2660999818.jpg

Ini 8 Kawasan yang Boleh Mudik Lokal pada 6-17 Mei 2021

Diposting pada
2660999818 Ini adalah 8 area yang diizinkan untuk pulang secara lokal dari 6 hingga 17 Mei 2021

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perhubungan memberikan pengecualian untuk aktivitas perjalanan di wilayah tertentu selama masa pelarangan mudik Lebaran mulai 6 hingga 17 Mei 2021.

Dengan istilah “mudik lokal”, kegiatan tersebut hanya berlaku di kawasan aglomerasi, yaitu beberapa rukun tetangga / kota yang berdekatan. Namun, protokol kesehatan tidak diterapkan.

“Di dalam kawasan aglomerasi, pergerakan dan transportasi masyarakat masih diperbolehkan dengan batasan kapasitas, frekuensi, dan jam operasional,” kata juru bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati, baru-baru ini dihubungi Kompas.com.

Ada delapan wilayah aglomerasi ini. Tapi harus diingat sekali lagi, orang yang keluar dari tempat itu tidak bisa pulang.

Jika terjadi pelanggaran komunitas, bersiaplah bagi petugas untuk menjatuhkan sanksi berupa putar balik atau undang-undang sesuai peraturan yang berlaku.

Ini juga mendapat dukungan dari Korlantas Polri, seperti yang dikatakan Kepala Operasi Korlantas Kombes Rudy Antariksawan.

Ia mengatakan, pihaknya tidak akan menindak pengemudi yang masih melewati kawasan aglomerasi.

“Bisa termasuk pariwisata, tapi untuk warga sekitar. Bisa jadi ada warga lokal dan ada 50 persen kapasitasnya, “kata Rudy kepada awak media.

Baca Juga :  Sudah Positif Covid-19, Rizieq Didemo Warga di Lokasi Isolasi Mandiri di Sentul

Menurut Kementerian Perhubungan, delapan daerah berikut bisa pulang:

1. Medan Raya: Medan, Binjai, Deli Serdang, Karo

2. Jabodetabek: Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi

3. Bandung Raya: Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat

4. Semarang Raya: Semarang, Kendal, Demak, Ungaran, Purwodadi

5. Yogyakarta Raya: Kota Yogyakarta, Sleman, Bantul, Kulon Progo, Gunungkidul

6. Solo Raya: Kota Solo, Sukoharjo, Boyolali, Klaten, Wonogiri, Karanganyar, Sragen

7. Surabaya Raya: Surabaya, Gresik, Lamongan, Bangkalan, Mojokerto, Sidoarjo

8. Makassar Raya: Makassar, Takalar, Maros, Sungguminasa

Penalti

Pemerintah Indonesia telah memberlakukan larangan mudik lebaran tahun ini pada 6-17 Mei 2021 sebagai upaya mencegah penyebaran virus Corona alias Covid-19 di Tanah Air.

Sejalan dengan hal tersebut, Korlantas Polri telah menggelar berbagai pos pemeriksaan di berbagai daerah untuk mencegah kendaraan bermotor keluar kota, baik di jalan raya, jalan tol maupun jalur tikus.

Aturan terkait larangan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Kepala Satgas Penanganan Covid-19 Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penghapusan Mudik di Bulan Ramadhan dan Idul Fitri 1442 Hijriah.

Baca Juga :  Rouhani Sebut Kerusuhan Berdarah di Capitol Bukti Kegagalan Demokrasi Barat

Jika masih ada warga yang masih bertekad pulang, pengemudi akan diminta menoleh oleh petugas lapangan.

Namun, masyarakat yang berada dalam situasi darurat dapat menyertai surat janji temu atau informasi terkait sesuai ketentuan.

“Dalam beberapa kasus, agen bisa mengambil tindakan hukum atau mengembalikannya,” kata Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yogo belum lama ini.

Beberapa kasus yang dikutip adalah wisatawan yang menggunakan layanan perjalanan ilegal atau pengendara yang menawarkan layanan ini. Mereka akan dikenai sanksi berdasarkan pasal 308 undang-undang nomor 22 tahun 2009.

Peraturan ini menetapkan bahwa pengemudi kendaraan yang tidak memiliki izin untuk mengangkut orang dalam rutenya atau izin untuk mengangkut orang yang tidak berada di rutenya berisiko kurungan hingga dua bulan atau maksimal denda. mulai dari Rp. 500.000.

Sementara itu, jika ada warga yang lolos dari pengasingan atau pengawasan, pemudik harus dikarantina selama 5 hari di kampung halamannya, sebagaimana disampaikan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Stiyadi.

“Jika ada yang lewat atau keluar pantauan karena melewati jalur tikus dan sebagainya, lalu datang ke kawasan itu, ada syarat karantina selama 5 hari di masing-masing kawasan,” ucapnya.

Baca Juga :  Crazy Rich Indonesia Melonjak 67 Persen, Mengapa Kita Harus Peduli?

Dia mengatakan karantina wajib adalah ketentuan yang ditetapkan oleh Satgas Manipulasi Covid-19. Hal itu tertuang dalam surat edaran nomor 13 tahun 2021. Budi mengatakan, karantina wajib bagi pemudik yang nekat akan dilakukan oleh satuan tugas Covid-19 daerah.

Karena itu, pihaknya terus melakukan sosialisasi kepada pemerintah daerah. “Kami sedang melakukan rapat koordinasi untuk standarisasi persepsi SE 13 yang ada kewajiban isolasi selama 5 hari (bagi pemudik yang lewat), ini dimaksudkan gubernur, walikota, bupati yang akan melaksanakannya di lapangan. , “kata Budi.[kompas.com]

link sumber

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *