5fa28dc86244e.jpg

Kemendikbud: Tatap Muka, Dana BOS Tidak untuk Swab Test

Diposting pada

Salah satu kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) terkait pembelajaran tatap muka, sekolah dapat secara fleksibel menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk persiapan.

Misalnya, pembelian heat gun dan infrastruktur terkait protokol kesehatan Covid-19.

Namun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mencontohkan, dana BOS tidak dapat digunakan untuk pengadaan buffer atau untuk pengujian polymerase chain reaction (PCR) sebelum melakukan pembelajaran tatap muka.

“Saya mendapat banyak pertanyaan tentang ini. Untuk Rapid atau PCR, kami tidak bisa menggunakan BOS. Karena harganya yang relatif mahal. Kecuali perorangan, ”kata Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Menengah (PAUD Dikdasmen) Kemendikbud, Tora Akadira, dikutip dari laman Youtube Direktorat Sekolah Dasar.

Artinya saat melaporkan dana BOS, penggunaan buffer tidak akan diterima. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sendiri telah menyusun daftar belanja untuk pembelajaran tatap muka yang dapat menggunakan dana BOS.

“Jadi sesuai aturan kesehatan. Misalnya toilet, WC dan cuci tangan pakai sabun, air ledeng dan hand sanitizer dibangun,” jelasnya.

Baca Juga :  Menko Luhut Ingin Candi Borobudur Jadi Laboratorium Konservasi Cagar Budaya

Oleh karena itu, dana BOS juga dapat digunakan untuk memudahkan akses warga pendidikan ke fasilitas kesehatan umum terdekat. Hingga penggunaan dana BOS untuk membeli masker.

Sekolah juga diminta memiliki peta penghuni satuan pendidikan yang memiliki penyakit penyerta yang tidak terkontrol.

Selain itu, sekolah juga dapat menggunakan dana BOS untuk berkoordinasi dengan komite sekolah, guru, dan pendamping. Karena itu memerlukan persetujuan orang tua bagi siswa yang ingin bersekolah.

“Disetujui untuk pembelajaran tatap muka. Ini checklist yang akan kita danai melalui dana BOS,” jelasnya.

Berdasarkan data tahun 2020, sistem penyaluran langsung dana BOS ke rekening sekolah berhasil mengurangi keterlambatan dan mendapat respons positif dari sekolah dan pemerintah daerah.

“Pendistribusian BOS langsung ke rekening sekolah pada tahun 2020 mengurangi keterlambatan rata-rata 32% atau sekitar tiga minggu lebih cepat dibanding tahun 2019,” ujarnya.

Tahun ini, kata dia, ada 216.662 satuan pendidikan mulai SD dan SLB yang siap menerima suntikan dana BOS. Total dana BOS tahun ini mencapai Rp 52 triliun.

Baca Juga :  Pemerintah Tetapkan 1 Ramadhan 1442 H Jatuh pada Selasa 13 April 2021

Meski besaran BOS pada tahun 2021 menurun dibandingkan tahun 2020, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengubah mekanisme penyaluran dengan mengubah besaran yang diterima satuan pendidikan di masing-masing daerah.

Ia menjelaskan, variasi besaran santunan BOS yang disalurkan akan berbeda atau tidak seragam di setiap daerah. Angka ini akan didasarkan pada lokasi atau keberadaan suatu daerah.

“Jadi, ke depan mahasiswa khususnya yang berada di daerah terluar dan tertinggal, atau yang berada di wilayah timur bisa mendapatkan reward yang lebih tinggi,” kata Tora.

Kebijakan baru alokasi Dana BOS tahun 2021 mengacu pada indeks kebutuhan perumahan di masing-masing daerah.[kompas.com]

link sumber

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *