Kurangi Potensi Kerawanan, Satpol PP Siap Kawal Pemilu 2024

JAKARTA, ASPIRATIF.com – Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Safrizal Z.A. mengatakan Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat harus menyikapi perkembangan agenda politik nasional dengan merumuskan pemetaan kerawanan dalam rangka mendukung pelaksanaan Pemilu 2024.

“Saya harapkan melalui forum ini dapat merumuskan pola pemetaan kondisi sebenarnya kesiapan Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat untuk mendukung Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024,” kata Safrizal dalam Rapat Koordinasi, Sinkronisasi, dan Sinergitas Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Polisi Pamong Praja dan Pelindungan Masyarakat Tahun 2023 di Jakarta, Rabu.

Dia menegaskan momen penting yang harus dikawal Satpol PP adalah pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan anggota legislatif DPR RI dan DPD RI pada Rabu, 14 Februari 2024, serta pemilihan kepala daerah gubernur, bupati, dan wali kota pada 27 November 2024.

Safrizal mengingatkan agenda kepemiluan tidak lepas dari keterlibatan yang dilakukan Satpol PP di provinsi, kabupaten, dan kota. Dari perspektif penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (trantibumlinmas) pada setiap tahapan proses pemilu, ada tahapan yang memiliki dimensi kerawanan-kerawanan tertentu, termasuk potensi munculnya gangguan ketenteraman dan ketertiban umum di daerah.

“Saat ini sedang berjalan tahapan pendaftaran bagi para calon legislatif. Suasana di lapangan sudah banyak pemasangan berbagai bentuk gambar figur, tokoh sebagai calon yang akan berkompetisi di ruang-ruang publik yang bukan penempatannya dan bukan pada waktu tahapannya,” ungkapnya.

Dia juga mengingatkan peran lain Satpol PP dan perlindungan masyarakat, yakni mengantisipasi dan kesiapan gerak menghadapi potensi munculnya gangguan. Para kepala Satpol PP perlu mendiskusikan urgensi pembentukan desk trantibumlinmas Pemilu 2024 di daerah masing-masing.

“Momentum pertemuan ini sebagai wadah untuk saling berkoordinasi, berbagi pengalaman di antara peserta dan mendiskusikan berbagai tantangan dan permasalahan untuk menghasilkan solusi dengan memanfaatkan kekuatan dan peluang yang dimiliki,” ajak Safrizal.

Lebih lanjut, dia juga mengupas permasalahan yang dihadapi oleh Satpol PP dan Satuan Linmas, yakni ketersediaan sumber daya manusia aparaturnya, sarana dan prasarana, SOP dan anggaran.

Dari aspek SDM aparatur, dari 105.877 orang anggota satpol PP, sebanyak 29.893 orang (28,24 persen) berstatus PNS dan 75.984 orang (71,76 persen) berstatus non-PNS.

Source: antaranews
Dok: Ilustrasi Satpol-PP