hukuman-mati-koruptor-kpk-saat-ini-sangat-tidak-memungkinkan-6tcMwUjkzm.jpg

Hukuman Mati Koruptor, KPK: Saat Ini, Sangat Tidak Memungkinkan

Diposting pada

Juru Bicara Sementara (PLT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri menegaskan kemungkinan penerapan hukuman mati bagi pelaku korupsi di Indonesia sangat kecil kemungkinannya. Pasalnya, saat ini kecil kemungkinan pasal tersebut akan dijatuhkan kepada koruptor yang terkena dampak penangkapan tangan (OTT).

“Sudah kami jelaskan bahwa pasal yang saat ini dijalankan KPK sangat kecil kemungkinannya. Sejak pasal korupsi diterapkan pada pelaku penangkapan tangan (OTT), tersangka sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) UU No. Tidak. UU Korupsi, “kata Ali. Fikri dalam diskusi online yang digelar Imparsial, Jumat (12/3/2021).

Namun, lanjutnya, KPK belum bisa menjawab apakah penerapan hukuman mati disetujui atau tidak.

Namun, undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) UU Suap memungkinkan penegakan hukum untuk menghukum, dalam hal ini KPK bisa menghukum. Memang dalam pedoman penerapan KPK sudah tercantum dalam beberapa kasus, “dia berkata. .

Memang, dalam sederet kasus yang saat ini ditangani KPK, misalnya kasus bantuan sosial (Bansos), seperti yang dikemukakan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, pelakunya bisa dituntut hukuman mati bagi koruptor.

Baca Juga :  Diduga Hina Agama Hindu, Ustadzah Muallaf Ini Dipolisikan

“Dalam perkara yang menjebak Menteri Sosial, karena pasal yang diterapkan adalah pasal korupsi, jelas hukumannya maksimal 20 tahun atau penjara seumur hidup. Oleh karena itu, hukuman mati tidak dapat dituntut dalam keadaan apapun. Pasal-pasal yang selama ini diterapkan dalam proses penyidikan adalah pasal-pasal korupsi, ”ujarnya.

Namun, kata Ali, jelas kebijakan penerapan hukuman mati akan berada di bawah yurisdiksi pengadilan. “Dimana dalam memutus tindak pidana korupsi saat ini ada pedoman pidana yang ditetapkan oleh Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) dan kita bisa membacanya,” jelasnya.

Namun, lanjut Ali, dalam pembacaan tersebut terjadi pembahasan tentang persyaratan suap untuk dijatuhi hukuman mati oleh juri yang menangani tindak pidana suap, yakni Pasal 2 dan 3.

“Tapi ternyata kalau kita baca ada ketentuan yang cukup ketat, saya yakin, ada hal-hal yang harus diperhatikan oleh juri (dalam menghukum koruptor dengan hukuman mati). Beritahu kami jika kita berbicara tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan. “, katanya. [okezone.com]

link sumber

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *