Kiai-Afif-696x392.jpg

Kiai Afif: Pakar Ushul Fiqih yang Pro-Pancasila dan NKRI

Diposting pada

Saya turut bergembira mendengar kabar kalau Kiai Afif atau Kiai Khofi (sapaan akrab KH Afifuddin Muhajir) dianugerahi gelar kehormatan “Doctor Honoris Causa” (Dr. HC) oleh Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo, Semarang, khususnya Fakultas Syariah & Hukum, yang juga almamaterku. Sebelum mempelajari dan menekuni ilmu-ilmu sosial (sosiologi, political science dan antropologi), baik S2 maupun S3, baik di Indonesia maupun Amerika Serikat, program S1 saya tempuh (selama 6,5 tahun) di fakultas dan kampus ini untuk mempelajari seluk-beluk hukum Islam dan “teman-temannya”.

Kiai Afif, yang kini diberi tambahan amanat sebagai salah satu Rais Syuriah PBNU & Ketua DPP MUI Pusat yang membidangi bidang pengembangan metodologi berfatwa dan soal-soal kebangsaan, tentu saja tidak membutuhkan gelar kehormatan ini (dan juga gelar-gelar yang lain). Tetapi penganugerahan gelar ini menunjukkan pengakuan komunitas akademis atas peran dan kontribusi penting Kiai Afif, khususnya di bidang pemikiran keislaman, wacana keagamaan, dan pendidikan pesantren.

Saya sendiri belum pernah bertatap muka secara fisik dengan Kiai Afif. Tetapi sudah lama saya mendengar kepakaran keilmuannya. Di forum-forum Bahtsul Masail NU, forum yang membahas persoalan-persoalan sosial-kemasyarakatan-kenegaraan dari sudut pandang ilmu-ilmu keislaman, Kiai Afif termasuk “dugdeng” atau pakar hukum Islam yang dinantikan pendapat, analisis, dan ulasan-ulasan genialnya.

Kiai Afif memang dikenal luas di kalangan para ilmuwan NU sebagai pakar ushul fiqih (dan juga fiqih) yang sangat langka. Ushul fiqih (teori hukum Islam) adalah ibarat “pabrik” yang memproduksi fiqih (hukum Islam). Banyak ulama/kiai yang ahli fiqih tapi sedikit sekali yang ahli ushul fiqih. Salah satu ulama & kiai NU yang ahli atau mumpuni di bidang ushul fiqih adalah almarhum Kiai Sahal Mahfudh (mantan Rais Am PBNU & Ketua Umum MUI). Saya agak kenal dengan Kiai Sahal karena buku pertamaku dulu mengulas tentang pemikiran-pemikiran keislaman/keagamaan beliau.

Baca Juga :  Dankor Brimob: Tidak Ada Ruang Bagi Pelaku Terorisme, Intoleran dan Premanisme

Memang sangat tidak mudah untuk menguasai ushul fiqih. Dibutuhkan seabrek perangkat keilmuan. Ia harus menguasai Al-Qur’an dan tafsir-tafsirnya, Hadis dan berbagai ilmu tentangnya, aneka metodologi penggalian hukum Islam, kitab-kitab keislaman klasik & kontemporer, dlsb. Sangat rumit dan kompleks. Sebuah perkara sebelum diputuskan status hukumnya, memerlukan pengkajian yang sangat ketat dan metodologi yang tepat. Tanpa itu, keputusan hukum yang dihasilkan cenderung “ngawur” dan kontraproduktif.

Sudah banyak karya ushul fiqih (maupun fiqih) yang dihasilkan oleh Kiai Afif, baik dalam bahasa Arab (seperti “Kitab Fath al-Mujib al-Qarib”) maupun bahasa Indonesia (misalnya, “Fiqih Tata Negara,” “Metodologi Kajian Fiqih”, “Fiqih Anti Korupsi”, “Membangun Nalar Islam Moderat”, dlsb).

Saat menerima gelar Dr. HC di atas, Kiai Afif menyampaikan sebuah makalah pidato pengukuhan berjudul, “Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam Timbangan Syariat (Kajian Pancasila dari Aspek Nushush dan Maqashid)”.

Beberapa point penting yang disampaikan oleh Kiai Afif yang juga Ketua Yayasan Pondok Pesantren Salafiyah Syafiiyah, Sukorejo, Situbondo, Jawa Timur, ini adalah sebagai berikut. Pertama, Pancasila tidak bertentangan dengan syariat karena tidak ada satupun ayat maupun Hadis yang bertentangan dengan kelima sila-nya. Kedua, Pancasila sesuai dengan syariat karena ditemukan ayat-ayat dan berbagai Hadis yang sesuai atau selaras dengan Pancasila. Ketiga, Pancasila adalah syariat itu sendiri (yaitu jalan bagi bangsa dan negara Indonesia).

Baca Juga :  Jokowi Tegaskan Tak Ada Reshuffle Kabinet Lagi

Kiai Afif juga menegaskan bahwa: pertama, NKRI yang berdasarkan Pancasila bersifat syar’i (baca, sesuai dengan spirit syariat Islam, Al-Qur’an dan Hadis). Kedua, Pancasila bukanlah penghambat atau penghalang untuk menerapkan aturan syariat (seperti dikemukakan kelompok radikal-Islamis). Ketiga, karena Pancasila sebagai Dasar Negara, maka tidak boleh ada produk hukum ataupun undang-undang yang bertentangan dengannya. Keempat, Republik Indonesia adalah negara yang didirikan atas “kesepakatan bersama” berbagai kelompok etnis & agama.

Pandangan Kiai Afif yang pro-Pancasila dan NKRI itu bukanlah hal baru dan bukan hal yang aneh. Piagam Deklarasi Hubungan Pancasila dan Islam pada Munas Alim Ulama NU di Situbondo tahun 1983 merupakan tulisan tangan Kiai Afif muda yang didiktekan langsung oleh KHR As’ad Syamsul Arifin (1897-1990), salah satu kiai/ulama kharismatik dan pendiri NU.

Kiai Afif memang murid/santri kesayangan Kiai As’ad. Sejak muda, karena kealimannya, Kiai Afif sudah dipasrahi tugas untuk mengajar para santri dan mengelola bidang keilmuan Pesantren Sukorejo yang Kiai As’ad dirikan. Bahkan Kiai As’ad sendiri menyuruh putranya (KHR Ahmad Fawa’id) untuk belajar dan mengaji secara privat dengan Kiai Afif. Hingga kini Kiai Afif masih mengabdi pesantren ini dan juga Ma’had Aly.

Baca Juga :  Polemik Afirmasi Syiah dan Ahmadiyah

Demikianlah sekelumit cerita tentang Kiai Afif, seorang ulama langka ahli ushul fiqih yang sangat nasionalis, Pancasilais, dan NKRIs yang sangat layak mendapat Dr. HC. Bukan hanya itu saja, yang menarik lagi, Kiai Afif juga melarang panggilan “kafir” untuk umat non-Muslim di Indonesia karena, menurutnya, mereka tidak memenuhi syarat untuk disebut “kafir”, selain berbeda dengan konsep “kafir” dalam literatur dan sejarah Islam klasik.

Sekali lagi, dari Arab Saudi, sangat mengucapkan selamat kepada Kiai Afif atas anugerah Dr. HC. ini. Semoga anugerah akademik ini bisa mendorong para kiai lain untuk meneladani Kiai Afif sebagai “kiai pemikir”, bukan “kiai politik” apalagi “kiai fulustik”

Jabal Dhahran, Jazirah Arabia

Sumanto Al Qurtuby

(Warta Batavia)

link sumber

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *