JAKARTA, ASPIRATIF.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah merestui masuknya proyek pengembangan kawasan terpadu di Bumi Serpong Damai (BSD) dan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 ke dalam jajaran Proyek Strategis Nasional (PSN) baru di tahun 2024 ini. Hal ini merupakan hasil keputusan dari Rapat Internal di Istana Negara pada 18 Maret lalu.
Adapun BSD sendiri merupakan proyek besutan grup Sinar Mas Land, yakni PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE). Sementara PIK 2 merupakan lanjutan usaha patungan Agung Sedayu Group (ASG) dan Salim Group (SG).
Juru Bicara Kemenko Perekonomian, Haryo Limanseto mengatakan, 14 PSN yang baru saja ditetapkan telah melalui kajian yang lengkap dan didukung dengan Surat Komitmen Menteri/Kepala Lembaga, Rencana Pendanaan, Hasil Kajian dan Rencana Aksi yang selanjutnya akan dilakukan evaluasi dengan sejumlah kriteria dasar, kriteria strategis, maupun kriteria operasional.
Khusus PSN BSD, lanjut Haryo, ditujukan untuk kemajuan sektor Pendidikan-Biomedical-Digital yang didukung oleh Kementerian Kesehatan. Total investasi PSN BSD sebesar Rp 18,54 triliun.
“Diproyeksi akan menyerap 10.065 tenaga kerja, serta menghemat devisa Rp 10,1 triliun dan bisa memperoleh devisa Rp 5,6 triliun,” kata Haryo, dalam keterangan tertulis, dikutip Rabu (27/3/2024).
Sementara untuk PSN PIK 2, Haryo menjelaskan bahwa penunjukkannya dilakukan untuk sektor pariwisata hijau khususnya pesisir kawasan wisata mangrove yang didukung oleh Kemenparekraf. Total investasi PSN PIK 2 sebesar Rp 65 triliun.
“Diproyeksi akan menyerap tenaga kerja langsung sebanyak 6.235 dan 13.550 tenaga kerja pengganda,” imbuhnya.
Dalam hal kedua PSN tersebut pembangunannya tidak akan menggunakan dana APBN maupun APBD, melainkan berasal dari swasta. Peran pemerintah adalah memberikan dukungan dari sisi kemudahan perizinan agar proyek dapat segera beroperasi dan memberikan dampak signifikan untuk masyarakat.
“Proses kemudahan perizinan ini tentunya sejalan dengan cita-cita Nasional untuk memberikan jaminan kemudahan dan kepastian bagi pelaku usaha sebagai salah satu kunci bagi pemerintah untuk meningkatkan daya saing nasional,” beber Haryo.
Evaluasi secara umum dari proyek-proyek PSN melibatkan beberapa tahapan mulai dari pengawasan berkelanjutan hingga penilaian dampak permasalahan. Selama pelaksanaan PSN, terdapat beberapa isu utama yang perlu ditindaklanjuti antara lain terkait isu pengadaan tanah dan tata ruang, perizinan, konstruksi dan pembiayaan.
“Pemerintah tentu akan terus memonitor perkembangan yang ada dan mendorong penyelesaian PSN tepat pada waktunya. Bahwa pengelolaan PSN oleh Kemenko Perekonomian sangat transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Secara periodik selalu dibuatkan laporan dan dilakukan publikasi sehingga keputusan yang dibuat jauh dari konflik kepentingan karena secara terbuka melibatkan semua pihak,” pungkasnya.
Sebagai tambahan informasi, sejak 2016 sampai dengan Februari 2024, terdapat 195 PSN yang sudah beroperasi penuh dengan nilai Rp 1.519 triliun. Kemudian terdapat 77 proyek dan 13 program dengan nilai Rp 2.960,7 triliun yang dalam tahap konstruksi atau beroperasi sebagian, serta 41 PSN diperkirakan selesai selama 2024.
Source: Detikcom