IMG_20210306_154558.jpg

Mahfud Md: KLB PD Baru Jadi Masalah Hukum Jika Hasilnya Didaftarkan ke Kumham

Diposting pada

Kongres Luar Biasa Partai Demokrat (KLB PD) memutuskan Ketua KSP Moeldoko akan menjadi ketua umum partai versi KLB di Sumatera Utara (Sumut). PD geram dan meminta pemerintah turun tangan dengan tidak memberikan legitimasi dan legitimasi. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md kemudian menanggapi dengan menyatakan bahwa pemerintah tidak turun tangan.

Mahfud Md mengatakan, wabah penyakit Sumut merupakan masalah internal PD untuk pemerintahan saat ini. Sebab belum ada laporan atau permintaan legalitas hukum baru kepada pemerintah oleh Partai Demokrat.

Menurut Mahfud, KLB PD hanya akan menjadi masalah hukum jika hasil KLB didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM). Jika hasilnya tercatat, pemerintah baru akan bertindak dengan memverifikasi legalitas undang-undang PD KLB di Sumatera Utara.

“Kasus baru PD KLB akan menjadi masalah hukum jika hasil KLB didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM. Pada saat itu pemerintah akan memverifikasi legalitasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan partai politik. digugat di pengadilan. Jadi pengadilan yang menentukan. baca seperti di PD, ”ujar Mahfud melalui akun Twitter resminya @mohmahfudmd, seperti terlihat dari detik.com, Sabtu (6/3/2021).

Baca Juga :  Ada PPKM Mikro, Masyarakat Dapat Beras Gratis

Lebih lanjut, Mahfud menyoroti pembubaran partai politik dari era kepemimpinan Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri hingga saat ini. Mahfud mengatakan, pemerintah tidak pernah melarang KLB atau Munaslub karena menghormati kemandirian partai politik.

“Jadi dari zaman Bu Mega, Pak SBY sampai Pak Jokowi, pemerintah tidak pernah melarang KLB atau Munaslub yang dianggap parpol karena menghormati kemandirian parpol. Risikonya pemerintah dituduh hanyut. … tangan .. Tapi jika mereka melarang atau mendorongnya, dia bisa dituduh mencampuri, berbagi, dll. ”

Hal senada diungkapkan Mahfud Md saat dihubungi detik.com untuk konfirmasi lebih lanjut terkait tweet tersebut.

“Ada di mereka. Nanti kalau hasil KLB dikomunikasikan ke pemerintah, akan kita cek keabsahannya. Masalahnya kalau penyelenggara KLB tidak melaporkan hasilnya ke pemerintah berarti tidak ada KLB. . ” dia berkata.

Sebelumnya, PD KLB versi Sumatera Utara memenangkan presiden KSP Moeldoko sebagai presiden PD. Partai Demokrat juga menyurati Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md, Menkum HAM Yasonna Laoly, kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, meminta ketiganya menghentikan wabah di Sumatera Utara yang selama ini terjadi. telah melanda bagian utara Sumatera. didefinisikan ilegal.

Baca Juga :  Pengurus Presidium KAMI Jabar Akan Diperiksa karena Menganiaya Polisi

Menyikapi memburuknya situasi yang ditandai dengan upaya penanggulangan wabah ilegal, pada Kamis 4 Maret 2021, Partai Demokrat mengirimkan surat permintaan perlindungan hukum dan pencegahan tindakan inkonstitusional kepada Kapolri, Menkumham dan hak asasi manusia, serta menteri koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan “, kata Kepala Bamkostra. Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra, Jumat (5/3).

Herzaky mengatakan semua Demokrat di DPD dan DPC telah menandatangani deklarasi penolakan KLB. Pemilik barang-barang tersebut sangat mendukung kepemimpinan AHY.

“Menanggapi hal tersebut, seluruh pimpinan DPD dan DPC Partai Demokrat se-Indonesia telah menulis dan menandatangani pernyataan menolak KLB ilegal tersebut. Para pemilih sah ini pun mendukung penuh kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono sebagai presiden. Jenderal DPP Partai Demokrat sebagai Ketua umum DPP Partai Demokrat usai Kongres Kelima Partai Demokrat di Jakarta, “ujarnya.[detik.com]

link sumber

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *