HTI-FPI.jpeg

Khilafah Bukan Syariah, Tapi Fiqih Siyasah

Diposting pada
Ilustrasi

Demi menjajakan barang dagangannya supaya laku, Hatei kerapkali koar-koar mengklaim bahwa khilafah itu janji Allah SWT dan bisyarah Rasulullah SAW. Bahkan tak kalah nyaringnya mereka teriak-teriak bahwa khilafah itu syariat Islam. Benarkah khilafah itu syariat Islam? Jawabannya adalah bisa iya dan bisa tidak. Lho kok?
Untuk menjawab pertanyaan tersebut maka perlu dipahami apa itu syariat, fiqih dan khilafah.

SYARIAT DAN FIKIH

Tentang Syari’ah dan Fiqh, seringkali membuat “jumbuh’ (bingung) bagi yang tak paham kedua istilah tersebut. Sehingga akan “kaget” jika melihat perbedaan pendapat antar ulama. Bersatu pada masalah syari’ah, dimungkinkan untuk berbeda pendapat dalam masalah Fiqh, hal tersebut adalah wajar.

Syari’ah memiliki pengertian yang amat luas. Namun dalam konteks hukum Islam, makna Syari’ah adalah aturan hukum Islam yang bersumber dari nash yang qath’i. Sedangkan Fiqh adalah aturan hukum Islam yang bersumber dari nash yang dzanni.

Apa itu qath’i dan dzanni. Berikut mudah-mudahan bisa membantu memahami kedua istilah tersebut.

Nash Qath’i

Qath’i itu terbagi dua, dari sudut datangnya (keberadaannya) dan dari sudut lafaznya. Semua ayat al-Qur’an itu merupakan qath’i al-tsubut, artinya, dari segi “datangnya” ayat al-Qur’an itu bersifat pasti dan tidak mengalami perubahan.

Tetapi, tidak semua ayat ai-Qur’an itu mengandung qath’i al-dilalah, yaitu ayat yang lafaznya tidak mengandung kemungkinan untuk dilakukan penafsiran lain.

Jadi, pada ayat yang berdimensi qath’i al-dilalah tidaklah mungkin diberlakukan penafsiran dan ijtihad, sehingga pada titik ini tidak mungkin ada perbedaan pendapat ulama.

Contoh kewajiban shalat tidaklah dapat disangkal lagi. Dalilnya bersifat qath’i, yaitu “aqimush shalat”. Tidak ada ijtihad dalam kasus ini sehingga semua ulama dari semua mazhab sepakat akan kewajiban shalat.

Begitu pula halnya dengan hadis. Hadis mutawatir mengandung sifat qath’i al-wurud (qat’i dari segi keberadaannya). Tetapi, tidak semua hadis itu qat’i al-wurud (hanya yang mutawatir saja) dan juga tidak semua hadis mutawatir itu bersifat qat’i al-dilalah.

Jadi, kalau dibuat bagan sebagai berikut:

Qath’i al-tsubut atau qat’i al-wurud adalah semua ayat Al-Qur’an dan Hadis mutawatir. Sedangkan Qat’i al-dilalah adalah tidak semua ayat al-Qur’an dan tidak semua hadis mutawatir.

Nash Dzanni

Dzanni terbagi dua, dari sudut datangnya dan dari sudut lafaznya. Ayat al-Qur’an mengandung sejumlah ayat yang lafaznya membuka peluang adanya beragam penafsiran.

Contoh dalam soal menyentuh wanita ajnabiyah dalam keadaan wudhu’. Kata “au lamastumun nisa” dalam al-Qur’an terbuka untuk ditafsirkan.

Selain hadis mutawatir, hadis lainnya bersifat dzanni al-wurud. Ini menunjukkan boleh jadi ada satu ulama yang memandang shahih satu hadis, tetapi ulama lain tidak memandang hadis itu shahih. Ini wajar saja terjadi, karena sifatnya adalah dzanni al-wurud. Hadits yang dzanni al-wurud itu juga ternyata banyak yang mengandung lafaz dzanni al-dilalah.

Baca Juga :  Sandiaga Uno Ajukan Dangdut Jadi Warisan Budaya Indonesia ke UNESCO

Jadi, sudah terbuka diperselisihkan dari sudut keberadaannya, juga terbuka peluang untuk beragam pendapat dalam menafsirkan lafaz hadis itu.

Dzanni al-wurud adalah selain hadis mutawatir. Dzanni al-dilalah adalah lafaz dalam hadis mutawatir dan lafaz hadis yang lain (masyhur, ahad).

Nah, syari’ah tersusun dari nash qath’i sedangkan fiqh tersusun dari nash dzanni.

Jadi, tidak semua hal harus berbeda pendapat. Juga tidak semua perbedaan pendapat bisa dihilangkan. Tidak berbeda pendapat dalam hal syari’ah namun boleh jadi berbeda pendapat dalam hal fiqh.

Kalau ulama berbeda dalam fiqh, nggak usah diributkan karena memang wilayah fiqh terbuka beragam penafsiran. Juga tidak perlu buru-buru mencap “ini bid’ah dan itu sesat” Apalagi sampai menuduh ulama pesanan. Perhatikan dulu apakah perbedaan itu berada pada level syari’ah atau level fiqh.

Nah, masalah khilafah ini adalah masalah fiqih, yaitu fikih siyasah sehingga wajar jika ada perbedaan. Ulama Indonesia (NU, Muhammadiyah dan ulama lainnya) ber-“ijtihad” dan bersepakat (al-ahd) bahwa negara Indonesia itu berdasar dan berideologi Pancasila, bukan khilafah dalam arti sistem pemerintahan sebagaimana dipahami kelompok Htei.

KHILAFAH

Berbicara terkait istilah khilafah, diperlukan kejelian tingkat tinggi. Perlu dipahami apa sih sebenarnya khilafah itu. Barang apa dia, makhluk apakah gerangan? Untuk itu marilah kita bedah arti sebuah terminologi khilafah.

Membicarakan kata yang diistilahkan khilafah, tak bisa dilepaskan dengan istilah khalifah. Lalu apa arti khalifah itu? Terminologi khalifah hanya ada dua kali dalam Alqur’an, yaitu yang ditujukan kepada Nabi Adam dan Nabi Dawud. Hal ini terpapar pada Surat al-Baqarah ayat 30 dan Surat Shad ayat 26.

Pada Surat al-Baqarah ayat 30, Allah SWT berfirman:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَٰٓئِكَةِ إِنِّى جَاعِلٌ فِى ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ

“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang KHALIFAH (pengelola) di muka bumi. …….” (QS. al-Baqarah: 30)

Konteks ayat ini berkenaan dengan penciptaan Nabi Adam AS. Artinya Nabi Adam dan keturunannya telah Allah pilih sebagai pengelola bumi. Penggunaan istilah Khalifah di sini berlaku untuk setiap anak cucu Adam (manusia). Jadi KHALIFAH di sini artinya PENGELOLA.

Pada Surat Shad ayat 26, Allah berfirman:

يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۚ

“Hai Dawud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu KHALIFAH (penguasa/pemimpin) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. ………..” (QS Shad: 26).

Baca Juga :  Pengendara Moge Terobos Ring 1 Minta Maaf, Ini Kata Paspampres

Harap diingat bahwa Nabi Dawud adalah Raja Bani Israil. Dalam ayat di atas, Nabi Dawud diperintah untuk memberi keputusan dengan adil. Jadi istilah KHALIFAH di sini artinya PENGUASA (PEMIMPIN). Inilah spirit ajaran Qur’an yaitu keadilan. Sehingga amanah sebagai khalifah (pemimpin) harus diwujudkan dengan prinsip keadilan.

Keadilan dalam pengelolaan tanpa melihat sistem apa dan bentuk nya bagaimana sebuah negara itu.

Istilah Khalifah dalam konteks kepemimpinan umat pasca wafatnya Rasulullah SAW muncul setelah beliau wafat.

Titel kepemimpinan Abu Bakar itu Khalifatur Rasul (Pengganti Rasul). Karena tidak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad SAW, maka Abu Bakar menggantikan beliau dalam kapasitas sebagai pemimpin umat, bukan pengemban kenabian.

Titel untuk Umar bin Khattab itu Khalifatu Khalifatir Rasul (Pengganti dari penggantinya Rasul). Jadi, Sayidina Umar hanya dianggap sebagai Khalifah Pengganti Khalifah Rasul.

Menurut Abdullah bin Jahsy, Sayidina Umar juga dijuluki Amirul Mu’minin. Gelar Khalifah tetap dipakai, namun dalam pelaksanaannya di masyarakat, Khalifah kedua, ketiga dan keempat dipanggil dengan sebutan Amirul Mu’minin (pemimpin orang-orang beriman).

Jadi arti khalifah itu ialah pengelola, penguasa/pemimpin, dan pengganti. Lantas apa bedanya KHALIFAH dengan KHILAFAH?

Khilafah belakangan ini “didistorsi” dan diseret menjadi sebuah istilah yang bermakna SISTEM PEMERINTAHAN. Siapa yang meneret arti khilafah menjadi sistem pemerintahan? Dia adalah Syeikh taqiyudin an-Nabhani, pendiri Hizbut Tahrir yang mana diikuti oleh anggota HT.

“Pemerintahan Khilafah” ini sudah bubar sejak tahun 1924. Karena sudah bubar itulah, untuk selanjutnya digantikan oleh negara-bangsa (nation state).

Dengan demikian istilah khilafah tidak ada dalam al-Qur’an. Istilahnya saja tidak ada, apalagi bentuk dan sistem pemerintahan yang dikoar-koarkan HTI (khilafah ala HTI), jelas tidak ada. kalau tidak ada bagaimana diklaim khilafah (ala HTI) sebagai janji Allah?

Jadi jangan dikacaukan antara istilah khalifah dalam al-Qur’an dengan istilah khilafah (sistem pemerintahan) yang tidak ada dalam al-Qur’an.

Bagaimana dengan di kitab fiqh? Pembahasan di kitab fiqh itu dalam konteks kewajiban mengangkat pemimpin (Imam atau khalifah), bukan kewajiban menegakkan sistem khilafah.

Jangan sampai rancu dengan kegagalpahaman, seolah wajib mendirikan sistem khilafah. Padahal yang wajib itu memilih pemimpin. Sekali lagi, wajib menegakkan (membuat suatu) kepemimpinan maksudnya maksudnya adalah wajibnya mengangkat pemimpin.

Al Qadhi Abu Ya’la dalam al Ahkam as Sulthaniyyah halaman 19 mengatakan:

Baca Juga :  Densus 88 Antiteror Sikat 20 Terduga Teroris di Jatim dalam Dua Pekan

فصول في الإمامة: نصبة الإمام واجبة

“Fasal Mengenai Imamah: Mengangkat imam itu wajib.”

وهي فرض على الكفاية، مخاطب بها طائفتان من الناس، إحداهما: أهل الإجتهاد حتى يختاروا، والثانية: من يوجد فيه شرائط الإمامة حتى ينتصب أحدهم للإمامة.

“Khilafah adalah fardhu kifayah, yang dibebankan pada dua kelompok. Pertama, ahli ijtihad sehingga mereka bisa memilih (imam). Kedua, mereka yang memiliki kelengkapan syarat khalifah, sehingga salah satu diantara mereka diangkat menjadi imam.”

Imam al Ghazali dalam al-Iqtishad fil I’tiqad halaman 127 menuliskan:

النظر فيه يدور على ثلاثة أطراف: الطرف الأول: في بيان وجوب نصب الإمام

“Pembahasan tentang imamah/khilafah berkisar pada tiga sisi. Sisi pertama: tentang penegasan wajibnya mengangkat imam.”

Artinya, dalam pembahasan imamah/khilafah, yang dimaksud oleh para ulama sebagai kewajiban khilafah, tak lain adalah persoalan tentang wajibnya mengangkat khalifah atau imam sebagai pemimpin negara/khilafah. Ini sangat logis, karena tanpa seorang khalifah, mustahil khilafah ditegakkan. Dalam bahasa fukaha’, adanya khalifah adalah rukun dari khilafah itu sendiri.

Masalah kepemimpinan ini simple saja. Bahwa dalam keadaan apa dan dimana maka angkatlah seorang pemimpin. Sesuai hadits Nabi SAW yang berbunyi:

إِذَا كَانَ ثَلاَثَةٌ فِيْ سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوْا أَحَدَكُمْ.

“Jika tiga orang bepergian maka hendaklah mengangkat salah seorang dari mereka sebagai pemimpin” (Hadits Shahih, Abu Dawud (2609), Shahih Sunan Abi Dawud (II/495).

Tidak ada nash yang qat’i di al-Qur’an dan Hadis yang mewajibkan mendirikan SPI (Sistem Pemerintahan Islam, Khilafah ataupun Negara Islam). Yang disebut “khilafah” sebagai SPI (Sistem Pemerintahan Islam) itu sebenarnya hanyalah kepemimpinan yang penuh dengan keragaman dinamika dan format. Tidak ada format kepemimpinan yang baku.

Jika khilafah dalam arti kepemimpinan, semua sepakat memang wajib dilaksanakan karena itu perintah Nabi, ini syariat Islam. Namun jika khilafah yang dimaksud sistem pemerintahan sebagaimana yang diusung Htei maka harus ditolak.

Mengapa? Karena jika sampai khilafah (ala HTI) itu berdiri maka Indonesia umumnya dunia akan terjadi peperangan antar anak bangsa dan konflik berkepanjangan.

Jadi dengan membungkam khilafah (ala HTI) hakikatnya untuk menyelamatkan umat Islam Indonesia, mengawal keluhuran Islam dan menjaga agar peradaban dunia tidak hancur oleh peperangan antar sesama umat anak Adam.

Sumber: FB Nun Alqolam

(Warta Batavia)

link sumber

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *