan bangsa.

Pikiran, tindakan, dan kontribusi para penerus dalam membela kaum minoritas ini dirangkum oleh Munawir Aziz dalam Father of the Chinese Archipelago: Gus Dur, Minority Politics, and Cultural Strategy (2021). Koleksi buku terbitan Penerbit Buku Kompas bermula dari penelitian penulis yang berkaitan dengan isu dan kajian seputar Tionghoa Indonesia.

Baca Juga :  Kasus Penembakan Pria Afrika-Amerika Kembali Picu Aksi Protes

Buku oleh Gus Dur, bagian 1619841848 Guru nasional!  Gus Dur memperjuangkan hak warga minoritas yang tertindas

Terbagi dalam tujuh bab, aktivis jaringan GusDurian ini menelusuri akar penyebab diskriminasi politik terhadap Tionghoa menggunakan perspektif sejarah. Hal ini sejalan dengan pemikiran Gus Dur yang menggunakan peristiwa masa lalu sebagai cermin masa depan untuk mengambil tindakan dan kebijakan yang berdampak positif bagi kemanusiaan.

Dalam sejarahnya, diskriminasi terhadap etnis Tionghoa telah terjadi sejak masa penjajahan Hindia Belanda setelah diberlakukannya kebijakan wijkenstelsel yang mengatur masyarakat Tionghoa untuk tinggal di daerah khusus. Hal ini membatasi interaksi mereka dengan warga negara lain dan menimbulkan stigma negatif bahwa kelompok Tionghoa dianggap eksklusif. Predikat ini terus dipegang teguh hingga kelompok Tionghoa menjadi “kambing hitam” ketika isu rasisme meletus.

Perbedaan perlakuan terhadap kelompok Tionghoa berlanjut hingga Orde Baru. Kondisi ini mendorong Gus Dur untuk mengatur kebijakan diskriminasinya dengan menggunakan sarana budaya. Gus Dur memulai dari titik tolak nilai-nilai keislaman yang dipelajarinya dengan berjuang untuk menghormati hak asasi setiap manusia. Inilah yang menjadi dasar perjuangan Gus Dur melindungi kelompok minoritas seperti bangsa dan tanah air.

Baca Juga :  Ada Anggaran Rp1,3 Triliun untuk Data, Risma: Mati Kita Kalo Enggak Hati-hati!

Jalan perjuangannya membela kelompok Tionghoa terbayar ketika Gus Dur menjadi presiden Indonesia (1999-2001) dengan dikeluarkannya Keppres No. 6 Tahun 2000. Ketentuan tentang pencabutan Inpres No. 14 Tahun 1967 menjadi payung hukum bagi warga negara China untuk mengekspresikan budaya dan kebebasan beragama dan beragama. Berkat jasa besar Gus Dur, pada 10 Maret 2004, warga Tionghoa Semarang mengangkat presiden ke-4 Indonesia “bapak Tionghoa Indonesia”.

Martinus Danang, Penelitian dan pengembangan Kompas
Sumber: kompas.id

(Warta Batavia)

link sumber

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *