presiden-jokowi-3_16928329.jpeg

Jokowi Digugat untuk Mundur, KSP Minta TPUA Belajar Hukum

Diposting pada
Presiden Jokowi 3169% 2B% 25283% 2529 Jokowi Gugat Mundur, KSP Minta TPUA Belajar Hukum

Sejumlah pihak atas nama aktivis Ulama dan Tim Pembela (TPUA) menggugat Presiden Joko Widodo (Jokowi). Mereka meminta Jokowi mundur sebagai presiden Republik Indonesia.

Gugatan itu diajukan kemarin, Jumat (30/4/2021) di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Dalam laman Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, gugatan tersebut terdaftar dengan nomor 266 / Pdt.G / 2021 / PN Jkt.Pst, dengan aktor Muhidin Jalih dan tergugat presiden Jokowi.

Eggi Sudjana juga salah satu aktornya. Sebagai informasi, Eggi Sudjana merupakan presiden TPUA.

Dalam petitumnya, TPUA meminta Jokowi mundur. Mereka juga meminta pengadilan memvonis Jokowi untuk membuat pernyataan tertulis. Di bawah ini adalah petisi penggugat:

1. Meminta TERGUGAT mengumumkan secara terbuka pengunduran dirinya sebagai Presiden Republik Indonesia.

2. Mendapat tindakan hukum material dalam fungsi positif ini.

3. Terima semua pernyataan ini.

4. Menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan tindakan ilegal dalam fungsi positifnya atau telah melakukan tindakan yang memalukan, tidak pantas atau tidak terpuji.

5. Menghukum TERGUGAT karena membuat pernyataan tertulis kepada publik tentang kejahatan tersebut, atau karena melakukan tindakan yang memalukan atau tidak pantas atau tindakan yang tidak dapat diukur.

Baca Juga :  [Berita Gambar] AS Melancarkan Perang Brutal di Suriah, yang Harus Dihentikan

Kuasa hukum TPUA Ahmad Khozinudin mengatakan gugatan ini sebagai bentuk kepedulian masyarakat terhadap kondisi bangsa Indonesia saat ini. Menurutnya, di bawah kepemimpinan Jokowi, penegakan hukum dan perekonomian Indonesia menjadi kacau balau.

Menimbang bahwa gugatan materiil terhadap hukum secara fungsi positif yang diajukan terhadap Presiden Joko Widodo disebabkan oleh sejumlah permasalahan nasional, khususnya adanya fakta atau peristiwa hukum: 1. Penegakan undang-undang tentang korupsi; 2. Ekonomi Curat-Marut; 3. Sederet kebohongan publik 4. Menghasilkan regulasi nasional yang tidak sesuai atau tidak pantas atau tercela menurut agama apapun di Indonesia; 5. Ciptakan heboh (rekan senegaranya berpotensi bertengkar) di negeri ini, “kata Ahmad dalam keterangan tertulis yang diterima. Dari Muhidin, Jumat 30/4/2021).

Selain menggugat Jokowi, TPUA juga menggugat ke DPR. Mereka menggugat DPR karena ingin menyatakan Jokowi melakukan perbuatan tercela. Ini petitumnya:

1. Menerima tindakan hukum materiil dalam fungsi positif ini.

2. Terima semua pernyataan ini.

3. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam fungsi positifnya, yaitu perbuatan memalukan atau perbuatan tidak patut atau lalai dari Presiden yang tercela atau tidak memenuhi kewajiban hukumnya.

Baca Juga :  Didapuk Jadi Menparekraf, Ini Arahan Presiden Jokowi ke Sandiaga Uno

4. Hukuman bagi tergugat untuk melaksanakan: Hak interpelasi, yaitu hak Keputusan Presiden untuk meminta pernyataan

TPUA menuding DPR tidak menjalankan fungsinya dengan benar. Fungsi tersebut meliputi penggunaan hak interpelasi, hak angket, dan hak untuk mengutarakan pendapat.

Menimbang bahwa gugatan melawan hukum bersifat material dan mempunyai fungsi positif terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) karena sejumlah persoalan bangsa, khususnya adanya fakta non hukum atau peristiwa hukum. . “Kepatuhan RI menjalankan fungsi DPR terkait dengan perbuatan tercela Presiden Republik Indonesia,” ujarnya.

Tanggapan KSP

Kantor Staf Kepresidenan (KSP) angkat bicara soal kasus TPUA. Menurut dia, gugatan pengunduran diri Jokowi tidak berdasar.

“Pertanyaan saya, gugatan yang diajukan Muhidin dkk., Termasuk Bang Eggi Sudjana, dalam konteks pemenuhan unsur hukum. Atau sederhananya perasaan, jadi melihat teman-teman ini pada umumnya terbawa perasaan. . Bapernya tinggi, “kata pakar KSP Ade Irfan Pulungan kepada wartawan.

Hades mengatakan setiap orang berhak untuk menuntut. Namun, harus ada alasan hukum yang jelas untuk menggugat Jokowi.

“Saya tidak baca persis posisinya, dalil-dalil yang mereka ungkapkan. Apa dasar hukum mereka menggugat Pak Jokowi. Jangan sampai dia mati di selokan, dituduh Pak Jokowi. Jadi itu tidak benar. Pak Jokowi . Secara konstitusional. Benar. Benar. “Itu melanggar konstitusi negara, konstitusi,” ujarnya.

Baca Juga :  Innalillah! Emak-emak Pendukung Rizieq Ngamuk di Pengadilan, Pegiat Media Sosial: Jadi Korban Hoaks!

Ade juga menjelaskan, proses pengunduran diri seorang presiden juga memiliki mekanisme tersendiri yang diatur dalam undang-undang. Menurutnya, TPUA tidak bisa meminta Jokowi minggir hanya karena emosional.

Proses pengunduran diri, ada mekanisme yang diatur dalam UUD. Itu harus dihormati. Boleh dikatakan kita jangan sampai terbawa emosi dan terbawa perasaan melihat sesuatu ya, mundur saja, Pak Jokowi ‘, ini tidak boleh. Mengajukan gugatan ini berarti mulai mempelajari hukum lagi. Kalau tidak nanti saya beri privasi, “kata Ade.

Ia juga dikejutkan dengan tudingan bahwa Jokowi telah berbohong kepada publik. Tuduhan tersebut menurut Hades sangat subjektif. Ade kembali meminta TPUA tidak hanya menggugat.

“Jadi, sekali lagi, jangan bertindak atas nama penipu publik, tapi kami tidak bisa membuktikannya secara legal dan legal. Kalau bicara hukum, harus ada. Kami tidak pernah mengungkapkannya.” Jelas, unsur kejahatan . Hukum perdata juga harus memiliki bukti yang jelas. Posisinya kabur, tapi petisi meminta pengunduran dirinya, “katanya. [detik.com]

link sumber

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *