tenaga-ahli-utama-ksp-donny-gahral-adian_4328129.jpeg

KSP Sangkal TP3 Soal Jokowi Tak Mau Tuntaskan Kasus Tewasnya Laskar FPI

Diposting pada

Kantor Staf Kepresidenan (KSP) membantah klaim Tim Pengawal Insiden Pembunuhan (TP3) yang menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) enggan dan tidak mampu menyelesaikan kasus tewasnya pasukan FPI tersebut. KSP meminta TP3 tidak menarik kesimpulan sendiri.

“Tidak mengambil kesimpulan, tidak bertemu tidak sama dengan menolak menyelesaikan kasus kematian laskar FPI,” kata Ketua Ahli KSP Donny Gahral Adian dalam pesan singkatnya, Minggu (7/3/2021).

Donny menegaskan komitmen Presiden Jokowi dalam kasus ini. Jokowi, kata Donny, menyerahkan segalanya pada penegakan hukum.

“Presiden benar-benar meninggalkan aparat penegak hukum. Semuanya sama di mata hukum, ini komitmen presiden,” kata Donny.

Sebelumnya, TP3 mengaku kecewa karena permintaan audiensi dengan Presiden Jokowi sudah disampaikan kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md. TP3 menilai Jokowi sebagai demonstrasi keengganan dan ketidakmampuan menyelesaikan kasus tewasnya 6 tentara FPI.

Permohonan audiensi yang diajukan oleh pasukan TP3 6 FPI pada tanggal 4 Februari 2021 ditanggapi oleh Presiden Republik Indonesia melalui surat dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan tanggal 25 Februari 2021. Tanggapan kami menganggap bahwa Presiden Republik Indonesia menunjukkan sikap tidak menyenangkan dan tidak mampu. enggan dan tidak mampu menyelesaikan kasus pembunuhan, yang menurut pengamatan dan keyakinan kami merupakan pelanggaran berat hak asasi manusia. Kami akan terus memperjuangkan keadilan bagi korban sesuai Pancasila dan hukum yang berlaku, ”kata Sekretaris TP3 Marwan Batubara dalam jumpa pers via Zoom, Sabtu (6/3).

Baca Juga :  Soal Kepemilikan Ponpes Syari’ah Megamendung, Rizieq: Itu Milik Allah, Bukan Milik Saya!

Pernyataan TP3 tersebut disampaikan menanggapi surat dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan terkait surat permohonan persidangan yang sebelumnya telah dikirimkan TP3 kepada Presiden Jokowi pada 4 Februari 2021. TP3 baru saja mendapat tanggapan surat dari DPRD. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Hukum. Keamanan pada 25 Februari 2021.

Selanjutnya TP3 telah menyurati Komisi I, II dan III DPR RI untuk didialogkan terkait kasus ini. TP3 menyatakan akan terus memperjuangkan keadilan atas tewasnya 6 FPI Laskar di KM 50 tol Jakarta-Cikampek.

Berikut tanggapan TP3 atas surat tanggapan dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang dibacakan oleh Marwan:

Salam pembuka,

Kami sampaikan kepada Presiden Republik Indonesia bahwa ia telah menanggapi surat permohonan sidang laskar TP3 6 FPI tanggal 4 Februari 2021, melalui surat dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan. , tanggal 25 Februari 2021..

Dengan tanggapan ini, kami percaya bahwa Presiden Republik Indonesia telah menunjukkan keengganan dan tidak mampu, atau enggan, dan tidak mampu menyelesaikan kasus pembunuhan yang menurut pandangan dan keyakinan kami, merupakan pelanggaran berat hak asasi manusia. Kami akan terus memperjuangkan keadilan para korban sesuai dengan Pancasila dan hukum yang berlaku.

Baca Juga :  Fahri Hamzah Sambangi Gibran di Loji Gandrung, Bicara Apa Saja?

Atas nama tim TP3,

Tertanda:

M Amien Rais, Abdullah Hehamahua.

link sumber

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *