Kritik-dari-KAMI-Bersifat-Tendensius-dan-Tidak-Obyektif.jpg

Kritik dari KAMI Tendensius dan Tidak Obyektif ?

Diposting pada

Ketika Kritik dari KAMI Bersifat Tendensius dan Tidak Obyektif

Banyak kritik tendensius dan tidak obyektif dari para tokoh Presidium KAMI. Seperti Din Syamsuddin misalnya, baru-baru ini mengatakan bahwa Indonesia Alami 3 Kerusakan Politik. Yang mana kritik Din Syamsuddin ini bisa dibilang tidak mengandung nilai obyektif. Semua kritiknya terkesan mengada-ada, hanya pandangan subyektif dan sangat tendensius terhadap pemerintah.

Menurut Din, Kerusakan pertama adalah terjadinya penyelewengan, serta penyimpangan nilai-nilai dasar yang disepakati, yaitu Indonesia merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Kedua, gejala negara yang mengarah pada constitutional dictatorship atau kediktatoran konstitusional. Menurut Din, kediktatoran konstitusional merupakan tindakan melanggar dasar negara.

Ketiga, arogansi oleh para pemimpin yang memiliki kekuasaan. Menurut Din, kesombongan yang dianut para pemimpin bangsa kini menjadi hambatan terpenuhinya aspirasi rakyat. (https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201031043036-32-564309/din-syamsuddin-sebut-indonesia-alami-3-kerusakan-politik)

Prof Indriyanto Seno Adji Mengingatkan KAMI

Sejak awal kemunculan KAMI, Pakar hukum pidana dari Universitas Indonesia (UI) Prof Indriyanto Seno Adji mengingatakan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) yang mendeklarasikan diri, Selasa (18/8/2020), agar bersikap konstitusional saat menyampaikan kritik kepada pemerintah.

Baca Juga :  PKC PMII Jawa Timur Ancam Laporkan Gatot Nurmantyo ke Polisi atas Pencemaran Nama Baik PMII

“KAMI sebaiknya bersikap secara konstitusional, karena pernyataan kebebasan berpendapat secara politik tidak pernah bersifat absolut tanpa batas. Dalam kehidupan bernegara ada limitasi-limitasi regulasi dan doktrin hukum yang memberikan pagar politik dan hukum secara implementatif. Jangan sampai ada destruksi rambu-rambu untuk melanggar hukum,” kata Indriyanto dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Selasa (18/8.2020).

Menurut Prof Seno Adji, setiap warga negara memiliki kebebasan untuk menyampaikan pendapat, termasuk memberikan kritikan terhadap pemerintahan.

Namun, jika kritikan tersebut seperti yang dilakukan KAMI bersifat tendensius dan tidak objektif, maka bisa mengarah kepada bentuk pelanggaran hukum.

“Sebatas pemberitaan viral di media sosial masih dalam tataran kritik/pernyataan terhadap kebijakan maupun keputusan pemerintah, itu dijamin oleh konstitusi dalam kerangka kebebasan berpendapat dan belum bisa dikategorikan pemberitaan provokatif,” tuturnya.

Namun, kata Indriyanto, apabila KAMI melakukan kritik/ pernyataan terhadap kebijakan maupun keputusan pemerintah atau pernyataan yang tendensius dan tidak objektif, maka hal itu bisa disebut sebagai bentuk penghinaan formil.

Kritik dari KAMI Bersifat Tendensius dan Tidak Obyektif

Prof Indriyanto kemudian mencontohkan kritik/ pernyataan yang menjurus tendensius dan tidak obyektif, antara lain :

  • Tuduhan Pertama bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) melanggar konstitusi dengan melanggar politik bebas aktif.
  • Tuduhan Kedua, pemerintah melakukan pembiaran dengan masuknya militer Tiongkok dengan alasan tenaga kerja asing (TKA)
  • Tuduhan Ketiga munculnya PKI gaya baru yang dibiarkan pemerintah.
Baca Juga :  Mahfud MD: Indonesia Negara Demokrasi dan Pancasila Sebagai Ideologi

Contoh lain terkait dengan pendapat-pendapat yang membungkus seolah kebebasan berpendapat sebagai jaminan konstitusi.

Dan puncaknya adalah provokasi penggantian pucuk pimpinan negara dilakukan dengan cara-cara sebagai kritik/ pernyataan yang tegas dan jelas jalannya kasar, tidak objektif, tidak sopan, tidak konstruktif, dan tidak zakelijk sifatnya.

“Maka, kritik/ pernyataan seperti itu menjadi bentuk penghinaan formil yang strafbaar sifatnya. Jadi, seharusnya dibedakan antara kritik/ pernyataan dalam konteks kebebasan berpendapat dengan penghinaan formil yang melanggar hukum,” imbuh Prof Seno Adji.

Selain itu, pernyataan-pernyataan seperti itu bisa mengarah kepada makar dengan ukuran objektifitas pernyataannya. (dari Ummatina)

Kritik dari KAMI Tendensius dan Tidak Obyektif ?

Kritik dari KAMI Tendensius dan Tidak Obyektif ?

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *