Kebebasan Sipil Diera Pemerintahan Jokowi Dinilai Mengkhawatirkan

Kebebasan Sipil Diera Pemerintahan Joko Widodo Dianggap Mengkhawatirkan

Aspitaif News -, Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan hasil survei Indeks Demokrasi Indonesia yang diukur selama rentang waktu 2018, pada Senin (29/7/2019). Untuk aspek kebebasan sipil BPS menulis bahwa kebebasan sipil di Indonesia mengalami menurunan sebesar 0,29 poin dari 2017 jadi 78,46 di tahun 2018.

Koordinator Demokrasional Institute, Zaenal Abidin Riam menyebutkan, penurunan poin terebut menunjukan bahwa kebebasan sipil termasuk kebebasan berpendapat didalamnya tengah dalam posisi terancam.

“Sajian angka tersebut tidak mungkin Adalah hasil rekayasa, BPS ialah lembaga legal negara yang amat kredibel,” kata Zaenal di Jakarta, Rabu (31/7/2019).

baca juga:

Ia menerangkan, apa yang disampaikan BPS sesuai dengan fakta di lapangan. Ia menyebutkan bahwa pemerintahan Joko Widodo tidak ramah kepada kebebasan sipil dan ada indikasi gaya orba coba dihidupkan kembali.

Ia menjelaskan, hal ini dapat dilihat dari gaya pemerintah berhadapan dengan kritik rakyatnya, cara yang dipakai bukan pendekatan dialog melainkan pendekatan represif yang berujung “kriminalisasi”.

Deretan figur publik kritis sampai masarakat yang ditangkap dengan dalih ucapan kebencian Adalah fakta tidak terbantahkan, situasi jadi makin runyam sebab oknum pembela kekuasaan yang jelas melaksanakan ucapan kebencian bahkan sama sekali tidak tersentuh, mereka jadi kubu minoritas kebal hukum, rasa keadilan tercoreng, pisau hukum mendadak tumpul, 1 lagi parodi konyol yang menandakan demokrasi kita tengah amat bermasalah,” ujarnya.

Zaenal menceritakan, pemerintahan Joko Widodo meneriakkan anti radikalisme seraya memberangus kebebasan berpendapat Adalah hal lucu sekaligus memalukan. Padahal, kata dia, ciri Inti radikalisme ialah merasa diri paling benar.

Memberangus kebebasan berpendapat sama halnya merasa diri paling benar, dan bila penguasa melaksanakan itu artinya mereka juga telah terjatuh ke dalam jurang radikalisme, ini andaikan menepuk air lalu terpercik ke muka sendiri,” jelasnya.

Ia menambahkan, perlu kesadaran seluruh pihak termasuk penguasa yang memerintah bahwa Indonesia Adalah negara yang susah payah merengkuh demokrasi. Rakyat, ujarnya, mesti berjuang puluhan tahun cuma untuk merengkuh manisnya demokrasi, ada korban berjatuhan, mulai dari yang dipenjarasampai waktu inihilang tanpa jejak.

Hargailah perjuangan itu sebab pemerintah ialah pelayan rakyat,” tandasnya.

Pada Senin, 29 Juli 2019, mengumumkan hasil survei Indeks Demokrasi Indonesia yang diukur selama rentang waktu 2018. Untuk aspek kebebasan sipil BPS menulis ada penurunan sebesar 0,29 poin dari 2017 jadi 78,46 di tahun 2018. Aspek hak-hak politik mengalami penurunan sebesar 0,84 poin dari tahun sebelumnya jadi 65,79.[]

Kebebasan Sipil Diera Pemerintahan Jokowi Dinilai Mengkhawatirkan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *