Dampak-Ekonomi-dari-Implementasi-PSBB-di-Jakarta.jpg

Melihat Dampak Ekonomi dari Implementasi PSBB di Jakarta

Diposting pada
Gubernur Provinsi DKI Jakarta Anies Baswedan akan kembali menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) mulai awal Minggu depan, Senin (14/9) yang akan berdampak untuk pertumbuhan ekonomi Jakarta. Hal ini dapat dilihat dari realisasi pertumbuhan ekonomi Provinsi DKI Jakarta pada kuartal II-2020, sebagai periode yang mencerminkan dampak keputusan taktik PSBB pada April-Mei lalu.

Situs Kontan memberitahukan, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai keputusan taktik Pemprov DKI Jakarta yang akan kembali memperketat PSBB tidak menyenangkan bagi pelaku usaha.

“Keputusan taktik Pempov DKI ialah langkah yang amat amat mematikan aktifitas usaha dan amat menekan permintaan masyarakat. Sehingga nyaris tidak ada driver untuk pelaku usaha menciptakan peningkatan daya-kerja ekonomi,” kata Wakil Ketua Kadin Indonesia Shinta Widjaja Kamdani dilansir Kontan.co.id, Jumat (11/9).

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta memperlihatkan, realisasi produk domestik regional bruto (PDRB) ibu kota pada kuartal II-2020 minus 8,22% year on year (yoy). Pencapaian pada April-Juni ini merosot tajam bila dibandingkan dengan Januari-Maret 2020 dengan realisasi sebesar 5,06% yoy.

Baca Juga :  5 Taktik Licik Kelompok Radikal Ini Bisa Hancurkan NKRI

Ekonomi Jakarta pada kuartal II-2020 lalu pun jadi yang Terbawah selama kurun waktu 10 tahun terakhir. Walaupun tidak sedalam waktu krisis ekonomi tahun1998. Dalam laporan BPS Provinsi DKI Jakarta tersebut menyebutkan, keputusan taktik PSBB sebagai usaha untuk menahan laju penyebaran Covid-19 nyaris menghentikan seluruh aktivitas masyarakat dan berdampak seperti ini besar pada daya-kerja ekonomi, bahkan merambah sampai aktifitas sosial.

Pariwisata jadi bagian yang ke-1 kali terdampak atas keputusan taktik tersebut. Hal ini kelihatan dari nilai tambah bagian hotel, restoran, transportasi, dan jasa lainnya yang terkontraksi amat dalam.

sesudah itu diikuti oleh bagian industri pengolahan dan konstruksi yang juga Turut mengalami kontraksi. Lebih detail, melemahnya daya-kerja pada sektor-sektor tersebut berimbas pada terkontraksinya daya-kerja bagian perdagangan. Hal tersebut dikarenakan turunnya permintaan bahan baku dan penolong.

Penurunan daya-kerja perekonomian tersebut telah melemahkan daya beli masyarakat dan menyebabkan menurunnya konsumsi rumah tangga. BPS menilai, tingkat inflasi yang terkendali dengan baik tidak cukup sanggup mengimbangi penurunan pendapatan masyarakat, sehingga pengeluaran konsumsi rumah tangga (PKRT) terkontraksi cukup dalam sebesar minus 5,23% yoy dan tidak sanggup lagi jadi penggerak perekonomian Jakarta.

Baca Juga :  Indonesia di Sidang Umum PBB, Minta Vanuatu Tidak Turut Campur soal Papua

BPS mengindikasikan melemahnya agregat permintaan secara total menginspirasi pelaku usaha untuk menunda investasi. Hal ini menyebabkan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) terkontraksi dalam sebesar minus 10,36% yoy. (ar/aspratif/parstoday)

Melihat Dampak Ekonomi dari Implementasi PSBB di Jakarta

Melihat Dampak Ekonomi dari Implementasi PSBB di Jakarta

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *