Radikalisme-dan-Terorisme-696x435.jpeg

Memahami Hakikat Pencegahan dalam Penanggulangan Radikalisme dan Terorisme

Diposting pada
Ilustrasi

Ketika tragedi bom Bali terjadi pada tahun 2002, bangsa ini tidak hanya dikejutkan dengan adanya kejahatan luar biasa bernama terorisme, tetapi juga tampil gagap dalam upaya penanggulangan dan pencegahannya. Hampir satu dekade energi bangsa ini telah dihabiskan untuk penegakan hukum melalui penuntutan pidana dengan menangkap, memetakan dan mengamputasi jaringan kelompok teroris. Upaya yang telah berhasil dan dipuji oleh banyak negara ini ternyata tidak cukup untuk memutus mata rantai terorisme.

Bangsa ini mulai menyadari bahwa bahaya terorisme sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan yang berdimensi transnasional bukan hanya dari segi tindakan, tetapi ideologi dan faktor pendorong lainnya sebenarnya lebih berbahaya. Amputasi aktor radikal, jaringan dan logistik bukan satu-satunya cara efektif untuk menangani kejahatan luar biasa ini. Esensi terorisme sebenarnya berakar pada ideologi kekerasan yang dianugerahi faktor pemicu dan penentu seperti lingkungan dan kondisi kerentanan yang menjebak seseorang dalam jaringan teroris.

Berdasarkan data dari penelitian terhadap 110 teroris dengan tema “Penelitian tentang motivasi dan akar penyebab terorisme” yang dilakukan oleh Tim Peneliti Indonesia, pada tahun 2012 yang meliputi Kementerian Luar Negeri, INSEP dan Densus 88 ditemukan bahwa mereka adalah untuk tindakan. Teror di Indonesia, 5% untuk ideologi agama, 20% untuk solidaritas komunitas, 12,7% untuk mentalitas massa, 9,1% untuk situasi dan 1,8% untuk separatisme. Data tersebut menunjukkan bahwa motivasi ideologi agama merupakan salah satu sumber utama dan dominan dalam proses radikalisasi.

Baca Juga :  Amankan Sidang Perdana Praperadilan Habib Rizieq, Polri Kerahkan 1.610 Aparat Gabungan

Sebelumnya, penanggulangan terorisme masih difokuskan pada penanganan tindakan yang seringkali mengabaikan proses radikalisasi yang disebabkan oleh narasi ideologis. Begitu pula dengan penanganan terorisme yang masih sangat parsial dan belum lengkap. Untuk itu, pada tahun 2010 dengan dorongan masyarakat melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Negara membentuk badan koordinasi yang bertugas mengkoordinasikan penanggulangan terorisme dari aspek hulu hingga hilir permasalahan. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) memiliki mandat untuk menjadi lembaga yang melakukan kegiatan penanggulangan terorisme secara holistik dan komprehensif berdasarkan aspek pencegahan.

Disinilah yang harus dipahami bahwa sebenarnya dalam rencana penanggulangan terorisme di Indonesia, BNPT memiliki peran penting dalam hal pencegahan, mensinergikan seluruh kekuatan dan aset bangsa ini. Pada tahun 2018 peran tersebut diperkuat dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 yang semakin memperjelas strategi pencegahan melalui tiga pendekatan yaitu persiapan nasional, anti radikalisasi dan deradikalisasi. Penting untuk dipahami bahwa ketiga pendekatan tersebut harus dimasukkan dalam kerangka pencegahan terorisme.

Pertanyaannya adalah: apa itu pencegahan terorisme? Pencegahan terorisme dimulai dari keyakinan bahwa terorisme bukan sekedar tindakan, melainkan episode kekerasan atau ancaman kekerasan yang diawali dengan proses radikalisasi. Ideologi radikal atau ideologi kekerasan merupakan akar yang terkait dengan faktor pendorong dan pendukung yang menyebabkan seseorang terjerumus ke dalam tindakan terorisme. Dapat dikatakan bahwa pemberantasan terorisme harus dimulai dari landasan awal yang disebut pencegahan radikalisme.

Baca Juga :  Mengandung Ajaran HTI, GP Ansor Semarang Laporkan PT Tiga Serangkai ke Polisi

Oleh karena itu, esensi pencegahan dalam penanggulangan radikalisme dan terorisme didasarkan pada tiga aspek maksud dan tujuan:

Pertama, mencegah individu atau kelompok yang belum pernah terpapar radikalisme terpapar dan kebal radikalisasi melalui strategi kesiapsiagaan.

Kedua, mencegah individu atau kelompok yang terpapar pada tingkat rendah dan menengah pulih atau tidak maju ke tingkat tinggi dan / atau bergabung dengan jaringan teroris melalui strategi anti-radikalisasi.

Ketiga, mencegah individu atau kelompok yang telah terpapar pada tingkat tinggi melakukan tindakan terorisme, mengurangi tingkatnya dan / atau memulihkan diri dari radikalisme melalui strategi deradikalisasi. Ketiga maksud dan tujuan serta strategi pencegahan tersebut di atas dapat menggambarkan bahwa pada kenyataannya upaya penanggulangan terorisme melalui pencegahan harus dilakukan secara komprehensif dan efektif dengan memperhatikan sasaran dan strategi yang tepat. Lebih lanjut yang terpenting, pencegahan terorisme harus dilakukan secara sinergis-koordinatif dengan mengintegrasikan keterlibatan seluruh instansi / kementerian yang terkait dengan kekuatan masyarakat sipil.

Brigjen Polisi R Ahmad Nurwakhid, Direktur Pencegahan BNPT

Sumber: https://islamkaffah.id/mementuk-hakikat-p Pencegahan-dalam-penanggulangan-radikalisme-dan-terorisme /

Baca Juga :  Pakar Pidana UI: Tak Ada Pelanggaran Hukum oleh Jokowi Atas Spontanitas Warga di NTT

(Warta Batavia)

link sumber

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *