Mengurai Kontroversi Zakat Fitrah dengan Uang – Aspiratif News

Diposting pada

Mengurai Kontroversi Zakat Fitrah dengan Uang – Aspiratif News

Belakangan ini muncul kembali kontroversi lebih hangat di tanah air, khususnya di bermacam media sosial, dan menimbulkan simpang siur di masyarakat Soal hal hukum mengeluarkan zakat fitrah dengan mempergunakan uang, nominalnya dan tatacaranya.

Pada dasarnya dalam mazhab fiqih, hukum zakat fitrah mempergunakan uang (qîmah) ada 2 pandangan: Syafi’iyah dan Jumhur (kebanyakan ulama) tidak membolehkan dan tidak mengesahkan, sementara Hanafiyah membolehkan dan mengesahkan (Ket: Kitâb al-Majmû‘, t.t., Juz 6, hlm. 94, Juz 5 hlm. 401, Ibn Qudâmah, al-Mughnî, 1997, Juz IV, hlm. 295-296, dan al-Jazâirî, al-Fiqh ‘alâ Madzâhib al-Arba‘ah, 2005, Juz I, hlm. 504-506).

Dalam konteks kontemporer waktu ini, khususnya di Indonesia, hukum zakat fitrah mempergunakan uang Ada setidaknya 4 (4) pandangan/pandangan. Ke-1, tidak boleh (tidak sah) zakat fitrah mempergunakan uang (qîmah), berpegang secara konsisten pada mazhab Syafi’iyah, yang mewajibkan zakat fitrah dengan makanan pokok, seperti beras bagi orang Indonesia, dengan kadar 1 sha’ beras sebesar 2,75 kg atau 2,5 kg atau 3,5 liter.

Pandangan ke-1 ini Ialah pandangan Jumhur Ulama, dan masih amat banyak diikuti oleh masyarakat umum. Ini juga terkait Keputusan Muktamar NU ke-4 tahun 1929 yang tidak membolehkan zakat penghasilan tanah dengan uang, –termasuk juga zakat fitrah (Lihat Ahkâm al-Fuqahâ’, 2011, hlm. 63-64).

Ke-2, boleh zakat fitrah mempergunakan uang dengan ikut pandangan yang membolehkan, seperti pandangan al-Tsaurî, dan  mazhab Hanafiyah, tetapi wajib konsisten bermazab Hanafiyah secara total. Termasuk dalam kelompok ini, Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi DKI Jakarta Soal hal Hukum dan Pedoman Pelaksanaan Zakat Fitrah dengan Uang, tanggal 9 Juni 2018, dan Surat Edaran Berbarengan Lembaga Bahtsul Masail (LBM) PWNU Jawa Timur dan Surat Edaran Lazisnu Jawa Timur tanggal 13 Mei 2020, Soal hal Pedoman dan Kadar Zakat Fitrah.

Menurut MUI Jakarta, perhitungan zakat dalam bentuk uang wajib ikut Hanafiyah, yaitu 1/2 shâ‘ gandum (burr/hinthah) termasuk tepungnya (sawiq), dan dzabîb (kismis), atau 1 shâ‘ kurma (tamr), sya‘îr (jelai) dan keju, senilai 3,2615 kg (3,3 kg). Dalam Surat Edaran Berbarengan LBMNU Jawa Timur disebutkan lebih rinci ketentuan tata cara pembayaran mempergunakan  uang, wajib ikut mazhab Hanafi secara total, dengan uang senilai 3,8 kg kurma yang berkualitas, bahkan diperinci kadarnya 1 sha’ 3,8 kg sesuai bagian pilihan takaran harga, misalnya harga terbesar untuk kurma ajwa (Rp1.140.000,-), dan gandum (½ sha’ Rp 63.000,-).

Bila tetap ikut mazhab Syafi’iyah, maka zakat fitrahnya wajib mempergunakan beras, dapat ditunaikan dengan cara panitia zakat mempersiapkan beras 2,7 kg, kemudian beras tersebut dibeli oleh calon muzakki, dan beras tersebut diberikan sebagai zakatnya. 

Ketiga, boleh zakat fitrah mempergunakan uang ikut pandangan Imam ar-Rûyânî (415 H), ulama mazhab Syafiiyah, walaupun lemah, yang membolehkan zakat fitrah dengan uang, dipandang lebih baik daripada berpindah mazhab atau ikut mazhab lainnya (intiqâl al-mazhab/talfîq), dengan zakatnya 2,5 kg atau 3,5 liter beras. Ini misalnya Keputusan BM LBM PWNU Provinsi Banten Soal hal Sahnya Zakat Fitrah dengan Uang dalam mazhab Syafi’i, tanggal 18 Mei 2020, dengan berpijak pada kitab Thabaqât al-Fuqahâ’ al-Syâfi‘iyîn karya ‘Imâd ad-Dîn Ibn Katsîr, Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1971, Juz II, hlm. 24.

Ke-4, boleh zakat fitrah dengan mempergunakan uang ikut pandangan Hanafiyah dan Syekh Ibn Qasim, seorang ulama Malikiyah, dengan ikut mazhab Syafiiyah dalam mempergunakan nominal harga beras sesuai kualitas layak konsumsi masyarakat sebesar 2,75  kg atau 3,5 liter beras atau versi lain 2,5 kg. Soal hal besaran zakatnya tersebut ikut mazhab Syafiiyah, tidak ikut pandangan Hanafiyah, yang bila dibandingkan nominalnya malah lebih besar/berat daripada ukuran Syafiiyah, terlebih mempergunakan nominal selain beras (apalagi kurma).

Pandangan ini Ialah hasil bahtsul masail LBM PBNU Soal hal Pembayaran Zakat Fitrah dengan Uang, pada tanggal 18 Mei 2020, dengan mengunakan model intiqâl al-mazhab fî ba‘dh al-masâ’il (berpindah mazhab dalam sebagian problem/tidak secara utuh).

Pandangan ini mereferensi pada Penjelasan dalam kitab Syekh Nawawi al-Bantani, al-Tsimâr al-Yâni‘ah Syarh Riyâdh al-Badî‘ah (Mesir: Dâr Ihyâ’ al-Turâts, t.t., hlm. 13), Soal hal model intiqâl (merangkai Pelaksanaan suatu perbuatan hukum dengan cara melompat dari 1 pandangan ke pandangan lain) ada 3 pandangan: dicegah mutlak; dibolehkan mutlak; dan tafshîl (diperinci), boleh bila tidak tidak menyalahi ijma’, tetapi tidak boleh bila menyalahi ijma’, seperti nikah tanpa mahar, tanpa wali dan sekaligus tanpa saksi, karena ini tidak ada ulama yang membolehkan.

Talfîq dan Memilih Pandangan Hukum yang Ringan sebagai Jalan penyelesaian 

Mencermati ke-4 model pandangan hukum Soal hal zakat fitrah mempergunakan uang di atas, tampak bahwa: pandangan ke-1 rigid (kaku) karena tidak membolehkan zakat fitrah dengan uang; pandangan ke-2 lebih lentur, tetapi ketat karena tidak membolehkan intiqâl mazhab dalam sebagian problem (talfîq); pandangan ketiga, semi lentur, karena mempergunakan pandangan yang lemah, tetapi tetap konsisten dalam 1 mazhab, ialah mazhab Syafi’iyah, tidak memilih intiqâl mazhab/talfîq; dan pandangan ke-4, amat lentur (dinamis) mempergunakan intiqâl mazhab/talfîq untuk memilih model  yang paling ringan dan maslahat dalam mengeluarkan zakat fitrah dengan mempergunakan uang dengan kadar yang paling rendah (2,5 kg atau 2,7 kg/3,5 liter beras, kisaran Rp 35.000,-, dengan hitungan perliter Rp 10.000,-). 

Model yang ke-4 tersebut diterapkan pula dalam fatwa Dâr al-Iftâ’ Mesir, membolehkan uang sebesar, £15 (15 EGP, Poun Mesir, kisaran 15.000,- IDR), sebagai ukuran nilai terkecil untuk gandum, sebagai makanan pokok negara tersebut.

 

Dalam hal ini, pandangan yang membolehkan zakat fitrah dengan uang ikut model intiqâl mazhab fî ba‘dh al-masâ’il atau talfîq, atau ikut pandangan yang lemah dalam mazhab Syafii, lebih sesuai dengan sifat fiqih yang dinamis dan maslahat, yang dicirikan dengan meneguhkan asas at-taysîr, ialah memberikan kemudahan, dan raf’ al-haraj, menghilangkan kerepotan ke muzakki (orang yang berzakat), serta lebih maslahat bagi muzakki juga bagi mustahiq (penerima zakat).

Model memilih pandangan a-Rûyanî, yang dinilai lemah tersebut, Ialah model al-akhdz aw al-ikhtiyâr bi-aisar al-madzâhib, ialah mengambil/memilih pandangan yang paling ringan di antara mazhab, yang di dalamnya lebih mengandung kemaslahatan (al-Fiqh al-Islâmî, Juz I, hlm. 84-85).

Taqlîd untuk pandangan ulama yang tidak lebih Utama (taqlîd al-mafdhûl), ada 3 pandangan, di antaranya membolehkan dan diunggulkan oleh Ibnu Hâjib, karena terjadi pada masa sahabat dan selainnya secara nyata dan tanpa diingkari. (Lihat al-Bannânî, Hâsyiyat al-‘Allâmah al-Bannânî, 2003, Juz II, hlm. 396, dan al-Âmidî, al-Ihkâm fî Ushûl al-Ahkâm, 1996, hlm. 356-357).

 

Dalam putusan LBM PBNU, sifat dinamis dan maslahatnya tampak dalam memberikan kemudahan (jalan penyelesaian) dengan mendasarkan kebolehan intiqâl al-mazhab atau lebih tepatnya talfîq dalam hal mengeluarkan zakat fitrah dengan mempergunakan uang, serta dengan ikut ukuran yang lebih ringan, ukuran Syafi’iyah, yaitu 2,7 kg atau 2,5 kg atau 3,5 liter beras, tidak ikut ukuran Hanafiyah yang lebih berat, sebesar 3,8 kg kurma, anggur dan/atau gandum.

Ini Ialah bentuk talfîq yang diperbolehkan oleh para ulama, di antaranya al-Kamâl ibn al-Humâm, dan Syaikh Wahbah az-Zuhaili (1932-2015). Talfîq semacam itu diperbolehkan karena tidak termasuk dalam kategori talfîq mamnû‘ (dicegah) karena batal untuk hukum  (bâthil li-dzâtih) atau karena faktor eksternal (al-‘awârdh), yang mengakibatkan penentangan ke ijma‘ atau rusaknya tatanan hukum (az-Zuhailî, al-Fiqh al-Islâmî wa-Adillatuh, Beirut: Dâr al-Fikr, 2009, Juz I, hlm. 98-99).

Malah talfîq semacam ini lebih seirama dengan prinsip atau asas kemudahan dalam beragama (mabda’ au asas al-yusr/at-taisîr, QS. 2: 185) dan menghilangkan kerepotan atas masyarakat (raf‘ al-haraj) serta toleran (as-samâhah) yang Ialah maksud dan substansi hukum Islam (maqâshid al-syarî‘ah) dalam rangka memberikan penjagaan dan kemaslahatan bagi manusia (mashâlih al-‘ibâd). 

Talfîq dan memilih pandangan hukum yang ringan (al-akhdz au al-ikhtiyâr bi-aisar al-madzâhib), Ialah model hukum dengan paradigma at-taysîr, memberikan kemudahan (bukan tasydîd, memberatkan), jadi jalan penyelesaian hukum, karena lebih sejalan dengan maksud dan substansi hukum Islam, dan telah diterapkan di bermacam negara di belahan benua: Afrika, Eropa, Amerika, Australia dan Asia.

Tidak mau talfîq ataupun mengambil pandangan yang lemah atau ringan yang lebih dinamis dan maslahat Ialah bentuk kekakuan atau kebekuan (jumûd) dalam beragama yang malah menyusahkan manusia itu sendiri, karena tidak seirama dengan prinsip dan asas Islam, ialah memberikan kemudahan, kemaslahatan dan kerahmatan. Wallâhu A‘lam bish-shâwwâb.

 

Ahmad Ali MD, Penulis Keislaman, Anggota Dewan Ahli Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) dan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Banten.

Mengurai Kontroversi Zakat Fitrah dengan Uang – Aspiratif News

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *