Masih-Bebasnya-Aktivis-Eks-HTI-Akan-Jadi-Penyebab-Konflik-di-Masyarakat.jpg

Masih Bebasnya Aktivis Eks HTI Akan Jadi Penyebab Konflik di Masyarakat

Diposting pada

Pembiaran Negara Terhadap Eks HTI Akan Menjadi Problem di Tengah Masyarakat

Pembubaran ormas HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) tidak otomatis membungkam gerakannya. Ormas pengusung khilafah ini tetap melakukan aktivitas dengan gerakan yang membahayakan eksistensi Pancasila sebagai dasar negara dan NKRI sebagai bentuk negara yang sudah final.

Hal ini bisa dilihat dari kasus ditemukannya pusat gerakan eks HTI di Desa Kalisat, Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan yang diendus keberadaannya oleh Ansor NU Cabang Bangil pada Kamis (20/8/2020) lalu hanyalah secuil contoh problem eks HTI di tengah masyarakat.

“Aparat dan masyarakat luas harus berterima kasih kepada sahabat-sahabat Ansor-Banser yang telah berperan serta menguak aktivitas tersembunyi eks HTI di pelosok desa dengan berkedok aktivitas pendidikan keagamaan,” ungkap Dr. H Ma’ruf Syah, SH, penasihat hukum yang juga Wakil Ketua PWNU Jawa Timur ketika menjadi narasumber dalam talkshow Jurnal9 Pagi Akhir Pekan TV9 Nusantara, Sabtu, 28 Agustus 2020.

Ditemukannya kasus di Rembang tersebut adalah semacam bunyi alarm. Aparat semestinya tidak membiarkan dan harus terus mengawasi, membina bahkan melakukan tindakan tegas atas nama penegakan hukum demi menjaga wibawa negara.

Baca Juga :  Moeldoko Soal Polemik UU Cipta Kerja: “Mau Diajak Bahagia Saja Susah Amat”

Menurut Ma’ruf, apa yang dilakukan HTI dan para pengikutnya adalah konflik konflik vertikal melawan negara terkait dasar dan bentuk negara. Sungguh tidak seharusnya bila Negara membiarkannya. Sebab itu berpotensi berkembang menjadi konflik horizontal di tengah masyarakat.

“Bila kasus di Rembang tak ditangani dengan baik, sangat mungkin akan meluas menjadi konflik horizontal dan negara bisa dituduh melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia,” tuturnya.

Lebih lanjut, Ma’ruf menyatakan pihaknya mendukung dan memberi kepercayaan penuh kepada Negara dan aparat hukum untuk menangani penegakan hukum pada eks HTI. Inisiatif gerakan pemuda Ansor Bangil merupakan bentuk peran aktif masyarakat dalam membantu tugas-tugas konstitusi aparat hukum. Mengingat jumlah aparat sangat terbatas, Negara bisa melibatkan masyarakat seperti warga NU dan Ansor Banser dengan koordinasi dan perencanaan yang jelas.

“Kasus Rembang bisa dijadikan role model koordinasi dan kerjasama Negara dengan civil society,” imbuhnya sambil mengingatkan pemerintah dan masyarakat luas agar tidak kebakaran jenggot dengan partisipasi aktif sahabat-sahabat Ansor dan Banser NU.

Baca Juga :  kiai Dian Nafi Angkat Bicara Problem Ideologi Khilafah

Dalam acara yang sama Syafiq Syauqi, Ketua PW GP Ansor Jawa Timur, mengatakan pihaknya terus berkoordinasi dan mendorong aparat hukum bertindak tegas atas pelanggaran yang dilakukan eks HTI.

GP Ansor akan terus menjaga koordinasi dengan aparat, mengawasi dan mengadvokasi hingga di jalur hukum di pengadilan.

Baca juga : Habib Muannas: Para Penyebar Paham Anti Pancasila Seharusnya Ditangkap

Sementara itu, Ansor juga akan melakukan diplomasi pertobatan nasional dengan mengajak eks HTI untuk kembali menjadi warga negara Indonesia baik, yang paham sepenuhnya tentang ajaran agama serta hak dan kewajibannya sebagai warga negara.

“Ya, Kami juga mengimbau saudara-saudara eks HTI untuk kembali menjadi warga NKRI yang seutuhnya,” ungkap pria yang akrab dipanggil Gus Syafiq ini. (ar/aspratif)

Masih Bebasnya Aktivis Eks HTI Akan Jadi Penyebab Konflik di Masyarakat

Masih Bebasnya Aktivis Eks HTI Akan Jadi Penyebab Konflik di Masyarakat

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *