menko-polhukam-mahfud-md-berdialog-dengan-perwakilan-buruh-se-jatim-mahfud-berjanji-kritik-dari-buruh-dijadikan-catatan-rancan_169.jpeg

Mahfud Minta Usut Penyebar Video Hoax Jaksa Terima Suap Sidang HRS

Diposting pada

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md juga menanggapi video palsu di mana jaksa menerima suap saat sidang dan tes swab Habib Rizieq Shihab di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Mahfud mengatakan penyebar video hoax itu bisa diusut meski bukan reporter.

“Video viral seperti ini tidak sengaja melaporkan kejahatan, tapi belum diselidiki,” cuit Mahfud di akun Twitter resminya, Minggu (21/3/2021).

Mahfud menjelaskan, pihaknya akan merevisi dan membuka kemungkinan revisi UU ITE untuk menghilangkan pasal karet yang terkandung di dalamnya. Mahfud mengatakan hal itu dilakukan agar masyarakat bisa membedakan antara whistleblower delik dan delik umum.

“Namun, kami masih melihat kemungkinan revisi UU ITE untuk menghilangkan potensi pasal karet serta membedakan pengaduan pidana dan delik umum di dalamnya,” ujarnya.

Mahfud mengisyaratkan pencabutan UU ITE, seperti yang terjadi saat ini. Dia juga menunjukkan bahwa penangkapan jaksa AF, seperti yang dilaporkan dalam klip video, terjadi 6 tahun lalu.

Video ini viral, opini publik marah karena jaksa menerima suap dalam kasus yang sedang berlangsung, tapi itu hoax: penangkapan Jaksa AF oleh beberapa Jaksa Yulianto terjadi 6 tahun lalu di Sumenep Bukan di Jakarta dan tidak di kasus Sekarang “Untuk kasus seperti ini antara lain sedang disusun RUU ITE,” ucapnya.

Baca Juga :  Yaqut Cholil Qoumas Ingin Buktikan Kemenag Jadi Kementerian Semua Agama

Sebelumnya diberitakan, viral di video media sosial, jaksa menerima suap saat sidang massal dan tes usap Habib Rizieq Shihab yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Kejaksaan mengatakan kejadian itu tidak benar.

Video tersebut bercerita tentang sulih suara “yang mengungkap pengakuan jaksa menerima suap dalam persidangan Habib Rizieq Shihab, menyoroti wajah hukum Indonesia yang semakin parah”, video berdurasi 48 detik ini menampilkan wawancara wartawan dengan jaksa yang ditemukan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur (NTT), Yulianto.

Klip video tersebut memicu interaksi dengan wawancara antara Jaksa Penuntut Umum Yulianto dan wartawan.

“Berapa banyak yang ditangkap, Tuan?” kata reporter itu.

“Yang kami tangkap adalah kuasa hukum AM, kedua AF itu donor,” kata kuasa hukum Yulianto.

“Nominalnya?” jawab reporter.

“Nilainya 1,5, bentuk uang rupee dan pecahan Rp 100 ribu-Rp 50 ribu,” kata jaksa.

‘Ditemukan di?’ reporter itu melanjutkan.

“Ditemukan di penginapan jaksa,” kata jaksa, pungkas.

Kejaksaan pun memberikan penjelasan. Jaksa Agung Leonard Eben Ezer Simanjuntak dari Pusat Informasi Hukum (Kapuspenkum) mengatakan, peristiwa dalam video itu terjadi pada November 2016. Leonard menjelaskan, video itu tidak ada kaitannya dengan peristiwa persidangan Habib Rizieq.

Baca Juga :  Iran Beritahu IAEA Penangguhan Tindakan Sukarelanya untuk JCPOA

“Bahwa video penangkapan jaksa oleh tim pemerasan Kejaksaan Agung merupakan kejadian yang terjadi pada November 2016 dan bukan pengakuan jaksa yang menerima suap dalam kasus persidangan Habib Rizieq Shihab,” kata Leonard seperti dikutip Antara. Minggu (21/3).

Sementara itu, Kepala Pusat Informasi Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Leonard Eben Ezer Simanjuntak meminta penonton tidak terpancing oleh video tersebut dan menayangkannya. Leonard mengingatkan, siapa pun yang menyebarkan berita palsu bisa dituduh melakukan pasal pidana dalam UU ITE.

Kami juga meminta masyarakat untuk tidak membuat berita atau video atau informasi yang tidak benar dan menyebarkannya kepada publik melalui jejaring media sosial yang ada karena tindakan tersebut dapat terjerat oleh undang-undang nomor 19 tahun 2016 terkait dengan perubahan undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi. . dan transaksi elektronik, khususnya Pasal 45A ayat (1) yang berbunyi “Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang tidak benar dan menyesatkan diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp.)” dia berkata. kata.[detik.com]

Baca Juga :  DKI Belum Jual Saham Bir, Anies Baswedan Diminta Tegas Seperti Jokowi

link sumber

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *