Kawal Ibu Kota Negara, Kejaksaan RI dan Kemenerian PUPR Gelar Rakor

Kawal Ibu Kota Negara, Kejaksaan RI dan Kemenerian PUPR Gelar Rakor

Aspitaif News -, Kejaksaan RI berbarengan Kementerian PUPR menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pengawalan dan Pengamanan TP4D bidang Infrastruktur dengan tema ‘Bangun Sinergi untuk Negeri, Infrastruktur Handal, Indonesia Maju’ yang digelar di Balikpapan, Kalimantan Timur.

“Aktifitas ini punya tujuan untuk melaksanakan evaluasi kepada aktifitas pengawalan dan pengamanan TP4D di bidang pembangunan infrastruktur PUPR tahun 2019 serta persiapan penyelenggaraan aktifitas tahun 2020 di lingkungan Kementerian PUPR wilayah Kalimantan, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara,” kata Kapuspenkum Kejaksaan Agung, Mukri dalam keterangannya, Jakarta, Rabu (9/10/2019).

Acara ini dibuka oleh Inspektur Jend. Kementerian PUPR, Widiarto berbarengan dengan Jaksa Agung Muda Intelijen, Jan S. Maringka.

baca juga:

“Acara diawali dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Pengawalan dan Pengamanan TP4D secara serentak antara 13 Kepala Kejaksaan Tinggi dengan 64 Kepala UPT/Balai/Satker kementerian PUPR di wilayah Kalimantan, Jawa Nusa Bali dan Nusa Tenggara, selaku Aksi lanjutan dari nota kesepahaman yang sudah diteken antara Jaksa Agung RI dan Menteri PUPR RI pada tanggal 1 Maret 2018 di Jakarta,” ujarnya.

Dalam sambutannya, Widiarto menyampaikan, kehadiran TP4 dinikmati sudah memberikan kepercayaan diri bagi pemerintah khususnya barisan Kementerian PUPR dalam melakukan aktifitas pembangunan dengan pengawalan dan pengamanan dari aparat penegak hukum.

“Untuk itu penandatangan perjanjian kerja sama antara Satuan Kerja Kementerian PUPR dengan 13 Kejaksaan Tinggi di wilayah Kalimantan, Jawa Nusa Bali dan Nusa Tenggara diinginkan dapat memperkuat sinergi yang sudah terjalin dengan baik tersebut,” ucap Widiarto.

Sementara itu, Maringka menerangkan, argumentasi Balikpapan jadi tempat Pelaksanaan acara ini sebab selaku wujud sinergi Kejaksaan dan Kementerian PUPR dalam menyokong program pemerintah terkait planning pemindahan Ibu Kota yang sudah dicanangkan Presiden Jokowi beberapa waktu lalu.

“Kerja sama dengan TP4 digunakan dengan sebaik-baiknya untuk pemecahan bermacam permasalahan hukum dan peningkatan koordinasi antar pemangku kepentingan dalam rangka percepatan program-program prioritas Pemerintah di pusat dan di daerah,” ujar Maringka.

“Untuk itu diperlukan peran aktif, koordinasi dan keterbukaan Para Pihak dalam bersama-sama mengidentifikasi kemungkinan permasalahan hukum yang timbul di tiap-tiap tahapan pekerjaan untuk menentukan taktik pengawalan dan pengamanan yang efektif sesuai permasalahan hukum yang ditemukan, sehingga pembangunan dapat berjalan pas waktu, pas waktu dan pas sasaran,” sambungnya.

TP4 sendiri dibuat pada tahun 2015 selaku bentuk Andil Kejaksaan dalam menyokong program pemerintah di bidang percepatan pembangunan nasional.

Sesuai dengan arahan Joko Widodo, penegakan hukum tidak menimbulkan rasa takut bagi pemerintah dan pelaku pembangunan dalam mengelola anggaran. Untuk itu kehadiran TP4 dinikmati selaku Andil aparat Kejaksaan dalam percepatan pembangunan nasional, sehingga dapat menaikkan kepercayaan diri pemerintah di daerah dalam mengelola anggaran melalui pengawalan dan pengamanan penegak hukum.

“Rapat Koordinasi Pengawalan dan Pengamanan TP4D bidang Infrastruktur PUPR digelar stimulan meliputi semua satuan kerja Kejaksaan dan Kementerian PUPR tingkat Provinsi di semua Indonesia dalam rangka memperkuat sinergi kelembagaan yang sudah terjalin selama ini antar ke-2 instansi,” ucap Mukri.

Aktifitas ini, diikuti oleh para Kepala Kejaksaan Tinggi, Asisten Intelijen Kejati dan semua Kepala Balai/UPT/Satuan Kerja Kementerian PUPR di Provinsi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, D.I. Yogyakarta, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Barat.

sebelum ini, aktifitas yang sama sudah digelar di Ambon-Maluku pada 30 September 2019 yang meliputi 10 Provinsi di wilayah Timur Indonesia. Adapun, untuk wilayah Indonesia bagian Barat diplaningkan akan digelar di Palembang pada akhir Oktober yang akan datang.[]

Kawal Ibu Kota Negara, Kejaksaan RI dan Kemenerian PUPR Gelar Rakor

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *