Jangan-Hanya-Koar-koar-Tolak-RUU-Cipt-Kerja-Buktikan-dengan-Ajukan-Yicial-Review.jpg

KAMI Jangan Hanya Koar-koar Tolak UU Cipta Kerja, Buktikan dengan Uji Materi ke MK!

Diposting pada

KAMI Diminta Jangan Hanya Koar-koar Menolak UU Cipta Kerja, Buktikan dengan Lakukan Uji Materi ke MK

JAKARTA – Pengamat menilai dukungan Gatot Nurmantyo ke buruh karena semata-mata kepentingan politik. Mantan Panglima TNI sekaligus Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Jenderal Purnawirawan TNI Gatot Nurmantyo pernah mengatakan, pihaknya mendukung langkah aksi mogok nasional para buruh menyikapi pengesahaan Undang-Undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja.

Baca juga : Tak Punya Partai Ngebet Nyapres, Gatot Nurmantyo Paling Mentok Jadi Menteri

Mogok nasional diwacanakan oleh Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang Dan Kulit (FSP TSK), Senin lalu. Gatot Nurmantyo menegaskan bahwa aksi mogok merupakan hak yang dilindungi konstitusi.

“Mencermati Kaum Buruh Indonesia akan mengadakan mogok nasional pada tanggal 6-8 Oktober 2020 ini, maka KAMI mendukung langkah konstitusional Kaum Buruh tersebut,” kata Gatot dalam keterangan resmi Jumat 2 Oktober 2020.

Direktur Eksekutif Emrus Corner, Emrus Sihombing menilai, komunikasi yang disampaikan Gatot terkait gerakan 30 September dan dukungan terhadap buruh yang menolak UU Cipta Kerja memang tidak lepas dari kepentingan politik.

Baca Juga :  5 Tokoh Penting HTI dan Perannya Ini Dibongkar Warganet

Sebagai jenderal TNI yang sudah purna tugas, lanjut Emrus, status Gatot saat ini sudah seperti warga negara biasa. Memiliki hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum.

“Hipotesis saya dari pesan yang disampaikan Pak Gatot, wajar kalau ada yang bilang dia mencari panggung menuju Pilpres. Tapi kebenarannya seperti apa, hanya Pak Gatot yang tahu,” kata Emrus, Selasa (6/10/2020).

Baca juga : Presidium KAMI dan Ummat 212 Akan Bergabung ke Partai Ummat?

Emrus menilai, pernyataan Gatot terkait buruh dan RUU Cipta Kerja bisa dianggap menunggangi kepentingan gerakan buruh. Sebab kata Emrus, amat sulit untuk tidak mengatakan, bahwa aktor-aktor, baik lapangan maupun non-lapangan dalam sebuah demonstrasi tidak saling menunggangi.

“Realitas politik termasuk demo buruh, amat sulit kita untuk tidak mengatakan bahwa demonstrasi itu tidak saling menunggangi. Tidak ada perilaku mereka itu mekanistis, timbul begitu saja,” ucap Emrus.

“Pak Gatot punya agenda, demonstran pasti punya agenda. Tujuannya apa dulu. Kalau untuk kepentingan bangsa dan negara itu tidak masalah. Kalau untuk kepentingan individu, itu baru tidak boleh,” tambahnya.

Baca Juga :  Demo Omnibus Law yang Didukung KAMI Rusuh, 8 Anggota KAMI Ditangkap

Sementara itu menanggapi hal terkait penolakan UU Cipta kerja tersebut, Presiden Jokowi menegaskan kepada penolak UU Cipta Kerja bisa melakukan Judicial Review atau uji materi.

“Jika masih ada ketidakpuasan terhadap UU Cipta Kerja ini, silakan mengajukan uji materi atau judicial review melalui Mahkamah Konstitusi,” tegas presiden Jokowi dalam konferensi pers virtual dari Istana Kepresidenan, Bogor.

Presiden Jokowi mengatakan melakukan uji materi ke MK atas suatu UU merupakan langkah yang sesuai sistem tata negara di Indonesia.

“Sistem ketatanegaraan kita memang mengatakan seperti itu,” lanjut Presiden Jokowi. (sumber Ummatina, )

Jangan Hanya Koar-koar Tolak RUU Cipt Kerja, Buktikan dengan Ajukan Yicial Review

KAMI Jangan Hanya Koar-koar Tolak UU Cipta Kerja, Buktikan dengan Uji Materi ke MK!

KAMI Jangan Hanya Koar-koar Tolak UU Cipta Kerja, Buktikan dengan Uji Materi ke MK!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *