5fdde7fa38e4f.jpg

Mahfud Bantah Pemerintah Lindungi Penyelenggaraan KLB Kubu Kontra-AHY

Diposting pada

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD membantah tudingan pemerintah melindungi pejabat Kongres Luar Biasa (KLB) terhadap Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang berlangsung di Deli Serdang, Sumatera Utara. pada Jumat (3/5/2021).

“Jadi Saudara, kalau saya bilang tidak bisa melarang KLB karena masih ada yang menuduhnya, KLB itu dilindungi, tidak ada apa-apa, tidak ada urusan, pemerintah tidak melindungi KLB di Medan,” ujarnya. Mahfud. Dalam caption video Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Minggu (3/7/2021).

Mahfud menegaskan, pemerintah tidak membubarkan penerapan KLB terhadap kubu AHY karena mengacu pada undang-undang nomor 9 tahun 1998 (UU) tentang kebebasan berekspresi di muka umum.

Mahfud juga mengatakan, tidak membubarkan KLB sama dengan yang terjadi pada era Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri.

Pada 2002, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) bereksperimen dengan dualisme.

Itu terjadi setelah Matori Abdul Jalil mengambil alih PKB dari Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Tahun berikutnya Matori kalah di pengadilan.

Baca Juga :  Saudi Ungkap Persyaratannya untuk Perjanjian Damai dengan Israel

Sikap pemerintah yang tidak membubarkan KLB juga terjadi di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Pada 2008, PKB bereksperimen dengan dualisme, yakni versi Parung (Gus Dur) dan lapangan Ancol (Cak Imin).

“Saya ulangi, Pak SBY tidak membubarkan KLB PKB ada dua dan banyak forum. Bu Mega juga ingin membubarkan KLB Matori. Bukan karena Pak SBY dan Bu Mega sejalan, tapi menurut undang-undang tidak diperbolehkan. Seperti undang-undang saat ini. Begitu juga dengan undang-undang nomor 9 tahun 98, “kata Mahfud.

Diketahui, belakangan ini Partai Demokrat dilanda berbagai kontroversi terkait kudeta yang dipimpin AHY.

Puncaknya, implementasi wabah lapangan anti AHY yang berlangsung di Deli Serdang, Sumatera Utara pada Jumat (3/5/2021). KLB telah menunjuk Moeldoko sebagai presiden umum.

Atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Kongres Luar Biasa Partai Demokrat memandang dan memperhatikan bahwa keputusan pertama dari kedua calon, tentang perolehan suara tetap, selanjutnya akan diangkat menjadi Presiden Jenderal Partai Demokrat untuk Partai Demokrat. periode 2021-2026, “kata mantan pemimpin Partai Demokrat Jhoni Allen kepada KLB, Jumat (3/5/2021).[kompas.com]

Baca Juga :  Kecam Keras Pernyataan Erdogan di Azerbaijan, Kemlu Iran Panggil Dubes Turki

link sumber

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *