Rizieq.jpg

Komisi Yudisial Laporkan Rizieq ke Penegak Hukum karena Merendahkan Hakim

Diposting pada

Hakim menganalisa berkas tes usap di RS Ummi dengan terdakwa Rizieq Shihab. Jika terindikasi Rizieq telah merongrong kehormatan dan martabat hakim, maka Komisi Yudisial (KY) akan mengambil tindakan hukum.

Yaitu merujuk kepada penulis untuk merendahkan martabat dan kehormatan hakim kepada lembaga penegak hukum dan memantau proses hukum sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku; dan / atau tindakan lainnya adalah tindakan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial dalam bentuk non-litigasi, yang dapat berupa mediasi, konsiliasi, dan / atau panggilan pengadilan, “kata Presiden Komisi Yudisial Mukti Fajar Nur Dewata kepada wartawan, Jumat (20/9). 3).

Mukti mengatakan, langkah tersebut berdasarkan peraturan KY nomor 8 tahun 2013 tentang pembelaan yudisial. Pada Jumat sore, Pengadilan Negeri Jakarta Timur kembali menggelar sidang virtual. Rizieq tidak dibawa ke pengadilan untuk menghentikan massa. Namun, seperti sidang sebelumnya, Rizieq menolak kebijakan juri.

Mukti menjelaskan, dewan juri memiliki kewenangan untuk menentukan persidangan akan digelar secara virtual. Hal ini diatur dalam Perma No. 4 tahun 2020 tentang administrasi dan persidangan pidana elektronik, ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Kasasi (MA) pada tanggal 25 September 2021.

Baca Juga :  Simbol Agama dalam Aksi Teroris

“Harus diperjelas bahwa hakim yang memimpin persidangan. Hakim memiliki kewenangan penuh dalam mengambil posisi memanggil HRS (Rizieq Shihab) untuk diajukan ke pengadilan maya, meski hal ini juga dibatasi oleh hukum formal atau prosedural,” Kata Mukti.

Mukti mengatakan hakim punya dasar pertimbangan karena situasi dan kondisi pandemi. Menurut dia, hakim sudah menyatakan persidangan terbuka untuk umum. Artinya, proses tersebut tetap dapat diakses oleh publik meskipun berlangsung secara virtual.

Adapun penolakan terdakwa HRS untuk mengikuti virtual trial karena takut masalah teknis, ini juga termasuk dalam aspek teknis peradilan. Sebagai hukum formal, pertemuan kedua, ketiga atau paksa atau tidak ada dapat diikuti.

“Penolakan untuk mengikuti persidangan secara langsung atau virtual akan menjadi catatan dan terus dikaji oleh KY. Yang akan dianalisis lebih lanjut jika itu merupakan kategori perilaku yang merendahkan martabat dan kehormatan hakim,” ujarnya. kata Mukti.

Sementara itu, pakar hukum pidana Universitas Indriyanto, Seno Adji, menilai kinerja Rizieq dalam proses peradilan kurang baik. “Salah satu sikapnya adalah mencemarkan proses peradilan,” kata Indriyanto.

Baca Juga :  Berikut 11 Poin Panduan Ibadah Ramadan dan Idul Fitri di Masa Pandemi Covid-19

Memang, menurut Indriyanto, sikapnya itu merugikan Rizieq. Karena rumah sakit akan dimaknai telah menyerahkan semua hak untuk membela diri secara hukum, kata Indriyanto.

(Warta Batavia)

link sumber

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *