Connect with us

News

Kemenkominfo Buka Konsultasi Publik Untuk Rancangan Peraturan Menteri

Published

on

JAKARTA, ASPIRATIF.com – Kementerian Komunikasi dan Informatika membuka konsultasi publik untuk Rancangan Peraturan Menteri (RPM) tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI).

Konsultasi publik dilakukan seusai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan beserta perubahannya, terkait peran serta masyarakat dalam penyusunan peraturan perundang-undangan.

Rancangan Peraturan Menteri ditujukan untuk mendukung peningkatan efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi.

Menurut keterangan tertulis resmi yang terbit pada Jumat (7/7), pengaturan perubahan dalam Rancangan Peraturan Menteri mencakup penyesuaian pada organisasi dan tata kerja Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi.

Advertisement

Adapun penyesuaian organisasi dan tata kerja BAKTI tersebut meliputi perubahan ketentuan pasal 1 PM No 3/2028 tentang kedudukan dan struktur BAKTI, pasal 43 PM No 3/2028 tentang pelaporan pelaksanaan tugas Direktur Utama BAKTI, pasal 52 PM No 3/2028 tentang pengangkatan dan pemberhentian Direktur Utama, Direktur, dan Kepala Satuan Pemeriksaan Intern.

Rancangan Peraturan Menteri itu juga mencakup perubahan ketentuan pasal 54 PM No 3/2028 tentang rekrutmen Direktur Utama dan Kepala Satuan Pemeriksaan Intern, pasal 58 PM No 3/2028 tentang masa jabatan Direktur Utama, Direktur, dan Kepala Satuan Pemeriksaan Intern, dan pasal 61 PM No 3/2028 tentang uji kelayakan dan kepatutan Direktur Utama, Direktur, dan Kepala Satuan Pemeriksaan Intern.

Sebagai bentuk penyempurnaan, Kemenkominfo memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan tanggapan atas Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tersebut melalui konsultasi publik yang dibuka sampai dengan tanggal 22 Juli.

Bagi masyarakat yang memiliki tanggapan dan masukan mengenai Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika, dapat disampaikan melalui surat elektronik ke alamat tu_rowai@kominfo.go.id

See also  WAW! Kuliner Sate Maranggi Khas Purwakarta Resmi Jadi Warisan Budaya Tak Benda

Source: antaranews
Dok : bisniscom

Advertisement

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *