habib-muannas-696x338.jpeg

Khawatir Wacana Revisi UU ITE, Habib Muannas: Jangan Kebablasan, Lebih Baik Diperketat!

Diposting pada
Ketua Umum Cyber Indonesia, Muanas Alaidid (Foto;radarcirebon.com)

Habib Muannas atau yang akrab Habib Muannas mengungkapkan kekhawatirannya soal revisi UU ITE (Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik).

Alih-alih menyepakati realisasinya, Ketua Umum Cyber Indonesia tersebut meminta pemerintah berhati-hati terkait revisi UU tersebut agar tak kebablasan, bahkan Ia berharap ada pengetatan saat revisi.

Habib Muannas menilai revisi UU ITE harus hat-hati agar sejumlah pasal tertentu tidak dihapuskan. Menurutnya, jika sejumlah pasal penting dihapuskan bisa berdampak fatal.

Tanggapan terkait persoalan tersebut disampaikan Habib Muannas melalui cuitan di akun twitter pribadinya yang diunggah pada, Selasa 16 Februari 2021 malam.

“Jangan sampai ada penghapusan pasal pak Jokowi, saya berharap justru sebaliknya revisi ada pengetatan,” tulis habib Muannas di akun twitternya @muannas_alaidid.

Habib Muannas tak menampik jika terdapat usulan revisi UU ITE lantaran substansinya sudah diatur oleh KUHP.

Namun, alasan tersebut bisa berdampak negatif bila dijadikan usulan serupa terhadap UU lainnya.

“Kalo alasan menolak UU ITE karena sudah diatur dalam KUHP, jangan sampai nanti orang berpikir buat apa UU Terorisme karena pembunuhan berencana juga sudah diatur apalagi sama ancamannya pidana mati,”

Baca Juga :  Majelis Umum PBB Desak Israel Mundur dari Golan Suriah

“Terus kita sederhanakan hapus aja pasal/UU terorisme, saran saya hati2 soal revisi ITE, gawat kalo kebablasan,” tuturnya.

Melanjutkan penjelasannya, revisi UU ITE bisa memberi dampak buruk jika masyarakat berpikir semua aturan ada di dalam KUHP.

“Buat apa UU ITE, kan KUHP semua sudah diatur baik soal pencemaran nama baik & kebencian SARA. Betul, tapi mesti diatur khusus karena dampak yang ditimbulkan berbeda,”

“Kalo anda menghina di medsos lebih cepat yang tahu, kalo langsung hanya orang sekitar aja yang tahu, pantas hukuman ke2nya berbeda,” katanya.

Kemudian, a menyebutkan beberapa tuduhan pasal karet yang kerap dijadikan alasan meminta revisi UU ITE.

“Tuduhan pasal karet lainnya dalam UU ITE terhadap Pasal 28 ayat 2 soal kebencian SARA, bila pasal ini dihapus,”

“Kemudian di media sosial baik setiap orang/pemilik akun menjadi bebas menyerang suku & agama satu sama lain, sehingga berujung adu domba di tengah masyarakat situasi pasti bakal mengerikan,” ujarnya.

Habib Muannas menyoroti pasal lain yang kerap dituduhkan sebagai pasal karet. Tuduhan tersebut biasanya menjadi alasan kalangan tertentu dalam mengusulkan revisi UU ITE.

Baca Juga :  Cerita Kepala BMKG soal Gempa Susulan di Sulbar: 33 Kali dalam 2 Hari

“Jangan sampai Pasal 27 ayat 3 ITE soal delik penghinaan/pencemaran nama baik misalnya yang banyak dituduh sebagai pasal karet itu dicabut,”

“Kemudian setiap orang di media sosial bebas menghujat satu sama lain bahkan sampai bapak ibunya dibawa2 tanpa hukuman, bisa rusak peradaban kita dibangun seperti ini,” tandasnya.

(Warta Batavia)

link sumber

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *