Mengurai Sengkarut Program POP Kemdikbud – Aspiratif News

Mengurai Sengkarut Program POP Kemdikbud
Views: 2408
Read Time:4 Minute, 26 Second

Mengurai Sengkarut Program POP Kemdikbud – Aspiratif News

Program Organisasi Penggerak (POP) yang digagas oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menimbulkan kisruh sesudah 3 organisasi besar yang bergerak dalam bidang pendidikan, yaitu Lembaga Pendidikan Ma’arif Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) mengundurkan diri sebab kriteria penerima biaya hibah tidak terang seperti lembaga, paguyuban, organisasi alumni, lembaga zakat, budaya, dan lainnya. Disangka, sebagian organisasi tersebut tidak bergerak dalam bidang pendidikan.


Yang paling disorot ialah keterlibatan Yayasan Putra Sampoerna dan Yayasan Bakti Tanoto. 2 yayasan tersebut mempunyai keterkaitan dengan konglomerasi bisnis besar di Indonesia selaku lembaga yang dipakai untuk menjalankan program tanggung jawab sosial perusahaan. Banyak pihak yang menilai kalau ke-2 yayasan semestinya memberikan dukungan untuk masarakat bukan meminta hibah dari pemerintah.


Pihak-pihak yang terkait dengan problem tersebut pun saling memberikan klarifikasi. Tanoto Foundation menyampaikan bahwa mereka ikut melakukan registrasi dalam program tersebut tetapi atas pendanaan mandiri sementara Sampoerna Foundation menyampaikan mereka melakukan program tersebut dengan skema pendampingan. Artinya, Ada gabungan antara biaya pemerintah dan biaya internal. Pihak Kemendikbud menyampaikan bahwa Ada 3 skema bagi lembaga yang ingin terlibat dalam program tersebut, yaitu mandiri, pendampingan, dan pendanaan dari pemerintah. Akan tetapi, Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda menerangkan, skema yang disampaikan oleh Kemendikbud cuma berupa program yang didanai pemeintah yang totalnya mencapai 595 miliar per tahunnya. Tanoto Foundation memperoleh 1 hibah kategori Gajah sedangkan Sampoerna Foundation memperoleh 2 hibah kategori Gajah.

READ  5 Sikap PBNU dan Publik figur Bangsa Lintas Agama Waktu Deklarasi Papua Damai di Jakarta


Ada 3 kategori penerima hibah, yaitu kategori gajah dengan biaya 20 miliar (minimal pengalaman 3 tahun), kategori Macan dengan biaya 5 miliar (minimal pengalaman 1 tahun), dan kategori Kijang dengan biaya 1 miliar (pengalaman pelatihan).


Dalam keterangannya, Kemendikbud mempergunakan pihak ketiga yang bersifat independen untuk menilai proposal  yang masuk, yaitu SMERU Research Institute yang lantas melaksanakan evaluasi double blind untuk menentukan siapa yang lolos ikut program tersebut. Akan tetapi, Ketua LP Ma’arif NU Arifin Junaidi mengklaim diminta ikut program tersebut 2 hari sebelum ditutup. Dan memperoleh info lolosnya LP Ma’arif NU bukan dari Kemendikbud, tetapi dari pihak lain. Ma’arif NU merasa bahwa ormas besar seperti NU dan Muhammadiyah cuma dijadikan selaku legitimasi agar program ini tampak berkualitas. Arifin Junaidi menekankan, lembaganya berprinsip untuk jadi mitra yang sejajar, bukan sekadar meminta dukungan.


Ketua Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah PP Muhammadiyah, Kasiyarno menuding, selain yayasan yang terafiliasi dengan konglomerat, Ada organisasi kecil yang tidak mempunyai Track Record yang terang dalam bidang pendidikan. Organisasi-organisasi tersebut tidak mempunyai kantor, apalagi staf. Dengan seperti ini, diragukan kemampuannya dalam mengelola program tersebut yang diniatkan untuk membenahi kualitas pendidikan di Indonesia. 


Kalau kantor dan staf saja tidak punya, bagaimana nantinya organisasi penggerak tersebut mempertanggungjawabkan anggaran yang sudah diberikan. Jangan sampai terjadi sebagaimana sebelumnya, saat pemerintah memberikan dukungan hibah, maka masarakat ramai-ramai mendirikan organisasi baru atau mendaftarkan organisasi yang sebetulnya tidak bergerak dalam bidang tersebut, sekadar untuk menampung biaya hibah. Masalah penyelenggaraan program sendiri tidak terang atau asal-asalan sebab motifnya sendiri untuk menggaruk uang negara. Bagaimana mungkin sebuah lembaga yang tidak memahami dunia pendidikan diminta membenahi dunia pendidikan? tentu jadi absurd.

READ  Cegah Hoaks dengan Ilmu Hadis - Aspiratif News


Seperti dilansir dari Kumparan, bagian kejanggalan yang ditemukan ialah Yayasan Nur Hidayah yang memperoleh kategori Gajah dengan sasaran Inti program di Jember dan alternatif di Banyuwangi. Akan tetapi, kalau berpatokan ke situs resminya, http://ynhsolo.or.id/, Yayasan Nur Hidayah waktu ini berdomisili di Surakarta/Solo. Waktu dikonfiramsi,  Yayasan Nur Hidayah Solo membantah mempunyai cabang di Banyuwangi. Kumparan tidak menemukan situs legal ataupun media sosial yayasan Nur Hidayah Banyuwangi, cuma alamat yang tertera di Google maps sama dengan yang dicantumkan di Kemendikbud. 


Lembaga Pemerhati Budaya Butuni (LPBB) yang memperoleh kategori Kijang berlokasi di Sulawesi Tenggara juga tidak ditemukan rekam jejaknya. Cuma Ada info pembagian santunan untuk 23 anak yatim dari bermacam sekolah di Kelurahan Lamangga dan Kelurahan Wajo, Kota Baubau. Kalau diteliti 1 per 1 dari 156 organisasi yang terlibat, akan kian banyak kejanggalan yang ditemukan.


PGRI yang ikut mundur menyampaikan argumentasi tambahan, di waktu terjadi pandemi seperti sekarang ini, biaya untuk POP sebaiknya diprioritaskan untuk membantu pembelajaran jarak jauh, khususnya pemberian dukungan untuk siswa, guru honorer, dan penyediaan infrastruktur di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). 

READ  Ketua NU Rembang Optimis Santri Taati Pola Sehat di Masa Normal Baru - Aspiratif News

 

Atas mundurnya NU dan Muhammadiyah yang sudah berkiprah panjang semenjak sebelum kemerdekaan Indonesia dan PGRI yang Adalah wadah terbesar para guru di Indonesia, Mendikbud Nadiem Makarim sudah merespons berupa evaluasi lanjutan dengan melibatkan ahli pendidikan dari bermacam organisasi kemasyarakatan dan lembaga negara. Kalau hasil evaluasi mempertunjukkan bahwa ada yang lebih patut untuk memperoleh prioritas mengingat keadaan pandemi, maka tidak Penting memaksakan diri menggelar program ini. Kalau dilanjutkan, maka organisasi yang dilibatkan wajib mempunyai Track Record dalam bidang pendidikan serta bermacam persyaratan lain yang mempertunjukkan kredibilitas organisasi dalam mengelola program. Semuanya wajib dikelola dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pelibatan publik.


Kisruh kali ini semestinya membuka kesadaran publik untuk lebih kritis untuk keputusan strategi dan program yang digulirkan oleh Kemendikbud yang digawangi anak muda yang lebih paham soal teknologi dibandingkan dengan soal pendidikan. Dunia pendidikan melibatkan jutaan pemangku kepentingan dengan back-ground yang amat bermacam. Kekhilafan dalam pengambilan keputusan strategi dapat berakibat fatal bagi masa depan Indonesia. Jangan sampai kita dininabobokkan dengan slogan Merdeka Belajar yang berani dan bagus seperti lantas lemah dalam implementasi dan menimbulkan bermacam masalah akibat ketidakpahaman bagaimana mengelola pendidikan dengan baik. (Achmad Mukafi Niam)

 

Mengurai Sengkarut Program POP Kemdikbud – Aspiratif News

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *