Ombudsman Dalami Penunjukan TNI/Polri Aktif Jadi Komisaris BUMN – Aspiratif News

Views: 11
Read Time:3 Minute, 27 Second

Ombudsman Dalami Penunjukan TNI/Polri Aktif Jadi Komisaris BUMN – Aspiratif News

OMBUDSMAN RI akan mendalami kemungkinan adanya maladminstrasi terkait penunjukan sejumlah jenderal polisi dan TNI oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir untuk mengisi posisi sejumlah komisaris Badan Usaha Milik Negara.

“Kami sungguh tengah dalami problem ini,” ucap Anggota Ombudsman RI, Alamsyah Saragih dalam pesan singkatnya, Selasa (23/6).

Tetapi sedemikian, Alamsyah mengakui banyaknya aduan masyarakat terkait pandemi covid-19 membikin pihaknya masih fokus terkait aduan tersebut.

“Sempat tertunda 2 bulan karena mesti fokus untuk aduan terkait pandemi covid-19. Sekarang dilanjutkan lagi,” katanya.

Sementara itu, Gabungan Masyarakat Sipil Untuk Reformasi Bagian Keamanan juga menyorot Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengangkat setidaknya 2 prajurit aktif TNI dan 3 perwira aktif Polri jadi komisaris Utama dan komisaris di masing-masing BUMN.

“Kami menyaksikan pengangkatan perwira TNI-Polri dalam barisan BUMN bertentangan dengan peraturan perundang-undangan khususnya UU No. 34 Tahun 2004 soal TNI (UU TNI) dan UU No. 2 Tahun 2002 soal Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri),” kata perwakilan gabungan sekaligus peneliti hak asasi manusia dan bagian keamanan dari Setara Institute Ikhsan Yosarie dalam Penjelasan tertulis, Jakarta, Senin (22/6).

READ  PBNU Mitra Strategis Cegah Penularan Covid-19 – Warta Batavia

Baca juga:  Kementerian BUMN Rombak Komposisi Direksi Pelindo 1

Pihaknya juga menilai pengangkatan perwira aktif TNI-Polri dalam barisan BUMN bertentangan dengan antusias reformasi bagian keamanan dan prinsip profesionalisme yang seharusnya dijadikan landasan dalam pengelolaan negara termasuk di institusi TNI dan Polri serta BUMN.

“Keputusan taktik pengangkatan sejumlah prajurit TNI aktif dalam barisan BUMN bertentangan dengan Pasal 47 Ayat (1) UU TNI yang mengamanatkan prajurit TNI aktif cuma dapat menduduki jabatan sipil sesudah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan,” katanya

“Penyerasian yang sama juga diamanatkan Pasal 28 Ayat (3) UU Polri yang Menyatakan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian sesudah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian,” imbuhnya.

Pihaknya meminta Ombudsman RI melakukan investigasi, adanya kemungkinan pelanggaran mal-administrasi dalam keputusan taktik pengangkatan perwira aktif dalam barisan BUMN.

Dapat diketahui, Baru-baru ini Menteri BUMN Erick Thohir mengangkat sejumlah prajurit aktif TNI dan perwira aktif Polri untuk menduduki jabatan di BUMN misalnya Komisaris Jend. Polisi Bambang Sunarwibowo yang ditunjuk sebagai Komisaris PT Ragam Tambang (Persero) Tbk.

READ  Prihatin Stok Menipis, Ansor dan Banser di Bojonegoro Gelar Donor Darah - Aspiratif News

Erik juga menuding 2 jenderal aktif TNI dan Polri untuk menduduki posisi komisaris di Bukit Asam. Mereka ialah Marsekal Madya Andi Pahril Pawi serta Irjen Carlo Brix Tewu.

Anggota angkatan bersenjata maupun penegak hukum lain yang menjabat posisi di BUMN yaitu Komisaris Utama Pelindo I Achmad Djamaluddin serta Inspektur Jend. Arman Depari yang menduduki posisi komisaris Pelindo I.(OL-5)

READ

Menkominfo Menyebut Facebook Jadi Media Sosial Terbanyak Sebaran Hoaks Covid-19


Ombudsman Dalami Penunjukan TNI/Polri Aktif Jadi Komisaris BUMN – Aspiratif News

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *