sirkuit-mandalika_169.jpeg

Indonesia Tepis Proyek Mandalika Langgar HAM: Narasi Pakar PBB Palsu!

Diposting pada

Pakar hak asasi manusia PBB menyalahkan ancaman pelanggaran hak asasi manusia pada proyek pariwisata Mandalika senilai $ 3 miliar di pulau Lombok. Dugaan tersebut dibantah oleh Perwakilan Tetap Republik Indonesia (PTRI).

“Pemerintah Republik Indonesia menolak siaran pers dari beberapa pemegang SPMH bertajuk” Indonesia: Pakar PBB peringatkan ancaman HAM hingga $ 3 miliar dalam proyek pariwisata “pada 31 Maret 2021, tulis PTRI dalam keterangannya, Selasa (4/6). / 2021).

PTRI menilai ada yang tidak beres dengan dugaan pakar HAM PBB itu. PTRI mengatakan narasi pelanggaran HAM itu dibesar-besarkan.

Sayangnya, siaran pers tersebut salah mengartikan kontroversi hukum seputar penjualan tanah, menjadikannya narasi palsu dan hiperbolik dengan memasukkan “… komitmen terpuji Indonesia terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan kewajiban fundamentalnya pada pengujian hak asasi manusia.” “, Dia telah dideklarasikan.

PTRI menjelaskan bahwa di tingkat nasional, Indonesia telah mengintegrasikan SDGs ke dalam kebijakan perencanaan pembangunan nasional. Pada saat yang sama, Indonesia telah menjalani dua tinjauan nasional sukarela atas implementasi SDGs dan saat ini sedang mempersiapkan tinjauan nasional sukarela ketiga yang dijadwalkan akhir tahun ini.

Baca Juga :  Ansharullah Sambut Baik Keputusan Italia Batalkan Penjualan Senjata ke Koalisi Saudi

Komitmen kuat PTRI mengatakan sekali lagi bahwa Indonesia tidak berencana memperlambat lintasan nasional untuk mencapai SDGs. Pasalnya, tuduhan tersebut diyakini muncul karena tidak ada dialog.

“Siaran pers di atas merupakan indikasi praktik SPMH yang banyak mendapat kritik dari banyak negara anggota PBB, yaitu keengganan pemegang mandat terkait untuk melakukan dialog konstruktif dengan negara-negara yang berkepentingan dengan suatu isu yang sedang mereka tangani,” jelasnya. .

Sebelumnya, pakar hak asasi manusia PBB telah memperingatkan tentang ancaman pelanggaran hak asasi manusia dalam proyek pariwisata Mandalika senilai $ 3 miliar di pulau Lombok. Proyek tersebut diyakini mengakibatkan perampasan tanah secara agresif, penggusuran paksa masyarakat adat Sasak, serta intimidasi dan ancaman terhadap para pembela hak asasi manusia.

“Para petani dan nelayan terusir dari tanah tempat mereka tinggal, serta rumah, sawah, mata air, cagar budaya dan situs religi yang rusak karena pemerintah Indonesia dan ITDC (Indonesia Tourism Development Corporation) akan membuat Mandalika. yang “Bali Baru”, “kata Olivier. De Schutter, United Nations Special Rapporteur (Special Rapporteur) on Extreme Poverty and Human Rights, Selasa (4/6/2021).

Baca Juga :  Pasca Normalisasi, Israel dan Moroko Akan Bentuk Dewan Dagang

De Schutter mendesak pemerintah Indonesia untuk memastikan bahwa ITDC menghormati hak asasi manusia dan proses hukum dalam proyek ini.

“Kami mendesak pemerintah Indonesia untuk memastikan bahwa ITDC menghormati hak asasi manusia dan hukum yang berlaku, serta AIIB dan perusahaan swasta untuk tidak mendanai atau terlibat dalam proyek dan kegiatan yang berkontribusi pada pelanggaran hak asasi manusia dan kekerasan,” tegasnya. .

Sebagai informasi, Mandalika terletak di kawasan miskin pulau Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan harus disulap menjadi kompleks wisata terpadu yang terdiri dari sirkuit motor Grand Prix, taman, serta hotel mewah. dan resor, termasuk Pullman, Paramount Resort, dan Club Med ..

Proyek ini sebagian didanai oleh Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) dan telah mendapatkan investasi lebih dari $ 1 miliar dari perusahaan swasta. Grup Prancis, VINCI Construction Grands Projets, adalah investor terbesar yang bertanggung jawab atas pembangunan Sirkuit Mandalika, hotel, rumah sakit, taman air, dan fasilitas lainnya.[detik.com]

link sumber

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *