1613955937633.jpeg

Jakarta Terendam, Proyek Antibanjir Sampai Mana?

Diposting pada

Jakarta dikenal sebagai wilayah langganan banjir. Tak heran, sejumlah infrastruktur dibangun untuk menangkal banjir tersebut.

Salah satu proyek penangkal banjir tersebut ialah normalisasi Sungai Ciliwung. Lalu, bagaimana perkembangannya?

Direktur Sungai dan Pantai Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR Bob Arthur Lombogia menjelaskan, normalisasi Sungai Ciliwung dilakukan sepanjang 33 kilometer (km) tapi yang terealiasi sampai saat ini baru 16 km. Realisasi ini tak mengalami perubahan sejak 2018.

“Jadi kalau Ciliwung kita mau normalisasi rencananya 33 km, tapi baru terealisasi kurang lebih 16 km, jadi 17 km masih akan dilaksanakan. Nanti bekerja sama dengan pemerintah DKI untuk penanganan pemerintah DKI. Sementara dengan kita berupaya, untuk pemda yang akan membebaskan lahannya 17 km. Nanti kami lanjutkan kalau sudah bebas supaya kita kerjakan sekaligus,” jelasnya kepada detikcom, Minggu (21/2/2021).

Pembebasan lahan merupakan tugas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sementara, pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian PUPR bertugas mengeksekusi pembangunan dalam normalisasi tersebut.

Dia berharap, normalisasi ini bisa segera dilakukan agar daerah-daerah rendah sekitar Ciliwung tak terendam air.

Baca Juga :  Penembakan 6 Laskar FPI, Mochtar Ngabalin: Percaya pada Polisi!

“Diharapkan kalau tanah sudah bebas ya kita bisa tuntaskan kalau tidak bisa normalisasi kali Ciliwung akan banyak daerah-daerah rendah yang kita lihat sekarang sering mengalami genangan di sepanjang Sungai Ciliwung mulai dari hulu bisa kita amankan agar supaya masyarakat merasakanlah program tersebut,” jelasnya.

Bob mengaku tak hafal wilayah mana saja yang sudah dinormalisasi. Lebih lanjut normalisasi sendiri merupakan upaya memperbesar kapasitas tampung air, bisa memperlebar ataupun mendalamkan sungai.

“Kalau penanganan banjir ada beberapa macam cara, kalau normalisasi adalah itu memperbesar kapasitas tampungan, cara memperbesar kapasitas tampungan dengan cara memperlebar sungai dan memperdalam sungai itulah normalisasi,” katanya.

“Kalau kita meninggikan ya kita tanggul banjir, kalau tidak cukup lahannya area sungainya untuk sesuai kebutuhan dengan debit yang kita rencanakan, ya kita bantu dengan tanggul. Ada beberapa tempat tertentu bisa bantu dengan tanggul kalau space-nya tidak cukup, terutama daerah cekungan,” sambungnya.

Sebagai informasi, dalam catatan detikcom Februari 2020, Direktur Sungai dan Pantai Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR Jarot Widyoko saat itu mengatakan proyek normalisasi Ciliwung sudah vakum alias berhenti sementara sejak tahun 2018. Terkendalannya pembebasan lahan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadi masalah utamanya.

Baca Juga :  Perkiraan Menlu Iran: Trump Dapat Menang Lagi di Pemilihan Umum AS

Dari total 33,5 kilometer (km) bantaran sungai yang harus dinormalisasi, baru 16 km saja yang selesai.

“Ciliwung belum ada lagi pembebasan lahan karena belum ada pemberitahuan. Sekarang ya berhenti (pengerjaannya) karena tidak ada lahan (kosong) yang dikerjakan. Dari dulu 33,5 km baru 16 km (yang dinormalisasi), itu saja,” kata Jarot kepada detikcom, 27 Februari 2020.

Bob menuturkan, normalisasi dihadapkan pada masalah lahan. Sementara, pembebasan lahan ini menjadi tugas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Harga lahan bukan menjadi persoalan dalam pembebasan lahan proyek penanggulangan banjir di Jakarta ini. Menurutnya, pembebasan lahan ini berkaitan anggaran yang belum teralokasi.

“Bukan (harga), sebetulnya masalahnya kan belum teralokasi untuk pengadaan lahan. Jadi kalau masalah harga kan tetap mengikuti acuan yang ada, mengikuti harga sesuai harga yang nantinya ada konsultan penaksir harga, namanya kita melakukan appraisal, ada konsultan appraisal yang akan menentukan harganya, ada ketentuannya gitu,” ujarnya.

Dia mengatakan, saat ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah mengusahakan anggaran tersebut. Dia bilang, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWS Cilicis) sedang melakukan koordinasi terkait wilayah mana yang dibebaskan.

Baca Juga :  Bansos Rp 13 T Cair Awal Tahun, Risma Minta Warga Belanjakan di Warung

“Iya, dari Pemprov sudah mengusahakan sekarang, mereka sudah koordinasi BBWS Cilicis katanya ada nanti sudah mulai mereka usahakan. Makanya mereka sementara mengidentifikasi bersama-sama dengan BBWS Cilicis lahan-lahan yang nantinya akan dibebaskan. Mudah-mudahan dalam waktu cepat bisa tuntas,” terangnya.

Dia bilang, proyek ini tergantung dari pembebasan lahan yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Menurutnya, pembangunan bisa makan waktu 2 tahun dengan catatan pembebasan lahan untuk proyek penanggulangan banjir itu rampung.

“Itu mungkin paling lama 2 tahun kalau sudah bebas semua, kan cukup banyak 17 km,” terangnya. [detik.com]

link sumber

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *