3e433839-2c1d-42e6-8eb2-7a03e9c38b03_169.jpeg

Mahfud Sebut Isu Presiden 3 Periode Menjerumuskan Jokowi

Diposting pada

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan, pemerintah tidak ambil bagian dalam pidato dan masalah amanat Presiden RI untuk tiga periode.

Menurut Mahfud, ini merupakan persoalan parpol sehingga tidak menjadi topik pembicaraan pemerintah.

“Soal tiga masa jabatan presiden, itu soal partai politik dan MPR. Di Kabinet, saya tidak pernah bicara seperti itu, tidak di lapangan,” kata Mahfud kepada wartawan saat berkunjung ke Kejaksaan Agung di Jakarta, Senin. (15/3).

Lebih lanjut, dia tak ingin masalah tersebut menyeret Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) yang saat ini menjabat untuk masa jabatan kedua. Mahfud juga mengutip pernyataan Jokowi tentang masalah tiga periode tersebut.

“Kalau saya dengarkan Pak Jokowi dan mengira ada sidik jarinya, kalau ada yang mendorong Pak Jokowi jadi presiden lagi, kata Jokowi, itu hanya dua alasan.” Satu ingin menyelam, dua ingin menjilat. “Maksud saya. Benar? Kata Pak Jokowi,” ucapnya.

Mahfud juga mencontohkan, saat ini pemerintah masih belum memberikan pidato terkait masa jabatan presiden.

Baca Juga :  Mahfud MD: Pemerintah Tidak Pernah Anggap Din Syamsuddin Radikal

“Dia mau 3 kali, 4 kali, 5 kali, kita tinggal menerapkan konstitusi yang sekarang, itu saja,” kata mantan hakim konstitusi itu.

Sebagai catatan, pidato amandemen UUD 1945 dengan mengganti masa jabatan presiden muncul pada akhir 2019. Ide tersebut konon berawal dari fraksi Partai NasDem di parlemen Indonesia.

Mantan Ketua MPR Amien Rais berbicara tentang pidato ini. Melalui akun Instagram pribadinya, Sabtu (13/3), Amien mengaku menduga ada upaya berbagai pihak untuk memasang pasal dalam KUHP agar Jokowi bisa menjalani hingga tiga masa jabatan presiden.

NasDem: Pidato presiden tidak datang dari koalisi yang berkuasa

NasDem mencontohkan, pidato presiden tiga periode tidak datang dari parpol yang menjadi koalisi yang berkuasa.

Sekretaris Jenderal NasDem Johnny G Plate mengatakan kepada CNNIndonesia.com pada hari Minggu, mengatakan, “Jika ada masa jabatan presiden tiga masa lagi, maka dia bukan bagian dari koalisi yang berkuasa. Sebelumnya dia muncul dan presiden melakukannya. Langsung dibantah. Partai koalisi tenang. Santai saja. ”

Selain itu, pria yang saat ini juga menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika ini menegaskan, Koalisi Indonesia Maju sedang fokus pada pembangunan nasional, khususnya dalam mengatasi pandemi Covid 19 dan pemulihan perekonomian nasional.

Baca Juga :  Tegang dengan China, Taiwan Pamer Rudal Jelajah yang Dapat Hantam China

“Tidak perlu terprovokasi oleh manuver oposisi,” ujarnya.

Di satu sisi, Ketua MPR Bambang Soesatyo atau Bamsoet memastikan tidak ada pembahasan di MPR untuk memperpanjang masa jabatan presiden-wakil presiden dari dua menjadi tiga periode. Selama ini UUD 1945 menetapkan bahwa masa jabatan presiden hanya boleh 2 periode.

“Sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengamandemen dan memasukkan UUD 1945, MPR tidak pernah melakukan pembahasan untuk mengamandemen Pasal 7 UUD NRI 1945,” kata pria yang juga politikus Golkar ini dalam keterangan resminya. , Senin (15/3).

Aturan masa jabatan presiden dua periode tersebut tertuang dalam Pasal 7 UUD 1945. Pasal ini merupakan bagian dari amandemen pertama UUD 1945 pasca reformasi untuk mencegah kekuasaan absolut tercermin pada rezim Orde Baru yang ada pada masa pemerintahan. pemerintahan. kekuasaan selama 32 tahun.[cnnindonesia.com]

link sumber

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *