ICW-Minta-BPK-Selidiki-Keterlibatan-Anggotanya-dalam-Korupsi-Bansos-Covid-19.jpg

ICW Minta BPK Selidiki Keterlibatan Anggotanya dalam Korupsi Bansos Covid-19

Diposting pada

Penyidik ​​KPK menunjukkan bukti uang pada jumpa pers terkait Program Bantuan Sosial Kementerian Sosial (OTT) untuk penanganan Covid-19 senilai Rp 14,5 miliar di gedung KPK, Jakarta, Minggu. / 12/2020) di hari-hari pertama. ANTARA FOTO / Hafidz Mubarak A.

Jakarta, Warta Batavia—Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dikabarkan terlibat dalam kasus korupsi kesejahteraan (bansos) Covid-19. Badan Pengendalian Korupsi Indonesia Corruption Watch (ICW) juga mendesak BPK mengusut tudingan tersebut.

Sebelumnya, Penanggung Jawab Penetapan Perikatan Kementerian Sosial, Matheus Joko Santoso, mengatakan ada komisi perusahaan untuk penyelenggara layanan sosial yang berbondong-bondong ke anggota BPK.

“Internal BPK harus melakukan upaya pengawasan. Saya yakin BPK memiliki mekanisme internal untuk menelusuri indikasi atau dugaan keterlibatan anggotanya, hal ini harus didorong karena BPK memiliki kode etik internal,” ujarnya Kamis (11/2). / 2). / 3/2021) Peneliti ICW Agus Sunaryanto.

Laporan dari Kompas, Agus menilai pemeriksaan harus dilakukan untuk menjaga semangat BPK sebagai lembaga penting dalam pemeriksaan dan pencegahan korupsi.

Menurut dia, BPK bisa menggunakan kode etik Dewan Etik untuk mengusut dugaan keterlibatan. BPK dapat melakukan penghentian sementara jika ditemukan indikasi keterlibatan.

Baca Juga :  Terminyal Minyak Saudi Terbakar Akibat Serangan Yaman

Sehingga yang bersangkutan diduga terlibat tidak berusaha menghilangkan barang bukti untuk kepentingan perkara korupsi, kata Agus.

Sebelumnya, berdasarkan fakta di persidangan Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (8/3), Matheus Joko Santoso mengaku akan memungut surat panggilan. biaya dari mitra yang memberikan bantuan sosial (larangan) sebesar 16,7 miliar rupiah.

Dari jumlah itu, jelas Matheus, uang yang diserahkan kepada Juliari P Batubara – saat menjabat Menteri Sosial – hanya Rp 14,7 miliar.

Selain itu, kata dia, uang yang diperoleh dari mitra pemberi bakti sosial juga masuk ke sejumlah pihak lain di lingkungan Kementerian Sosial.

Saya Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial (Dirjen Linjamsos), Pepen Nazaruddin, Rp1 miliar; Kepala Biro Perencanaan, Adhy Karyono, Rp.550 juta; Kepala Biro Personalia dan Organisasi, Amin Rahardjo, Rp 100 juta.

Kemudian Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial (PSKBS), Sunarti, Rp 100 juta; Kementerian Sosial, Robbin Rp. 300 juta; Tim Bansos, Yogi, Rp 300 juta; Iskandar Rp 250 juta; Kementerian Sosial, Rizki, Rp 350 juta; Tim Kesejahteraan Sosial, Firman Rp.250 juta; dan Reinhan Rp. 70 juta.

Baca Juga :  Pengamat Kebijakan Publik Bongkar ‘Kebohongan’ Anies soal Rumah DP 0 Rupiah

Laporan dari CNN IndonesiaMatheus juga mengatakan, uang itu mengalir ke sejumlah pihak luar, termasuk pejabat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Beli 10 HP [ponsel] Rp. 140 juta di atas Kementerian Sosial, sepeda Brompton 3 untuk Sekjen Hartono Laras senilai Rp. 120 juta dan Rp. 1 miliar untuk operasional BPK, “kata Matheus.

Tidak hanya itu, menurut Matheus, uang tersebut juga digunakan untuk berbagai kegiatan kementerian seperti acara di Labuan Bajo dimana pendekar pedang Cita Citata menjadi tamu undangan.

“Informasi tentang artisnya adalah Cita Citata, dan saya juga tidak ikut,” kata Matheus. (ra / kompas / cnn)

link sumber

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *