mantan-pns-jadi-calo-cpns-tjahjo-sebut-modusnya-macam-macam-9k5pHrB4p7.jpg

Mantan PNS Jadi Calo CPNS, Tjahjo Sebut Modusnya Macam-Macam

Diposting pada

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo mengatakan, penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) pada 2021 sudah diantisipasi perantara dan sulit ditipu.

“Sebenarnya tidak mungkin masuk. Orang mau bayar apa saja, sistemnya tidak mungkin,” kata Tjahjo dalam rapat bisnis dengan Komisi II DPR yang dilanjutkan melalui akun Youtube kanal Komisi II DPR RI. , di Jakarta, Rabu (24/3/2021).

Tjahjo mengatakan, setiap kali CPNS diterima, selalu ada calo, yakni orang yang berjanji akan membantu agar diterima di lembaga yang berbeda.

Memang, diakui Tjahjo, pada 2019 mendatang sejumlah masyarakat didekati atas perintah mediator yang berjanji akan mendapat SK khusus dari Tjahjo sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

“Alhamdulillah yang ditangkap. Mereka jaringan. Perusahaan kami menghimbau agar berhati-hati dengan perantara dalam setiap penerimaan CPNS,” ujarnya.

Tjahjo mengatakan, cara menjadi broker menjanjikan seseorang bisa melewati berbagai jenis seleksi CPNS. Beberapa di antara perantara tersebut adalah mantan pegawai pemerintah yang kemudian membuat jaringan.

Baca Juga :  Di Ethiopia, Kelompok Bersenjata Bantai 34 Orang di Dalam Bus

Menurut Tjahjo, jika pejabat pemerintah terlibat praktik makelar, ancaman sanksi berupa pemecatan.

“Kalau ada yang ketahuan main, kami akan dipecat,” ucapnya lagi.

Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tandjung juga meminta komitmen pemerintah untuk menghapus praktik intermediasi dalam penerimaan CPNS.

“Komisi II DPR bersama Kementerian PAN-RB dan BKN telah sepakat untuk menghilangkan praktek kecurangan atau intermediasi dalam proses penerimaan CPNS,” ujarnya.

Dalam pertemuan yang juga dihadiri Kepala Badan Layanan Umum Negara (BKN) Bima Haria Wibisana dan Presiden Komisi Layanan Umum Negara, Prof Agus Pramusinto tersebut, menegaskan kebutuhan aparatur negara pada tahun 2021 sebanyak 69.684 orang. untuk pemerintah pusat dan 671.867 untuk daerah. [okezone.com]

link sumber

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *