Mahfud MD Menyebut Koruptor Biaya Covid-19 Dapat Diganjar Mati

Mahfud-MD-Koruptor-Dana-Covid-19-Bisa-Dihukum-Mati.png
Views: 550
Read Time:2 Minute, 30 Second

Mahfud MD Menyebut Koruptor Biaya Covid-19 Dapat Diganjar Mati

18 Views


Read Time:2 Minute, 19 Second

Menurut Menko Polhukam Mahfud MD bahwa Pelaku Korupsi Biaya Covid-19 Dapat Diganjar Mati.

Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Memperingatkan agar pejabat baik di pusat ataupun di daerah agar tidak main-main dalam mempergunakan anggaran bencana khususnya waktu pandemi Covid-19. Kalau ada pihak yang terbukti melaksanakan penyalahgunaan anggaran bencana Virus Corona, maka dapat diganjar mati.

Pernyataan itu disampaikan Mahfud MD waktu berlangsung video conference (vicon) Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kontrol Intern Pemerintah tahun 2020. Vicon diselenggarakan dalam Rangka Kontrol Percepatan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Senin (15/6/2020) siang.

Baca juga : LOCKDOWN Itu Apa Sih, Inilah LOCKDOWN !

3 hal dari Presiden Terkait Kontrol Anggaran Covid-19

Mahfud MD menjelaskan bahwa waktu ini pemanfaatan anggaran bencana pada wabah Covid-19 telah diatur dalam UU Nomor 2 tahun 2020. Yaitu mengenai hal Keputusan strategi Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Penanganan Pandemi Covid-19.

“Saya ingatkan, menurut UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), diancam dengan paling tinggi seumur hidup atau 20 tahun hotel prodeo. Tapi, dalam kondisi bencana seperti waktu Covid-19 ini, maka ancaman hukuman mati ini diberlakukan berdasar UU yang berlaku,” tegas Mahfud MD.

Eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu juga Menegaskan 3 hal yang disampaikan oleh Presiden Jokowi terkait kontrol anggaran selama keadaan darurat bencana.

Ke-1, tidak boleh mencari-cari kekhilafan.

Ke-2, dalam proses kontrol anggaran agar tidak sampai tumpang tindih.

Kalau telah diawasi oleh BPKP, maka tidak Penting kepolisian atau kejaksaan ikut meneliti. Begitu pun sebaliknya.

“Ketiga, jangan sampai kontrol pemanfaatan anggaran bencana ini jadi industri hukum. Yang salah jadi benar atau yang benar jadi salah. Ini agar sungguh-sungguh dicamkan untuk seluruh aparat penegak hukum,” tegasnya.

Baca juga : Aksi Perampokan Waktu Lockdown, Kantor Parlemen Eropa Dirampok

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menambahkan, pemanfaatan anggaran bencana Covid-19 melalui APBN dan APBD memerlukan kontrol yang baik.

Rawan Politisasi Bansos Covid-19 Menjelang Pilkada Desember 2020

Dalam penyelenggaraan kontrol, lebih diperkuat melalui inspektorat daerah dan BPKP.

“Kami mengedepankan kontrol dari daerah. Karena, selama pandemi Covid-19 ini ada keterbatasan transportasi. Sehingga, kami gunakan jejaring aktif di daerah untuk kontrol internal di samping aparat penegak hukum baik dari polisi, kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi,” ucap Tito Carnavian.

Eks Kapolri itu juga Memperingatkan pada kepala daerah agar menggunakan anggaran bencana Covid-19 dengan pas. Jangan sampai ada politisasi anggaran dari sokongan sosial (bansos) yang dishare untuk warga di daerah.

Baca juga : Virus Corona di AS Makin Menggila, 40 Ribu Lebih Perkara Perhari

Politisasi bansos ini rawan terjadi sebab Desember 2020 nanti akan ada Pilkada 270 kepala daerah.

“Masih ada 55 pemerintah daerah yang belum memberikan laporan hasil kontrol keuangan. Ada 4 kota dan 51 kabupaten yang belum lapor. Kontrol keuangan ini mesti dilaksanakan secara fleksibel tapi juga tidak dapat ada toleransi waktu diketahui adanya pelanggaran,” tegasnya.
(qa)

Mahfud MD Sebut Koruptor Dana Covid-19 Bisa Dihukum Mati

READ  Pro-kontra Sistem Khilafah oleh Sesama Pengusung Khilafah

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *