Mardani-Ali-Sera.jpg
Berita

Mardani PKS Koar-koar Soal RUU ITE, Habib Muannas Beri Sindiran Pedas

Mardani Ali Sera, Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), memberikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) waktu selama satu bulan untuk membuktikan keseriusan niat merevisi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

“Apresiasi niat revisi UU ITE. Kami tunggu satu bulan ini tindak lanjut niat baik ini,” kata Mardani kepada wartawan, Kamis (18/2).

Ia pun mengingatkan Jokowi bahwa Pasal 27 dan Pasal 28 UU ITE sering bersifat karet alias multitafsir di tengah masyarakat. Bahkan, menurutnya, dua pasal itu berpeluang untuk melemahkan demokrasi Indonesia karena membuat masyarakat takut untuk bersuara.

Mardani berjanji, pihaknya akan mendukung segala upaya yang menyehatkan demokrasi.

“Tapi, kalau drama, apalagi gimmick, rakyat akan melihatnya,” lanjut Mardani.

Pernyataan Mardani PKS mendapat sindiran pedas dari warganet, salah satunya dari Ketua Umum Cyber Indonesia, Muannas Alaidid (Habib Muannas). Habib Muannas meminta Mardani untuk berani meminta maaf kepada rakyat Indonesia, pasalnya UU ITE tersebut adalah produk ketika Mardani berkuasa di DPR.

Baca Juga :  Akankah Hasil KLB Demokrat Disahkan? Ini Penjelasan Stafsus Menkum HAM

“Klo mau buka warung makanan kurang enak, jangan salahin warung sebelah. UU ITE ini produk sendiri saat berkuasa mestinya @MardaniAliSera malu & minta maaf ke publik kalo memang keliru “, tulis Habib Muannas di akun twitterya

Seperti diketahui, Badan Legislasi (Baleg) DPR sendiri sudah membuka pintu bila pemerintah ingin memasukkan revisi UU ITE ke dalam Prolegnas Prioritas 2021.

Wakil Ketua Baleg DPR Achmad Baidowi mengatakan revisi UU ITE sebenarnya terdaftar di Prolegnas jangka menengah 2020-2024. Tapi kata dia, terbuka peluang perubahan beleid itu masuk ke daftar Prolegnas Prioritas 2021 jika disepakati oleh DPR, DPD, dan pemerintah.

Awiek menerangkan, revisi UU ITE bisa dimasukkan ke Prolegnas Prioritas 2021 melalui sejumlah jalur seperti yang diatur UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP).

Soal wacana revisi UU ITE itu semula diungkap Jokowi dalam Rapat Pimpinan dengan TNI dan Polri, Senin (15/2). Hal tersebut diungkapnya menjawab respons keras–setidaknya yang makin kencang sepekan sebelumnya–menanggapi pernyataan Jokowi yang meminta agar masyarakat tak segan memberi kritik dan masukan ke pemerintah alam kegiatan tahunan Ombudsman RI, 8 Februari 2021.

Baca Juga :  Tak Semanis Janji Biden, AS Masih Tahan Anak-anak Imigran

(Warta Batavia)

link sumber

Similar Posts

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *