Husein-Muhammad.jpg

KH. Husein Muhammad: Pembaruan Fiqh

Diposting pada
KH. Kareem Muhammad

Melihat berbagai perubahan yang terjadi dengan pesat saat ini, yang melibatkan berbagai aspek kehidupan, pemikiran, perilaku dan relasi, sudah saatnya kita merumuskan ijtihad baru. Hal tersebut terjadi setelah munculnya sejumlah penemuan di bidang iptek. Gerakan kemajuan ini memunculkan berbagai masalah baru yang perlu diselesaikan dengan baik. Misalnya masalah fertilisasi in vitro, transfer janin, penyimpanan sperma, penentuan jenis kelamin janin, transplantasi anggota badan, transfusi darah, dan sebagainya. Begitu pula kemajuan ekonomi dunia internasional yang belum pernah terjadi sebelumnya, atau bilamana berlaku, hanya sebagian kecil.

Untuk masalah ini, diperlukan ijtihad baru atau yang saya sebut “ijtihad insyai”, yaitu upaya untuk menghasilkan hukum yang benar-benar orisinal; suatu upaya untuk berpikir yang belum pernah dihasilkan oleh siapa pun sebelumnya atau bahwa belum ada keputusan tegas tentang hal itu. Misalnya zakat apartemen, pabrik, saham, saham, dan zakat haji; Demikian pula, dengan menjadikan emas sebagai satu-satunya ukuran uang, kewajiban zakat atas tanah disewakan kepada penyewa dan pemilik; tuan tanah wajib mengeluarkan zakat dari uang sewa, dan penyewa wajib mengeluarkannya dari produk dan sebagainya.

Sistem ijtihad dapat dilaksanakan melalui apa yang disebut “ijtihad intiqai”, yaitu dengan memilih pendapat yang paling kuat dan tepat. Keinginan Syar’i, kepentingan masyarakat dan kondisi zaman.

Baca Juga :  Netanyahu Tak Beritahu Menhan dan Menlu Israel Soal Normalisasi Maroko

Pemilihan undang-undang ini bisa dilakukan di empat sekolah. Misalnya mengambil pendapat mazhab hanafi tentang masalah wajib zakat setiap hasil bumi, maka pendapat mazhab syafi’i dalam hal ini adalah memberikan zakat kepada fakir miskin untuk kebutuhan sehari-hari dan menentukan berbagi pendapat. . dari sekolah agama Maliki.

Undang-undang pemilu juga dapat digunakan untuk alasan selain keempat aliran pemikiran ini. Tidak dapat dipungkiri bahwa di luar keempat mazhab tersebut, masih banyak ahli fiqh lain yang memiliki tingkat keilmuan yang sebanding bahkan lebih tinggi. Mereka, baik dari generasi sendiri maupun dari generasi sebelumnya, generasi sahabat atau tabi’in jelas lebih penting. Tidak ada salahnya mengambil pendapat di antara mereka jika dipandang lebih sesuai dengan ketentuan hukum Syariah. Misalnya mengambil pendapat Umar bin Khtabb Ra. dalam hal pelarangan nikah dengan ahlu kitab jika dianggap berbahaya bagi wanita muslim atau keturunan muslim, atau karena takut kehilangan kondisi (kemampuan), sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah SWT:

والمحصنت من المؤمنت والمحصنت من المحصنت من الذين أوتو الكتاب من قبلكم.

“(Dan adalah sah untuk menikah) wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita yang beriman dan wanita yang menjaga kehormatan di antara mereka yang diberikan tulisan suci sebelum Anda.” (Surat al-Maidah: 5)

Baca Juga :  Para Tetangga Trump Tolak Kedatangannya di Florida

Demikian pula misalnya mengambil pendapat Imam Atha tentang perlunya memberikan mut’ah (jaminan hidup) bagi istri yang diceraikan, mengikuti pendapat sebagian ulama salaf tentang tidak adanya perceraian yang diucapkan oleh suami yang marah, sesuai dengan hadits nabi: “Ada bukanlah perceraian. Dalam hati yang tertutup. ”

Dan, dia memutuskan untuk membatalkan perceraian karena tiga perceraian yang diucapkan pada waktu yang sama atau bersama-sama. Pandangan ini sejalan dengan fatwa Syekh Ibn Taymiyyah dan Syekh Ibn Qayyim al-Jauziyah. Begitu pula dengan permohonan cerai bid’i, yaitu perceraian yang diakhiri saat istri sedang haid. Begitu juga jika diminta untuk membawa sesuatu atau melarang sesuatu. Dalam hal ini perlu sebagai sumpah yang di dalamnya sumpah itu sah.

Contoh lain, misalnya, kewajiban menyediakan wajjbah berupa barang kepada kerabat yang tidak mendapat warisan. Atas dasar inilah maka hukum al-washiyah al-ajibah diberlakukan di Mesir dan negara lain untuk cucu yang kehilangan orang tuanya. Dia tidak mendapatkan lebih dari sepertiga bagian orang tuanya.

Mungkin kita juga bisa mengambil pendapat Imam Atha dan Imam Thawus dari kalangan tabi’in tentang legitimasi melempar jamarat (jumrah) sebelum matahari terbenam (qabla az zawal). Ini sebagai upaya memfasilitasi dan membebaskan jemaah haji dari tekanan dan desakan ribuan orang. Sheikh Abdullah Zaid al-Mahmud, presiden pengadilan agama dan agama Qatar, mengeluarkan fatwa di mana dia mengambil pendapat ini.

Baca Juga :  Majelis Umum PBB Desak Israel Mundur dari Golan Suriah

Yang kita butuhkan sekarang adalah upaya yang disebut jama’i ijtihad, yaitu ijtihad kolektif atau semacam lembaga hukum Islam internasional. Di dalamnya, Anda mempertemukan sejumlah pakar dari berbagai disiplin ilmu. Undang-undang yang akan diputuskan terlebih dahulu oleh lembaga ini dilakukan melalui penelitian yang intensif dan netral, tidak terpengaruh oleh pemerintah dan masyarakat umum.

Namun perlu ditegaskan bahwa fardi (individu) ijtihad tetap diperlukan sebagai sarana informasi untuk ijtihad kolektif. Dalam situasi seperti ini, setiap ahli di bidang apapun harus menyerahkan dokumen kerjanya ke lembaga hukum internasional.

Menuju Fiqh Baru, Hal. 175-179

KH Husein Muhammad

Sumber: https://www.facebook.com/husayn.muhammad/posts/10224876211668347

(Warta Batavia)

link sumber

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *