604cbc7bd833e.jpg

Mensos Risma Sahkan 3.000 Orang Rimba Jadi WNI, Sempat Tawarkan Rumah tapi Ditolak

Diposting pada

Kedatangan Menteri Sosial Tri Rismaharini di Jambi untuk “melegalkan” ribuan Orang Rimba sebagai WNI.

Sejak kemerdekaan Indonesia, sebagian besar Orang Rimba tidak pernah memiliki KTP. Karena itu, mereka kesulitan mengakses layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan bantuan pangan.

“Pemerintah antusias dan mau jemput bola. Pendataan dilakukan di desa sekitar, ini sangat membantu kelompok Orang Rimba,” kata Rudi Syaf, Direktur KKI Warsi melalui pesan singkat, Sabtu (13/3). . / 2021).

Sejauh ini, masalah Orang Rimba belum tercatat dalam sistem demografi kota. hal ini juga menghalangi Orang Rimba untuk mengakses program pemerintah.

Orang Rimba tidak memiliki kartu identitas, mereka tidak dapat mengakses bantuan selama pandemi

Ketika pandemi mencapai Jambi, Orang Rimba sangat terpukul. Penjualan hasil buruan dan hutan turun.

Orang Rimba juga mengalami kesulitan ekonomi. Namun, ketika Warsi meminta bantuan pemerintah, dia diikat oleh KTP.

“Masalah Orang Rimba adalah mereka tidak terdaftar, singkatnya tidak memiliki kartu identitas. Dari situ dia mengusulkan untuk mendapatkan KTP. Ini yang diproses lalu dieksekusi, ”jelas Rudi.

Dengan adanya KTP maka Orang Rimba layaknya warga negara lain, mereka akan mendapat dukungan untuk mendapatkan bantuan untuk pengembangan pendidikan, pelayanan kesehatan dan dukungan finansial bagi Orang Rimba.

Wanita Orang Rimba tersebut akhirnya diperbolehkan difoto untuk diambil KTP-nya

Tumenggung Ngalembo, pemimpin Orang Rimba Terap, berterima kasih kepada pemerintah karena telah mengakui mereka sebagai warga negara dengan memberikan KTP Orang Rimba.

“Kami senang sekali. Dengan KTP orang bisa mendapat bantuan, kami juga bisa mendapat bantuan. Kami tidak berbeda dengan warga lainnya,” kata Ngalembo.

Baca Juga :  Kecam Pelaku Ledakan Bom di Gereja Katedral Makassar, MUI: Itu Bukan Mati Syahid, Tapi Mati Sangit

Semua perempuan di grup, terutama yang sudah mendaftarkan KTP, bisa difoto.

Sedangkan perempuan Orang Rimba dilarang berinteraksi dengan orang asing dan orang asing dilarang memotret Orang Rimba tanpa izin.

Menurut adat Orang Rimba, karena dilarang memotret wanita, karena banyak dewa bersemayam pada wanita.

“Kalau foto bisa dikeluarkan atau didenda dengan kain. Baik orang asing maupun perempuan hutan yang mendapatkan foto bisa didenda menurut hukum adat,” kata Ngalembo.

Di KTP, Orang Rimba bisa didaftarkan sebagai mukmin

Selama ini Orang Rimba yang sudah memiliki KTP harus memilih lima agama yang ada di Indonesia, khususnya Islam atau Kristen di kolom Agama.

Tapi sekarang mereka bisa memilih. Bagi yang masih memegang teguh keyakinannya, disarankan untuk mengisi kolom yang berkaitan dengan agama kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

“Kami dengan senang hati mendapat izin untuk menuliskan Keyakinan di kolom agama. Kami benar-benar telah diakui oleh negara,” kata Ngelambo lagi.

Risma memberikan bantuan makanan, menawarkan rumah permanen

Kunjungan Menteri Sosial Risma memang dinantikan oleh Orang Rimba. Selain melihat pendaftaran KTP, Mensos Risma juga memberikan bantuan kepada Orang Rimba, berupa paket suplemen makanan bayi, bantuan beras, peralatan pertanian, sarana produksi pertanian dan sandang.

Selain itu juga diberikan bantuan untuk mendukung pendidikan anak-anak rimba tentang komputer kuantum dan genset, paket obat-obatan dan vitamin, serta bantuan pengembangan ekonomi berupa kambing.

Dalam dialog dengan Orang Rimba, Menteri Sosial Risma menawarkan tempat tinggal permanen kepada Orang Rimba.

Baca Juga :  Top! Jokowi Bakal Ganti Sertifikat Tanah Jadi Digital

Namun, ucapan tersebut langsung dibantah oleh masyarakat rimba. Menurut Ngalembo, masyarakat rimba saat ini tidak membutuhkan rumah permanen. Yang paling dibutuhkan populasi hutan saat ini adalah akses ke lahan untuk mendukung perekonomian mereka.

“Kami belum butuh rumah permanen. Kami butuh lahan untuk bercocok tanam. Kalau ada kebun, pasti kami tinggal di dalamnya,” kata Ngalembo.

Orang Rimba masih semi-nomaden hingga saat ini. Mereka melanjutkan tradisi membangun jika keluarga mereka meninggal karena kecelakaan. Oleh karena itu, tidak jarang mereka tidak pulang meninggalkan rasa sakit.

Apalagi menurut kepercayaan Orang Rimba, mereka tidak mengenal rumah dengan atap dan dinding. Karena menurut keyakinannya, jika mereka tinggal di rumah permanen, mereka tidak dapat berinteraksi dengan dewa mereka.

“Dari nenek moyang kita, kalau kita membangun rumah itu tergantung Tuhan. Kita tidak ingin orang luar membangun rumah kita, karena kalau rumah kita beratap dan berdinding, Tuhan kita tidak bisa masuk dan anak-anak bisa sakit,” kata Ngalembo. .

Orang Rimba resmi memiliki KTP

Orang Rimba di Provinsi Jambi mengikuti pencatatan data penduduk. Pada pendaftaran tahap pertama ini, 414 keluarga hutan dengan total hampir 3.000 orang diharapkan mendapatkan kartu keluarga dan kartu identitas.

Data populasi hutan dicatat di empat lokasi. Diantaranya, di Kabupaten Batanghari, ia dibawa ke Kantor Desa Jelutih untuk mendaftarkan 104 KK. Kemudian Kantor Desa Bukit Suban mendaftarkan 162 KK Orang Rimba di Kecamatan Air Hitam.

Baca Juga :  Penyuap Mensos Juliari Siapkan Rp14,5 Miliar dalam 7 Koper & 3 Ransel

Juga di Kantor Desa Limbur Tembesi untuk 66 KK Rimba di Kecamatan Bathin Delapan dan 81 KK di Kantor Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo.

Pencatatan data kependudukan masyarakat hutan dilakukan dengan dukungan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Sosial.

“Data kependudukan ini akan diintegrasikan dengan Data Kesejahteraan Sosial Terpadu (DTKS). Jadi bulan depan kita sudah bisa menerima bantuan, seperti bantuan sembako nontunai,” kata Risma di kantor Desa Jelutih, Kabupaten Batanghari., Jambi, Rabu ( 10/10). 3/2021).

Setelah berinteraksi dengan Orang Rimba, Risma menyadari bahwa mereka membutuhkan KTP untuk mengakses layanan publik dan lahan komersial untuk memperoleh sumber ekonomi dan pangan.

“Kita ngobrol, kita ingin punya lahan usaha, ini yang akan kita diskusikan dengan kementerian ATR dan KLHK,” kata Risma.

Menurutnya, Tumenggung Ngelembo meminta lahan komersial, meski Orang Rimba memiliki tradisi membangun bangunan, jika ada lahan komersial tetap akan kembali ke tanahnya. Mereka akan tinggal disana.

Pemerintah terus mendata populasi Orang Rimba

Sementara itu, Direktur Jenderal Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, pihaknya bersama Dinas Catatan Sipil Kabupaten terus melakukan pendataan dan pendaftaran Orang Rimba.

“Untuk Orang Rimba ada enam kecamatan, dengan total sekitar 6.000 orang,” kata Zudan.

Ia mengatakan, sejauh ini 3.160 Orang Rimba telah terdaftar di Kartu Keluarga (KK) dan mendapatkan KTP segera setelah proses pendaftaran di lokasi tersebut selesai.

Komunitas konservasi Indonesia, Warsi yang mendampingi Orang Rimba mengapresiasi dukungan pemerintah terhadap Orang Rimba.[kompas.com]

link sumber

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *